Rengat, elaeis.co - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, menggelar pertemuan di Ruangan Thamsir Rachman, Kantor Bupati dengan sejumlah petani kelapa sawit yang lahannya digusur oleh PT Bukit Betabu Sei Indah (BBSI) beberapa hari lalu, Senin (27/3). 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Hendrizal, selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Syahruddin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Paino bersama ratusan petani yang sedang menghadapi masalah pelik. 

Hendrizal menyampaikan, setelah mendengar keluhan petani, pemerintah hadir mendampingi masyarakat turun ke lokasi agar pihak koorporasi tidak melanjutkan penggusuran kebun kelapa sawit milik petani. 

"Informasi dari pemerintah desa, ada sekitar 30 hektar kebun sawit warga telah rata dengan tanah. Tindakan ini sudah diluar aturan karena sesuai dalam PP nomor 24 tahun 2021 persoalan itu ada solusinya meski dalam konsesi hutan tanaman industri (HTI)," ujarnya dalam pantauan elaeis.co.

Dia menjelaskan, tujuan pemerintah turun tidak serta-merta mensetop kerja korporasi, tetapi untuk mengambil titik koordinat lahan areal yang berkonflik. Sebagimana diinformasikan bahwa ada sekitar 1.000 hektar kebun produktif sebagai mata pencaharian petani. 

"Saya ingatkan bagi masyarakat yang menanam kebun sawit di areal HTI di atas tahun 2020 diprediksi tidak bisa diperjuangkan sesuai petunjuk undang-undang," katanya. 

Sebelum pertemuan ini berlangsung, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pimpinan PT Bukit Betabu Sei Indah (BBSI) untuk dapat hadir dalam rapat ini, namun mereka belum bersedia datang sehingga disimpulkan turun ke lokasi. 

Rapat konflik lahan akan kembali digelar pada tanggal 29 Maret 2023 mendatang dengan mengundang pihak manajemen korporasi, perwakilan tiga desa di Kecamatan Batang Cenaku bersama tokoh masyarakat setempat. 

"Masyarakat silahkan lakukan rutinitas seperti biasa yaitu melakukan pemanenan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang belum ditebang perusahan," ungkapnya.