Sayangnya kata Jonson, aturan di atas tidak dijalankan. Larangan tegas agar masyarakat tidak masuk ke areal itu juga tidak ada. 

"Kami justru terbiarkan terjebak di dalam TNTN. Yang membuat kami merasa sangat miris, kami malah menjadi tertuduh sebagai perambah TNTN. Perusak habitat flora dan fauna. Kalau dari dulu ada larangan tegas, nggak mungkin kami datang ke sini," katanya. 

Sekarang kata Jonson, masyarakat sudah ribuan di sana. Bila pemerintah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mendirikan perkampungan baru melalui program transmigrasi demi kesejahteraan rakyat, mereka justru telah membangun perkampungan itu dengan keringat dan darah mereka sendiri. 

"Kami mohon perlindungan kepada Bapak Menteri Pertahanan. Mohon dikaji lagi, dicek lagi tentang status kawasan hutan dan TNTN ini. Kami bukan perambah," pinta Jonson. 

"Sebagai rakyat, sebagai warga negara, pilu rasanya hati kami ketika kemandirian hidup yang sudah kami jalani selama bertahun-tahun dan bahkan berpuluh tahun ini, akan berakhir dengan penggusuran. Tak terbayang oleh kami akan kemana bila kami kemudian akan digusur. Tak terbayang masa depan anak-anak kami nanti akan seperti apa. Sebab tak ada tempat tujuan kami. Toro Jaya telah menjadi kampung kami satu-satunya," tambahnya.