Aceh, elaeis.co - Penurunan produktivitas kebun kelapa sawit terjadi hampir di seluruh sentra kelapa sawit di Nusantara. Tidak terkecuali di wilayah Aceh Timur. Di wilayah ini selain hasil kebun turun, petani juga dihadapkan dengan rendahnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tersebut.

Meski harga petani swadaya di pabrik kelapa sawit kisaran Rp2.200-2400/kg, faktanya tidak semua petani dapat menikmati harga tersebut.

Dikatakan Ketua APKASINDO Aceh Timur, Ibrahim Mar, produksi memang menurun drastis beberapa bulan belakangan. Memang di wilayahnya tengah dilanda musim trek.

"Kami tadi melakukan survei ke tiga PKS. Jumlah buah yang masuk PKS sangat minim, bahkan ada PKS yang sama sekali tidak mendapat tbs," katanya.

Ada dua persolan yang menjadi kendala dalam distribusi TBS tadi.  Pertama memang karena turunnya produksi, dan yang kedua lantaran infrastruktur yang rusak parah.

Akibat jalan yang rusak tadi, TBS milik petani tidak bisa dimuat dan didistribusikan ke PKS. Meski petani mengakalinya dengan melangsir menggunakan sepeda motor, namun petani tak bisa mengelak untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar.

"Jadi ongkos untuk melangsir itu perkilogramnya Rp250, belum lagi tambah ongkos panen. Jadi petani bersih hanya mengantongi Rp500-800/kg dari hasil panennya," ujarnya.

Jika dibandingkan dengan harga yang dikeluarkan PKS, kata Ibrahim, maka petani hanya menikmati tidak lebih dari separuh harga. Untuk itu menurutnya tidak ada solusi lain selain memperbaiki jalan.

"Jalan yang rusak itu kebanyak terjadi di lumbung TBS atau kebun yang berproduksi lumayan banyak. Musim kayak gini saja tidak bisa dilewati apalagi jika sudah hujan," ujarnya.

Bukan hanya jalan, jembatan-jembatan yang ada juga mengkhawatirkan kondisinya. Hingga hanya bisa dilewati oleh sepeda motor.

"Kita berharap pemerintah memperhatikan lah jalan produksi ini," paparnya.

Ibrahim tak menampik bahwa ada program dari BPDPKS terkait infrastruktur dan sebagainya. Namun kata dia untuk mengajukan bantuan itu cukup rumit dengan segala syarat yang diwajibkan. "Kita rasa belum ada program sarpras BPDPKS hingga ke Aceh Timur ini," pungkasnya.