Jakarta, elaeis.co - Rupa-rupanya perkembangan positif terkait pabrik minyak makan merah menarik perhatian pihak Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan pabrik minyak makan merah di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Pabrik tersebut sudah lama digagas oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan.

Menyikapi perkembangan ini, beberapa waktu yang lalu Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki bertemu dengan sejumlah anggota DPD RI di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, seperti dikutip elaeis.co, Senin (15/4/2024), Menkop Teten mengajak DPD RI untuk mendukung program pembangunan industri skala menengah berbasis koperasi.

Termasuk melalui program pembangunan pabrik minyak makan merah yang diketahui berbasis kelapa sawit, serta pembangunan rumah produksi bersama.

“Kita saat ini sedang mengalami problem deindustrialisasi. Kontribusi industri terhadap ekonomi saat ini hanya sebesar 18 persen," kata Menteri Teten di acara itu.

Ia bilang, ketika industri terus menurun maka jumlah lapangan kerja sedikit, namun jumlah pelaku UMKM berpotensi semakin banyak, utamanya usaha mikro. 

"Maka ini akan jadi beban bagi UMKM artinya akan semakin tinggi persaingannya,” kata MenKop UKM Teten Masduki.

Menurut MenKop, untuk menjadi negara maju di tahun 2045 dan menghadapi fenomena deindustrialisasi, sebagaimana catatan dari Bank Dunia, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas. 

“Hari ini 97 persen lapangan kerja disediakan oleh pelaku UMKM, 90 persennya ada di usaha mikro sektor informal tidak produktif," ungkap Teten.

"Kita perlu melahirkan ekonomi baru yang bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, karena kalau itu tidak dilakukan kita bisa gagal menjadi negara maju,” ujar Menteri Teten menambahkan.

Untuk mengatasi salah satu masalah tersebut, pihaknya saat ini sedang membangun industri skala menengah berbasis koperasi.

Baik untuk mengolah keunggulan domestik, dengan menghasilkan barang setengah jadi, hingga barang jadi agar memberikan nilai tambah dan diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas.

“Karena setiap daerah punya keunggulan. Apalagi sebanyak 41 persen pemilik lahan sawit adalah rakyat, maka kami mendorong mereka untuk membangun pabrik minyak makan merah," ujar Teten.

Pihaknya melihat hal tersebut justru akan memperkuat perekonomian rakyat, khususnya petani sawit. 

Dengan demikian, kata Teten menambahkan, nantinya para petani sawit tidak hanya menjual TBS atau tandan buah segar.

"Khususnya saat TBS dijual kepada industri yang harganya lebih sering tidak stabil sehingga petani sawit justru selalu dirugikan,” ia melanjutkan. 

Sedangkan untuk rumah produksi bersama, Teten bilang Kemenkop UKM telah membangun di 8 lokasi pada 2023 dengan berbagai komoditas unggulan.

Seperti, kata Teten, cokelat di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, komoditas kulit di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (Jabar), dan produksi garam di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dari sisi pembiayaan, MenKop mengatakan pemerintah juga telah menyalurkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk pelaku UMKM.

Ia juga menambahkan perlu ada skema baru dari pihak perbankan yakni dengan metode credit scoring untuk memudahkan pelaku usaha khususnya mikro untuk mengakses pembiayaan.

“Pada tahun 2023 pemerintah juga telah menyalurkan dana KUR sebesar Rp 260,26 triliun kepada 4,64 juta debitur," ungkap Teten. 

"Kami juga berharap perbankan dapat mengubah aturan terkait agunan yang semula kolateral menjadi credit scoring,” kata MenKopUKM menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana,  mengapresiasi program dan kinerja KemenKopUKM di tahun 2023, dan siap mendukung program strategis di tahun 2024.

Pihaknya akan mendukung dan bersinergi dengan KemenKopUKM dalam melakukan sosialisasi dan implementasi program-program.

"Khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di daerah. Karena seperti kita ketahui UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” kata Elviana.

Senada disampaikan anggota Komite IV DPD RI, Jimly Asshiddiqie yang mengatakan perlu ada persiapan pemerintah dalam mengembangkan koperasi dan UMKM.

Terutama, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Ia mengatakan, tantangan terbesar Indonesia ke depan adalah perubahan ekonomi global yang menjadi ancaman sekaligus peluang.

"Bagaimana ini bisa jadi semangat kebijakan masa depan dan juga gerakan. DNA juga kelembagaan ekonomi koperasi ini, perlu kita lanjutkan,” tegas Jimly Asshiddiqie.