administratif
Sorotan terbaru dari Tag # administratif
Sumatera
Sumatera
Bupati Bungo dan Bupati Merangin Bahas Masalah HGU Perkebunan Sawit PT PML
Dua kelapa daerah di Provinsi Jambi, yakni Bupati Bungo, H. Dedy Putra, dan Bupati Merangin, H. M. Syukur, bertemu membahas persoalan izin Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Prima Mas Lestari (PML). Areal kerja perusahaan tersebut mencakup wilayah administratif kedua kabupaten. Pertemuan dua kepala daerah tersebut berlangsung di Rumah Dinas Bupati Bungo dan difokuskan untuk membahas aspek legalitas serta batas wilayah izin HGU yang dimiliki perusahaan sawit tersebut. PT PML diketahui memiliki HGU yang berada di wilayah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Kondisi ini mendorong kedua pemimpin daerah melakukan pertemuan resmi untuk mencari solusi bersama.
Nasional
Nasional
1,1 Juta Hektare Sawit di Kawasan Hutan Kembali Dikuasai Negara, Konflik Agraria Tuntas?
Langkah tegas pemerintah melalui Satuan Tugas Pemulihan Kawasan Hutan (Satgas PKH) masih menjadi perbincangan publik. Hingga pertengahan Juni 2025, Satgas PKH tercatat telah mengidentifikasi sekitar 3,7 juta hektare lahan yang diduga dikuasai tanpa dasar hukum sah. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,1 juta hektare lahan di sembilan provinsi berhasil dikembalikan ke penguasaan negara.
Sulawesi
Sulawesi
Sungai Tercemar Limbah Pabrik Sawit, DLH Sulbar: Sudah Diberi Sanksi
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) merespon terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pengolahan sawit PT Palma Sumber Lestari (PSL) yang ada di Kabupaten Pasangkayu.
Nasional
Nasional
Perkuat Tata Kelola Sawit Berkelanjutan, BSN Susun Aturan Sanksi Administratif ISPO
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) pada 19 Maret 2025. Dalam Perpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) diberikan mandat untuk menyusun ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengenaan sanksi administratif melalui Peraturan BSN.
Nasional
Nasional
Puluhan Distributor dan Pengecer MINYAKITA Dijatuhi Sanksi
Pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran dalam distribusi minyak goreng kemasan rakyat MINYAKITA. 41 pelaku usaha di tingkat distributor dan pengecer dijatuhi sanksi administratif karena menjual MINYAKITA di atas harga eceran tertinggi (HET).
Nasional
Nasional
Punya Tanah di Kawasan Hutan Kena Sanksi, Pengusaha dan Petani Sawit Keberatan, Ajukan Uji Materi ke MK
Dua badan privat yaitu PT Tara Bintang Nusa (Pemohon I) dan Koperasi Produsen Unit Desa Makmur Jaya Labusel (Pemohon II), serta perseorangan Memet S Siregar (Pemohon III) mengajukan permohonan uji materi Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK).
Kalimantan
Kalimantan
Minyak Makan Merah Jadi Solusi Kelangkaan dan Mahalnya Minyak Goreng
Pj Bupati Sanggau, Kalimantan Barat, Suherman, mengaku bangga petani sawit di daerah itu bisa mendirikan pabrik minyak makan merah di Kecamatan Parindu. Groundbreaking pabrik minyak makan merah milik Koperasi Produsen Anugrah Bumi Hijau (KOPRABUH) itu dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024.
Nasional
Nasional
Perusahaan Sawit yang Sudah Kena Sanksi Pasal 110A UUCK Harus Bayar Denda Lagi?
Jutaan hektar lahan sawit dinyatakan masuk dalam kawasan hutan. Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (CK) menjadi UU memberikan penyelesaian atas permasalahan tersebut.
Sulawesi
Sulawesi
Pabrik Sawit di Pasangkayu Kena Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Zulkifli Manggazali menanggapi terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan dari Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PKS) PT Toscano Indah Pratama di Kabupaten Pasangkayu.
Sumatera
Sumatera
Kasasi Pemkab Bengkalis Dikabulkan MA, Pembekuan Perizinan Berusaha PT SIPP Sah
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Riau, dalam perkara pembekuan izin pabrik kelapa sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP).