Mafia
Sorotan terbaru dari Tag # Mafia
Demi Kelangsungan Usaha, Perusahaan Sawit Diajak Taat Regulasi
Kelangsungan operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit sangat membutuhkan kepastian hukum. Dengan adanya ketentuan yang baku, perusahaan bisa melengkapi diri dengan dokumen yang diwajibkan terkait hak pengelolaan lahan seperti perizinan perusahaan, perpajakan, laporan keuangan, peta
Bersertipikat atau Tidak, Masyarakat Kotawaringin Barat Diingatkan Pasang Tanda Batas Tanah
Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Dr H. Budi Santosa, menghadiri Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kadipi Atas, Kecamatan Pangkalan Lada.
Terlibat Peredaran Pupuk Palsu, Staf Hingga Pejabat Eselon II Kementan Dinonaktifkan
Menindaklanjuti pengaduan masyarakat, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan uji laboratorium terhadap sejumlah merek pupuk. Hasilnya, 4 perusahaan terungkap memproduksi pupuk NPK palsu dan 23 perusahaan memproduksi pupuk di bawah standar komposisi pupuk yang ditetapkan oleh Kementan.
537 Perusahaan Sawit Beroperasi Tanpa HGU, Komisi II DPR Minta Segera Diselesaikan
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi kejujuran dan keterbukaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, terkait kondisi terkini pertanahaan dan tata ruang di Indonesia lewat data yang diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi II, Rabu (30/10).
433 ASN Mendaftar di Lelang Jabatan, Banyak Peminat dari Luar Kementan
Lelang jabatan eselon I dan II yang digelar Kementerian Pertanian (kementan) banjir peminat. Ini bisa dimaklumi karena lelang jabatan tersebut juga terbuka bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian/lembaga lain di luar Kementan.
56 Jabatan Eselon I dan II di Kementan Dilelang, Seleksi Dijamin Bebas Titipan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka lelang seluruh jabatan eselon 1 atau level dirjen dan kepala badan, serta puluhan jabatan setingkat eselon 2 di Kementerian Pertanian (kementan). Lelang jabatan berlangsung hingga 5 Januari 2024.
Lebih Separuh Eks HGU yang Diserahkan ke Masyarakat Raib, Kok Bisa?
lahan yang dikeluarkan dari HGU telah diserahterimakan ke pemkab
Petani Desak Tanah yang Dikuasai Perusahaan Sawit Segera Diredistribusikan
masyarakat telah menguasai tanah dan bertani di kawasan itu sejak tahun 1960.
Komisi II DPR RI Evaluasi Permasalahan HGU dan Tata Ruang di Sulteng
Komisi II DPR RI telah membentuk tiga Panitia Kerja (Panja) pertanahan
Permasalahan HGU di Daerah ini Masuk yang Paling Kronis
Harapannya, ke depan pemerintah, kepolisian, kejaksaan dan BPN mempunyai sebuah panduan (roadmap) dalam menyelesaikan permasalahan tanah