NGO
Sorotan terbaru dari Tag # NGO
Indonesia-Malaysia Kompak Terapkan ISPO, DPR Heran NGO Global Masih Serang Sawit
Indonesia dan Malaysia kompak menerapkan ISPO sebagai bukti tata kelola sawit berkelanjutan. Namun DPR heran, NGO global masih melancarkan serangan isu lingkungan ke industri sawit nasional.
Legalisasi Kebun Kelapa Sawit Mandiri, Pemkab Ketapang Percepat Penerbitan STDB
Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Ketapang menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Percepatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Kelapa Sawit Berkelanjutan”. Kegiatan FGD ini dilaksanakan di Ketapang dan
Dosen UPI dan ITB Kolaborasi dengan University Leeds Teliti Keberlanjutan Industri Minyak Sawit
Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Annisa Joviani Astari PhD, melakukan kolaborasi riset bersama Profesor Jon Lovett dari School of Geography, University of Leeds, Inggris, dan Dr Meditya Wasesa dari Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait perkembangan regulasi keberlanjutan dalam industri minyak sawit di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan yang efektif dapat diterapkan guna menciptakan industri yang lebih ramah lingkungan dan adil.
Gandeng NGO, Paser Targetkan Penerbitan 1.000 STDB
Sebagai bahan baku produk, Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit memiliki banyak manfaat. Diantaranya untuk pembuatan sabun, biodiesel, mentega, minyak goreng dan berbagai produk lainnya.
Begini Upaya Kementan untuk Akselerasi Sertifikasi ISPO
Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada seluruh usaha perkebunan sawit.
Legalitas Lahan Masih Jadi Kendala Pengurusan PSR di Jambi
Jambi, elaeis.co – Legalitas lahan atau kebun disebut jadi salah satu kendala dalam pengurusan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) oleh para petani di P...
Kalbar Bagi Ilmu Terkait RAD KSB kepada Sumatera Utara
Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menerima kunjungan dan studi komperatif dari Disbunnak Provinsi Sumatera Utara.
NGO/CSO Diharapkan Bantu Percepat Penerapan ISPO Pekebun
Dalam upaya peningkatan daya saing dan keberterimaan kelapa sawit Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Permentan Nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
Belum Ada Pekebun Sawit di Berau Kantongi ISPO, Terancam Tak Bisa Jual TBS 2025 Nanti
Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, Kalimantan Timur, terus berupaya meningkatkan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi pekebun sawit swadaya atau mandiri. STDB merupakan syarat utama mengikuti sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diwajibkan bagi kebun sawit rakyat paling lambat tahun 2025.
PBS Sawit dan NGO Diminta Bantu Petani Ikut Sertifikasi ISPO
Pemerintah mewajibkan perkebunan kelapa sawit rakyat mengantongi sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mulai tahun 2025. Namun mandatori itu dikhawatirkan sulit tercapai tanpa dukungan Perusahaan besar swasta (PBS) dan organisasi non pemerintah (NGO).