POPSI Tagih Bukti di Balik Klaim Sukses DSI Tutup Gap Harga Ekspor Sawit
Perkumpulan Organisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) menanggapi pernyataan CEO Danantara, Rosan Roeslani, yang mengklaim bahwa sejak PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) beroperasi pada 1 Juni 2026, gap antara harga ekspor yang dideklarasikan eksportir dan harga acuan pasar internasional yang sebelumnya disebut mencapai 30-45%, khususnya pada produk turunan sawit seperti RBD Olein kini disebut “sudah sangat berdekatan”.
Ketua Satgas PKH Jadi Tersangka, Harus Ada Audit Menyeluruh Tata Kelola Sawit Sitaan Nagara
Penetapan mantan Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Febrie Adriansyah, sebagai tersangka dinilai harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola sawit sitaan negara. Audit tersebut tidak hanya mencakup proses penetapan objek dan penyitaan, tetapi juga pengelolaan kebun sawit yang kini berada di bawah kendali negara.
Kebijakan Ekspor Sawit atas Dugaan Under Invoicing Dinilai Cenderung Berbasis Asumsi
Dalam beberapa pertemuan, Purbaya selaku Mentri keuangan menyampaikan terkait masalah under invoicing, bahkan terbaru Mentri Pertanian Amran Sulaiman, kembali mengangkatnya sebagai dasar terbentuknya Danantara Sumberdaya Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara, dimana disebutkan Amran bahwa negara kehilangan Rp 500 - 600 triliun per tahun akibat praktek under invoicing ini.
Tekanan Berlapis dari Kenaikan B50
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bersama Koalisi Transisi Bersih mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru memaksakan implementasi mandatori biodiesel B50 tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap petani sawit rakyat (PSR).
Popsi Minta Presiden Evaluasi Ulang DSI dalam Tata Niaga Sawit
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta Presiden Prabowo Subiyanto untuk melakukan evaluasi ulang hadirnya Danantara Sumber daya Indonesia (DSI) dalam tata niaga sawit nasional. Hal ini bertujuan menjaga keberlanjutan ekonomi desa-desa sawit serta menjaga kompetitif sawit di tingkat global.
Imbas Dugaan Permainan Harga TBS, 300 PKS Dilaporkan Mentan Amran ke Polisi, POPSI Beri Tanggapan Tajam
Mentan Amran melaporkan 300 PKS ke polisi atas dugaan permainan harga TBS, POPSI beri tanggapan tajam soal dampaknya ke petani sawit.
Popsi : PP 24 Ekspor SDA Justru Dinilai Lahirkan Potensi Kecurangan Gaya Baru
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengaku prihatin terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. PP tersebut dinilai justru hadirkan potensi kecurangan gaya baru.
Petani Sawit Minta PT DSI Cuma Jadi Pengawas, Bukan Penentu Harga Ekspor
Petani sawit mendesak pemerintah agar PT DSI hanya berperan sebagai pengawas tata niaga, bukan penentu harga ekspor yang dinilai bisa tekan harga TBS.
Rencana Kerja DSI, POPSI Usulkan Platform Digital Perdagangan Sawit
Dalam media briefing bertajuk “DSI Menekan Kemakmuran Rakyat Sawit”, Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyoroti potensi dampak serius dari skema Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan mekanisme single window ekspor yang dinilai dapat memperpanjang rantai birokrasi perdagangan sawit, memperlambat arus pembayaran, serta menekan harga TBS di tingkat petani. POPSI juga ikut memberikan beberapa saran atau solusi agar TBS petani kembali stabil.
Belum Jelas Regulasi dan Mekanismenya, Petani Sudah Jadi Korban Rencana Ekspor Skema DSI
Meski belum resmi dilakukan, rencana ekspor melalui skema Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sudah berdampak pada petani kelapa sawit. Harga sawit turun di sejumlah daerah.