Surabaya, elaeis.co - Langkah besar diambil Sub Holding PTPN III (Persero) yaitu PTPN IV PalmCo yang turut memperkuat ekosistem energi terbarukan di tanah air. 

Perusahaan perkebunan sawit milik negara ini resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk mengembangkan inovasi energi berbasis kelapa sawit yang berkelanjutan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa dan Rektor ITS Bambang Pramujati di Surabaya, Minggu (19/4). 

Kerja sama strategis ini disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemandirian energi nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan apresiasi tinggi terhadap sinergi ini. Menurutnya, kolaborasi antara praktisi industri dan akademisi merupakan kunci utama dalam mengubah tantangan energi menjadi peluang ekonomi hijau bagi Indonesia, terutama melalui optimalisasi komoditas sawit.

Terkait kerja sama dengan PTPN IV PalmCo, Amran menaruh harapan besar pada pengembangan bensin sawit atau ‘Benwit’. Menurutnya, kolaborasi ini harus segera naik ke level industrialisasi.

“Hari ini kita tekan MoU untuk Benwit. Kita mulai dari industri skala kecil dulu, kalau ini berhasil, langsung kita buka skala besar. Saya minta Pak Rektor dan Pak Dekan untuk kawal ini dengan baik agar kita tidak lagi tergantung pada bahan bakar fosil. Ini adalah langkah nyata menuju ketahanan energi nasional,” tegasnya.

Sementara itu Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari pemenuhan aspirasi pemerintah sekaligus transformasi besar perusahaan untuk tidak hanya unggul di hulu, tetapi juga kompetitif di hilir.

“Sinergi dengan ITS adalah langkah konkret PalmCo dalam mengintegrasikan riset teknologi ke dalam skala industri. Fokus kami selain meningkatkan produktivitas adalah membangun ekosistem bisnis sawit yang berkelanjutan. Dengan dukungan riset ITS, kami optimistis mampu mengakselerasi implementasi energi bersih, termasuk pengembangan biogasoline yang sangat dinantikan pasar,” ujar Jatmiko.

Ia menambahkan, kerja sama ini mencakup ruang lingkup yang luas, mulai dari riset energi terbarukan hingga pemanfaatan teknologi untuk menciptakan ekosistem zero waste di lingkungan perkebunan.

Senada dengan hal tersebut, Rektor ITS Bambang Pramujati menekankan pentingnya hilirisasi riset agar manfaatnya tidak berhenti di laboratorium, melainkan dapat dirasakan secara langsung oleh industri dan masyarakat luas.

"Kami di ITS terus mendorong agar hasil riset kampus memiliki dampak nyata. Kerja sama dengan PTPN IV PalmCo ini menjadi jembatan penting agar inovasi seperti bensin sawit (Benwit) dapat diterapkan dalam skala masif. Inisiatif ini memungkinkan pemanfaatan bahan mentah menjadi energi alternatif bernilai tambah tinggi yang mendukung ketahanan energi nasional," tegas Bambang.

Dari sisi teknis, pengembangan bensin sawit ini diprediksi akan menjadi solusi atas fluktuasi harga energi global. Ketua Tim Peneliti ITS, Dr. Eng. Hosta Ardhyananta, menjelaskan bahwa inovasi yang dikembangkan timnya fokus pada efisiensi konversi minyak sawit menjadi bahan bakar yang siap pakai di mesin kendaraan saat ini.

"Fokus inovasi kami adalah mengonversi minyak mentah kelapa sawit menjadi produk biogasoline atau bensin sawit yang kompetitif. Sebagai produk gasoline dari sumber bio yang terbarukan yakni kelapa sawit, riset ini sangat sejalan dengan target global dalam SDGs. Harapannya, melalui hilirisasi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil dapat terus ditekan secara bertahap," jelas Hosta.

Komitmen hilirisasi ini juga mendapat pengawalan komprehensif. Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS) ITS, Juwari, dipastikan akan turut mendampingi proses penelitian ini secara berkelanjutan. Bersama tim ahli dari ITS dan tim dari Kementerian Pertanian, pengawalan ketat ini ditujukan untuk memastikan inovasi energi ini benar-benar siap dan layak untuk diproduksi secara massal.

Melalui kerja sama yang direncanakan berlangsung selama lima tahun ini, kedua belah pihak berkomitmen membentuk tim kerja untuk mengawal implementasi teknologi di lapangan. 

Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi PTPN IV PalmCo sebagai pemain utama industri sawit berkelanjutan, tetapi juga menempatkan ITS sebagai pusat inovasi energi hijau yang diakui di tingkat global.

Jakarta, elaeis.co - Indonesia makin percaya diri di panggung global. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia kini menguasai lebih dari 60% pasar minyak sawit dunia, sebuah posisi yang bikin Tanah Air jadi pemain kunci dalam rantai pasok global.

Pernyataan itu disampaikan seiring meningkatnya kinerja ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya yang terus menanjak di awal 2026.

Menurut Amran, kekuatan Indonesia bukan cuma di bahan mentah, tapi juga di strategi hilirisasi yang mulai memberikan dampak besar ke industri nasional.

“Kalau CPO kita olah menjadi margarin, kosmetik, dan produk turunan lainnya, dunia akan sangat bergantung pada Indonesia. Kita kuasai lebih dari 60% pasar dunia. Artinya Indonesia sangat menentukan,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Sabtu (18/4).

Pernyataan ini menegaskan posisi Indonesia yang bukan lagi sekadar eksportir bahan mentah, tapi sudah bergerak ke arah industri bernilai tambah tinggi. 

Pemerintah mendorong penguatan ekosistem sawit dari hulu hingga hilir, mulai dari kebun, pabrik, sampai akses pasar ekspor.

Dari sisi data, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor CPO dan turunannya pada Januari–Februari 2026 mencapai US$4,69 miliar. Angka ini naik 26,40% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya US$3,71 miliar.

Tak hanya nilai, volume ekspor juga ikut melonjak dari 3,33 juta ton menjadi 4,54 juta ton. Kenaikan ini menunjukkan permintaan global terhadap produk sawit Indonesia masih sangat kuat, meski di tengah dinamika ekonomi dunia.

Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat produksi CPO sepanjang 2025 mencapai 51,66 juta ton atau naik 7,26% dibanding tahun sebelumnya.

Total produksi CPO dan palm kernel oil (PKO) bahkan menyentuh 56,55 juta ton. Dari sisi ekspor, sepanjang 2025 Indonesia berhasil mengirim 32,34 juta ton produk sawit ke berbagai negara dengan nilai mencapai US$35,87 miliar. 

Ini naik 29,23% secara tahunan, memperkuat posisi Indonesia sebagai raksasa sawit dunia.

Namun di balik capaian besar ini, industri sawit juga dihadapkan pada tantangan. Gapki memperkirakan produksi CPO 2026 hanya tumbuh tipis di kisaran 1–2% akibat potensi El Nino dan meningkatnya konsumsi domestik, terutama untuk program biodiesel B40.

Sekretaris Jenderal GAPKI, Muhamad Hadi Sugeng Wahyudiono, menyebut kondisi ini bisa berdampak pada keseimbangan ekspor. Apalagi jika program biodiesel dinaikkan menjadi B50, volume ekspor diperkirakan bisa tertekan lebih jauh.

“Kalau B50 diterapkan, volume ekspor akan menurun,” katanya.

Meski begitu, pemerintah tetap optimistis industri sawit Indonesia masih akan tumbuh, walau dalam laju yang lebih moderat. 

Harga CPO juga diperkirakan masih stabil tinggi di kisaran US$1.050–US$1.125 per ton dalam jangka pendek.

Dengan dominasi pasar global dan strategi hilirisasi yang terus diperkuat, Indonesia kini berada di posisi yang sangat strategis. Bukan cuma sebagai produsen, tapi juga penentu arah pasar minyak nabati dunia.

Dan seperti yang ditegaskan Mentan Amran, dunia saat ini memang tidak bisa lepas dari Indonesia dalam urusan sawit.

Jakarta, elaeis.co - Wacana pelarangan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun kembali memicu perdebatan di sektor perkebunan nasional. 

Di tengah pro dan kontra yang muncul, Guru Besar IPB University menilai kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak besar, terutama bagi petani sawit mandiri.

Guru Besar Ekonomi Kehutanan IPB, Prof. Sudarsono Soedomo, menegaskan bahwa keberadaan PKS tanpa kebun justru memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan rantai pasok sawit di Indonesia. 

Menurutnya, keberadaan pabrik jenis ini bukan sekadar fasilitas pengolahan, tetapi juga menjadi penopang utama akses pasar bagi petani kecil.

“PKS tanpa kebun itu justru instrumen penting untuk pemerataan pendapatan. Kalau ini dihapus, yang paling terdampak adalah petani sawit mandiri,” ujarnya, Sabtu (18/4).

Penyangga Harga Petani

Sudarsono menjelaskan, selama ini PKS tanpa kebun memberikan ruang kompetisi yang lebih terbuka bagi petani swadaya. Mereka bisa menjual tandan buah segar (TBS) ke berbagai pabrik tanpa terikat pada perusahaan besar tertentu.

Kondisi ini, lanjutnya, membantu menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Jika PKS tanpa kebun dilarang, maka petani berisiko kehilangan akses pasar alternatif dan sangat bergantung pada perusahaan terintegrasi.

“Kalau pabriknya hanya milik perusahaan yang punya kebun sendiri, petani bisa kehilangan daya tawar. Harga bisa ditekan sesuka pasar besar,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kondisi petani sawit di Indonesia yang sebagian besar masih berstatus mandiri dengan berbagai keterbatasan, termasuk legalitas lahan dan akses infrastruktur.

Dalam situasi seperti itu, PKS tanpa kebun disebut menjadi “jaring pengaman ekonomi” yang menjaga agar hasil panen tetap terserap.

“Larangan PKS tanpa kebun bisa memutus akses pasar petani kecil. Ini bukan hal sederhana, dampaknya bisa struktural,” tegas Sudarsono.

Menurutnya, kebijakan yang terlalu menekankan integrasi vertikal justru berisiko memperlebar kesenjangan antara perusahaan besar dan petani rakyat.

Dorongan Kebijakan

Alih-alih melakukan pelarangan, Sudarsono mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola industri sawit yang lebih inklusif. 

Salah satunya melalui transparansi harga, penguatan kemitraan, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pembelian TBS.

Ia juga menyarankan agar pemerintah memberikan insentif bagi PKS yang menjalin kerja sama dengan petani swadaya, sehingga hubungan antara industri dan petani tetap sehat.

“Yang dibutuhkan bukan pembatasan, tapi pengaturan yang adil agar semua pihak bisa tumbuh bersama,” ujarnya.

Jakarta, elaeis.co - Isu Pajak Air Permukaan (PAP) yang dikaitkan dengan kebun kelapa sawit kembali jadi sorotan publik. Banyak yang khawatir kebijakan ini akan membebani seluruh pekebun sawit, padahal menurut pakar, aturan tersebut tidak sesederhana itu.

Guru Besar Ekonomi Kehutanan IPB University, Prof. Sudarsono Soedomo, menegaskan bahwa Pajak Air Permukaan tidak otomatis dikenakan kepada seluruh pemilik kebun sawit. Kunci utama dari aturan ini adalah adanya aktivitas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.

“Pajak ini bukan karena seseorang memiliki kebun sawit. Tapi karena ada pengambilan air dari sumber seperti sungai, danau, atau air permukaan lainnya,” ujar Sudarsono, Sabtu (18/4).

Menurutnya, banyak kekhawatiran yang muncul di kalangan petani dan pelaku usaha sawit terjadi akibat kesalahpahaman dalam membaca regulasi. Padahal, dalam aturan tersebut, objek pajak sudah dijelaskan secara spesifik.

Ia merujuk pada ketentuan yang menyebutkan bahwa objek Pajak Air Permukaan adalah aktivitas pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Artinya, jika tidak ada air yang diambil, maka tidak ada kewajiban pajak yang timbul.

“Kalau tidak ada pengambilan air, maka pajaknya nol. Ini prinsip paling dasar yang harus dipahami,” tegasnya.

Sudarsono juga meluruskan persepsi terkait Nilai Perolehan Air (NPA) yang sempat membuat gaduh. Dalam lampiran regulasi, memang terdapat angka acuan seperti Rp200 ribu per hektare per bulan untuk komoditas sawit. Namun ia menegaskan angka tersebut bukan tarif final yang langsung dikenakan.

“NPA itu hanya komponen perhitungan, bukan tarif tetap yang otomatis dibebankan ke semua pekebun,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa rumus pajak yang digunakan adalah volume air dikalikan tarif dan NPA. Dengan demikian, jika volume air yang digunakan nol, maka pajak yang dikenakan juga nol.

Lebih lanjut, Sudarsono menegaskan bahwa petani kecil justru mendapat perlindungan dalam regulasi ini. Pengairan yang termasuk dalam kategori pertanian rakyat dikecualikan dari objek pajak.

Hal ini, kata dia, memberikan kepastian bahwa pekebun skala kecil atau subsisten tidak akan terbebani oleh kebijakan tersebut.

Meski begitu, ia mengakui masih ada potensi tantangan dalam implementasi di lapangan, terutama terkait perbedaan pemahaman antara aparat dan masyarakat.

Untuk itu, ia menyarankan agar para pekebun lebih aktif mendokumentasikan sumber dan penggunaan air di lahan mereka. Hal ini penting untuk menghindari salah tafsir dalam penerapan aturan.

“Lebih baik data disiapkan sejak awal, seperti sumber air dan sistem irigasi. Itu akan membantu jika ada verifikasi,” katanya.

Sudarsono juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sosialisasi agar kebijakan ini tidak menimbulkan keresahan.

Menurutnya, Pajak Air Permukaan sejatinya bukan sekadar pungutan, tetapi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air.

“Kalau dikelola dengan bijak, ini justru mendukung keberlanjutan sektor perkebunan di masa depan,” tutupnya.

Jakarta, elaeis.co - Urusan administrasi ekspor kelapa sawit di Indonesia makin dikebut ke arah digital. 

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) resmi memperkuat transformasi layanan mereka lewat sistem digital bernama ALEXIA, yang dirancang untuk mengelola pungutan ekspor secara lebih cepat, transparan, dan minim kesalahan.

Langkah ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi tata cara pengenaan pungutan ekspor yang digelar di Aula Nusantara Kantor BPDP, Sabtu (18/4). 

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan bimbingan teknis penggunaan Sistem Informasi Pungutan Ekspor (ALEXIA) yang diikuti para eksportir kelapa sawit terdaftar.

Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrahman, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, tapi sudah jadi kebutuhan mendesak di sektor perkebunan, terutama untuk komoditas strategis seperti sawit.

Menurutnya, sistem yang terintegrasi akan sangat membantu mempercepat proses administrasi sekaligus menekan potensi kesalahan manual yang selama ini bisa terjadi dalam proses pencatatan dan pembayaran pungutan ekspor.

“Sistem yang terintegrasi akan mempercepat proses administrasi dan meminimalkan potensi kesalahan,” ujar Eddy dalam keterangan resminya. 

Pernyataan itu jadi penegasan bahwa BPDP ingin meninggalkan pola kerja lama yang cenderung berlapis dan manual, menuju sistem yang lebih modern dan real time.

Salah satu fitur utama ALEXIA yang langsung jadi sorotan adalah kemampuannya untuk memantau pembayaran pungutan ekspor secara real time. 

Artinya, eksportir tidak lagi harus menunggu lama atau melakukan pengecekan manual untuk mengetahui status pembayaran mereka.

Dengan sistem ini, seluruh proses jadi lebih transparan. Data yang masuk bisa langsung dipantau, sehingga meminimalisir miskomunikasi antara pelaku usaha dan pihak pengelola dana.

Tak cuma itu, ALEXIA juga menyediakan fasilitas lain yang cukup penting. Mulai dari pengajuan keberatan atas kekurangan pembayaran hingga proses restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran.

Fitur-fitur ini dibuat agar pelaku usaha punya ruang yang lebih jelas dan cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan administratif. 

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, BPDP juga memberikan penjelasan teknis terkait alur pembayaran pungutan ekspor. 

Para eksportir yang hadir tidak hanya mendengarkan materi, tetapi juga langsung mendapat panduan penggunaan sistem ALEXIA.

BPDP menilai pemahaman pelaku usaha menjadi kunci penting agar implementasi sistem digital ini berjalan mulus di lapangan.

“Dalam forum tersebut, BPDP juga memberikan penjelasan praktis terkait alur pembayaran pungutan ekspor,” jelas Eddy.

Tujuannya sederhana, tapi krusial, agar tidak ada lagi kebingungan dalam menjalankan kewajiban sesuai regulasi yang berlaku.

--Sudarsono Soedomo—

Kecemasan pekebun kelapa sawit—baik skala kecil maupun besar—terhadap penerapan Pajak Air Permukaan (PAP) berdasarkan Pergub Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2025 adalah hal yang wajar. Namun, kekhawatiran itu sering kali muncul karena informasi yang tidak utuh atau penafsiran yang keliru. Mari kita luruskan: pajak ini tidak dikenakan karena Anda memiliki kebun sawit, melainkan hanya jika Anda secara aktif mengambil atau memanfaatkan air permukaan. Ini prinsip dasar yang harus dipahami bersama, termasuk oleh para petugas pajak di lapangan.

Pasal 3 ayat (1) Pergub ini menegaskan: objek PAP adalah "pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan". Kata kuncinya adalah pengambilan dan pemanfaatan. Artinya, jika sebuah perkebunan—betapapun luasnya—tidak melakukan penyedotan air dari sungai, waduk, danau, atau jaringan irigasi permukaan, maka tidak ada objek yang dikenakan pajak. Prinsip ini sederhana namun fundamental: tidak ada pengambilan air, tidak ada pajak. Ini adalah jaminan hukum yang melindungi pekebun yang mengandalkan irigasi alami, air hujan, atau sumber air tanah.

Lantas, mengapa dalam lampiran Pergub tercantum Nilai Perolehan Air (NPA) untuk kelapa sawit sebesar Rp200.000 per hektare per bulan? Angka ini bukan "tarif tetap" yang otomatis dibebankan kepada seluruh pekebun sawit. NPA hanyalah salah satu komponen dalam rumus perhitungan pajak, yang baru berlaku jika dan hanya jika terdapat pemanfaatan air permukaan. Rumus lengkapnya: Pajak Terutang = Volume Air × Tarif (10%) × NPA. Jika volume air yang diambil nol, maka pajak terutang juga nol. Titik.

Kekhawatiran bahwa petugas pajak di lapangan mungkin tidak memahami atau tidak konsisten menerapkan aturan ini memang perlu disikapi serius. Namun, solusi terbaik bukanlah panik atau menolak regulasi, melainkan memperkuat dokumentasi dan komunikasi proaktif. Pekebun disarankan untuk: (1) mendokumentasikan sumber air yang digunakan (apakah hanya air hujan, air tanah, atau ada pengambilan air permukaan); (2) menyiapkan bukti teknis seperti peta lahan, sistem irigasi, dan laporan penggunaan air; dan (3) berkoordinasi dengan Bapenda provinsi untuk memastikan klasifikasi usaha dan kewajiban perpajakan tercatat dengan benar.

Bagi pekebun skala kecil yang masuk kategori "pertanian rakyat", Pergub ini justru memberikan perlindungan eksplisit. Pasal 3 ayat (2) huruf b secara tegas mengecualikan "pengairan pertanian rakyat" dari objek pajak. Selama usaha Anda dikelola secara subsisten atau dalam skema rakyat, Anda berada di zona aman. Sementara bagi perkebunan besar, kewajiban pajak hanya muncul jika ada pemanfaatan air permukaan secara komersial—dan itu pun dengan perhitungan yang transparan serta proporsional terhadap volume yang benar-benar diambil.

Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan pembinaan agar petugas pajak di lapangan memiliki pemahaman yang seragam terhadap regulasi ini. Konsistensi penegakan aturan adalah kunci membangun kepercayaan. Pekebun berhak meminta kejelasan: "Apakah kebun saya termasuk objek pajak?" dan mendapatkan jawaban yang berdasar pada fakta teknis, bukan asumsi.

Pada akhirnya, Pergub Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2025 bukanlah ancaman, melainkan instrumen untuk memastikan pemanfaatan air permukaan berjalan adil dan berkelanjutan. Bagi pekebun yang tidak mengambil air permukaan, regulasi ini tidak mengubah apa pun. Bagi yang memanfaatkan air permukaan, pajak yang dibayarkan adalah bentuk kontribusi terhadap konservasi daerah aliran sungai—sumber kehidupan bagi kebun itu sendiri.

Mari kita sambut regulasi ini dengan kepala dingin, pahami hak dan kewajiban secara utuh, dan fokus pada hal yang paling penting: menjaga produktivitas kebun dan kelestarian lingkungan. Air yang dikelola dengan bijak hari ini adalah jaminan sawit yang subur untuk generasi mendatang. Jangan biarkan ketidakpahaman sesaat mengganggu ketenangan berkebun yang telah kita bangun dengan keringat dan dedikasi.

(mBogor, 18042026)

-Sudarsono Soedomo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB University

Sekadau, elaeis.co – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) mendorong percepatan hilirisasi sawit rakyat melalui pengembangan berbagai produk turunan sawit yang dikelola oleh koperasi petani. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan Workshop Akselerasi Hilirisasi Sawit Rakyat dan Pengembangan Produk UMKM Turunan Sawit yang digelar di Aula Hotel Multi Sekadau, Kalimantan Barat, 16 april 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 orang terdiri dari petani sawit swadaya, pengurus koperasi anggota SPKS, pemerintah daerah, praktisi UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Workshop ini bertujuan memperkuat kapasitas petani dan koperasi dalam mengembangkan berbagai produk turunan sawit bernilai tambah sebagai sumber pendapatan baru bagi petani.

Bupati Sekadau, Aron, S.H., saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah mendorong petani sawit untuk tidak hanya bergantung pada penjualan Tandan Buah Segar (TBS), tetapi juga mulai mengembangkan usaha berbasis hilirisasi melalui UMKM.

“Pemerintah Kabupaten Sekadau sangat mendukung upaya hilirisasi sawit rakyat. Jika petani mampu mengolah sawit menjadi berbagai produk turunan, maka nilai ekonomi yang diterima masyarakat akan jauh lebih besar,” ujar Aron.
Ia juga menyampaikan bahwa sektor sawit telah memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sekadau sendiri telah menyalurkan sekitar 236.000 batang bibit sawit unggul kepada masyarakat yang mencakup sekitar 1.800 hektar lahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat.

Sementara itu, Ketua SPKS Kabupaten Sekadau, Bernadus Mohtar, menyampaikan bahwa meskipun harga TBS saat ini tergolong baik, petani tetap perlu mulai memikirkan strategi peningkatan nilai tambah dari komoditas sawit.

“Selama ini petani lebih banyak fokus menjual TBS. Padahal kelapa sawit memiliki berbagai potensi produk turunan yang dapat dikembangkan oleh petani melalui koperasi. Dengan pengolahan produk turunan, nilai tambah sawit dapat dinikmati langsung oleh petani,” ujarnya.

Menurut Bernadus, penguatan koperasi menjadi langkah penting dalam mendorong hilirisasi sawit rakyat di tingkat desa.
“Kami ingin koperasi petani tidak hanya menjadi tempat menjual hasil panen, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi petani yang mampu mengembangkan produk turunan sawit serta memperkuat ekonomi anggota,” tambahnya.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menjelaskan bahwa SPKS selama ini telah mengembangkan berbagai inovasi produk turunan kelapa sawit yang dapat menjadi peluang usaha baru bagi petani.

“Kelapa sawit memiliki potensi luar biasa. Saat ini terdapat sekitar 100 produk turunan sawit yang bisa dikembangkan, mulai dari minyak goreng kemasan koperasi, sabun, lilin, hingga berbagai produk pangan olahan dan kerajinan berbasis limbah sawit,” jelasnya.

Menurutnya, melalui hilirisasi sawit rakyat yang dikelola koperasi, petani tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga dapat menjadi pelaku usaha yang mengolah dan memasarkan produk turunan sawit.

“Ini adalah langkah penting agar petani sawit bisa naik kelas, memperoleh nilai tambah yang lebih besar, dan memperkuat posisi mereka dalam rantai nilai industri sawit,” kata Sabarudin.

Melalui kegiatan ini, SPKS menargetkan ada beberapa koperasi kedepanya yang akan mengembangkan produk UMKM turunan sawit. Hilirisasi sawit rakyat melalui koperasi diharapkan dapat membuka peluang usaha baru di pedesaan, memperluas manfaat ekonomi komoditas sawit, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Sekadau.

Pekanbaru, elaeis.co - Sedikitnya, 200 petenis dari berbagai daerah di Riau serta perwakilan sejumlah Provinsi di Sumatera ambil bagian dalam Tennis Tournament Piala PTPN IV Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lapangan tenis eks PON Riau, Komplek PTPN IV Regional III, Pekanbaru, Jumat hingga Minggu (17-19 April 2026.)

Turnamen yang merupakan bagian dari peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional tersebut memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta dan diikuti peserta dari beragam kalangan, mulai dari BUMN, instansi pemerintah, perusahaan swasta, hingga masyarakat umum.

Operation Head PTPN IV Regional III Sori Ritonga mengatakan bahwa para peserta terdiri dari ganda beregu yang diikuti 26 tim serta kategori perorangan yang diikuti 35 pasangan.

“Total peserta yang berpartisipasi kurang lebih 200 orang. Mereka semua terbagi dalam delapan grup. Antusiasme yang sangat tinggi ini menjadi ajang silaturahmi lintas instansi di wilayah Sumatera,” kata dia.

Ia juga menjelaskan bahwa turnamen yang telah menjadi agenda tahunan itu berlangaung di venue eks PON 2012 dan dikenal dengan lapangan berkualitas internasional serta terawat dengan sangat baik. Kondisi lapangan yang prima turut menjadi daya tarik para peserta untuk menjajal kemampuan dan menunjukkan kualitas permainan terbaik mereka. 

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa turnamen ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya keselamatan dan kesehatan kerja melalui pendekatan yang lebih membumi.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin menegaskan bahwa K3 tidak hanya diterapkan di lingkungan kerja, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup. Olahraga adalah salah satu cara efektif untuk membangun disiplin, menjaga kesehatan, serta memperkuat kebersamaan,” tutur Sori.

Ia menambahkan, keikutsertaan puluhan tim dari berbagai wilayah di Sumatera menunjukkan kuatnya semangat kolaborasi lintas sektor. “Ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga ruang untuk membangun jejaring, memperkuat sinergi, dan menumbuhkan energi positif antarinstansi,” jelas sosok berkacamata itu lagi. 

Sementara itu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Heru Haryo Prayitno mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang mengintegrasikan olahraga dengan kampanye K3.

“Kegiatan seperti ini sangat positif karena mampu mengedukasi masyarakat bahwa keselamatan dan kesehatan kerja dapat dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk melalui olahraga,” ujarnya.

Turnamen ini, lanjut dia, juga menjadi contoh konkret bagaimana pendekatan promotif dan preventif dalam K3 dapat dikemas secara lebih menarik dan partisipatif.

“Melalui kegiatan olahraga seperti ini, pesan K3 menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tidak terasa menggurui, tetapi justru membangun kesadaran dari dalam untuk hidup sehat dan bekerja dengan selamat,” kata Heru.

Mayjen Agus Hadi Perkuat Tim Kodam Tuanku Tambusai

Pada hari perdana usai pembukaan, suasana pertandingan langsung berlangsung meriah. Sejumlah laga menyajikan duel sengit dengan reli panjang dan permainan cepat di area net. Sorak sorai penonton yang memenuhi sisi lapangan menambah tensi pertandingan, menciptakan atmosfer kompetisi yang hidup dan penuh semangat.

Menariknya, Panglima Daerah Militer XIX Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo turut hadir dan ambil bagian dalam turnamen tersebut. Ia memperkuat tim Kodam yang melawan tim PTPN IV A. Kehadirannya tidak hanya menambah semarak, tetapi juga memberikan warna tersendiri dalam kompetisi.

Dalam salah satu pertandingan yang diikutinya, Agus tampak tampil percaya diri dengan permainan yang solid. Beberapa kali ia melancarkan pukulan baseline yang akurat serta kombinasi permainan net yang efektif, memancing aplaus dari penonton yang menyaksikan langsung jalannya pertandingan.

Agus pun tak sungkan menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan turnamen tersebut. Ia juga mengaku menikmati kualitas lapangan yang digunakan.

“Kegiatan ini sangat baik, tidak hanya mempererat kebersamaan, tetapi juga mendorong gaya hidup sehat. Apalagi didukung dengan fasilitas lapangan yang sangat baik dan berstandar internasional,” demikian Agus.

Siak, elaeis.co - Di tengah keterbatasan lahan di Kabupaten Siak, Riau, peningkatan produktivitas menjadi satu-satunya solusi bagi keberlangsungan sektor kelapa sawit. 

Replanting, menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit di tengah keterbatasan lahan tersebut. 

Menurut Bupati Siak, Dr Afni Zulkifli, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), harus dimanfaatkan petani secara maksimal demi keberlangsungan industri sawit di Siak. 
 
“Lahan kita sudah tidak ada lagi untuk perluasan. Maka produktivitas yang harus kita dorong dengan melakukan PSR.  Program ini harus kita akses bersama,” kata Afni saat membuka Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP) Tahun 2026 di Siak, Kamis (16/4). 

Ia juga menegaskan, jika petani masih kesulitan mengakses program PSR, maka pelayanan harus dibenahi. Sebab, kata Afni, peluang pendanaan program itu dari BPDP cukup besar dan perlu dimanfaatkan bersama.
 
Untuk itu, Afni mendorong agar kelompok tani aktif dan menyiapkan proposal untuk menjemput dana dari BPDP agar program PSR dapat dimanfaatkan secara optimal. 

"Tahun ini, target PSR di Siak seluas 750 hektar yang mencakup perkebunan eks Plasma dan swadaya. Kuncinya kolaborasi dan konsolidasi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri, kalau tidak kita hanya jadi penonton kebijakan negara,” tegas Afni.
 
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak, Kaharuddin selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa Sosialisasi PKSP bertujuan memberikan pemahaman kepada petani terkait teknis dan persyaratan program PSR.

"Hingga 2025, program PSR telah menjangkau 3.119 kebun dengan luas 7.223 hektar di Siak. Program ini penting dalam meningkatkan produktivitas, kualitas, serta kesejahteraan petani. Sebab, sawit memiliki kontribusi begitu besar bagi ekonomi Siak," katanya. 

Sementara, Ketua Koperasi Jasa Jaya Abadi Sungai Berbari, Purnama, menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai mengurus pengajuan PSR, meski masih tahap perbaikan administrasi yang perlu dibereskan.
 
“Kami sudah mulai mengurus pengajuan, namun masih ada tahap perbaikan administrasi. Dengan adanya pendampingan dari dinas, kami merasa lebih termotivasi dan terbantu dalam proses pengusulan," pungkasnya.

Jakarta, elaeis.co – Pemerintah membuka peluang baru untuk mendorong lonjakan produksi kelapa sawit nasional dengan memanfaatkan lahan nganggur atau lahan tidak terpakai. 

Kebijakan ini digadang-gadang menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan produksi crude palm oil (CPO) tanpa harus membuka kawasan hutan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pengembangan sawit akan difokuskan pada lahan tidak berhutan dan lahan marginal yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

“Prioritas kita jelas, yakni lahan gundul dan tidak berhutan. Itu yang akan dimaksimalkan,” ujar Amran di Jakarta, Rabu (15/4).

Ia menekankan, ekspansi perkebunan sawit tidak akan menyentuh kawasan hutan maupun lahan pangan produktif seperti sawah. Pemerintah, kata dia, berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan keberlanjutan lingkungan.

Menurut Amran, pemanfaatan lahan tidak produktif dapat menjadi motor baru pertumbuhan industri sawit nasional. Selain meningkatkan produksi CPO, langkah ini juga dinilai mampu memperbaiki tata kelola pemanfaatan lahan di dalam negeri.

“Kalau lahan marginal dimanfaatkan, itu menguntungkan negara dan sektor kehutanan,” katanya.

Pemerintah juga menilai momentum penguatan harga CPO global serta peningkatan permintaan ekspor menjadi faktor pendukung utama. Kondisi tersebut diyakini akan mendorong minat petani untuk memperluas tanam.

“Kalau harga naik dan ekspor membaik, otomatis produksi ikut meningkat karena petani lebih semangat,” ujar Amran.

Selain itu, pemerintah memastikan regulasi tetap menjadi pagar utama agar perluasan kebun sawit tidak mengganggu ketahanan pangan nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk mendukung target peningkatan produksi dalam beberapa tahun ke depan.

Di sisi lain, dorongan pengembangan sawit juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat sektor bioenergi. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mendorong pemanfaatan komoditas seperti sawit untuk bahan bakar nabati, termasuk biodiesel, sebagai bagian dari strategi menuju swasembada energi.

Dengan berbagai dorongan tersebut, pemerintah optimistis pemanfaatan lahan nganggur dapat menjadi game changer bagi industri sawit nasional dan berpotensi meningkatkan produksi CPO secara signifikan di masa mendatang.

Jakarta, elaeis.co – Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) masih bergerak dalam tekanan meski sempat mencatat kenaikan tipis pada perdagangan terakhir. Analis menilai tren pasar masih berada di zona bearish, namun mulai muncul sinyal potensi rebound dalam jangka pendek.

Pada perdagangan Rabu (15/4), harga CPO di Bursa Malaysia Derivatives Exchange untuk kontrak tiga bulan ke depan ditutup di level MYR 4.472 per ton, naik tipis 0,13% dibandingkan hari sebelumnya. Kenaikan ini terjadi setelah sehari sebelumnya harga sempat terkoreksi hampir 2%.

Namun secara umum, pergerakan harga CPO masih menunjukkan pelemahan. Dalam sepekan terakhir, harga tercatat turun sekitar 2,5% secara point-to-point dan masih bertahan dekat level terendah dalam lebih dari sebulan.

Berdasarkan data Bursa Malaysia Derivatives Exchange (BMD) dan Malaysian Palm Oil Board (MPOB), tekanan harga masih dipengaruhi oleh penguatan mata uang ringgit Malaysia serta melemahnya harga minyak mentah global. 

Sementara itu, pergerakan nilai tukar mengacu pada Bank Negara Malaysia, yang mencatat ringgit masih berada dalam tren menguat terhadap dolar AS dalam beberapa sesi terakhir.

CPO sendiri diperdagangkan dalam ringgit, sehingga penguatan mata uang tersebut membuat harga menjadi relatif lebih mahal bagi pembeli global dan menekan permintaan.

Selain itu, dinamika geopolitik yang mulai mereda di beberapa kawasan turut menekan harga minyak mentah dunia. 

Data ICE Brent Crude Futures menunjukkan harga minyak global masih bergerak fluktuatif dan cenderung melemah dalam beberapa sesi terakhir, sehingga menurunkan prospek permintaan bahan baku biodiesel berbasis CPO.

Secara teknikal, analisis dari data charting TradingView menunjukkan pasar masih berada dalam tekanan. Indikator Relative Strength Index (RSI) 14 hari berada di level 45, yang menandakan tren bearish karena masih di bawah level netral 50.

Meski demikian, indikator Stochastic RSI sudah berada di area sangat rendah atau jenuh jual (oversold), yang biasanya menjadi sinyal awal potensi pembalikan arah harga dalam jangka pendek.

Dengan kondisi tersebut, harga CPO diperkirakan masih berpeluang menguat terbatas pada perdagangan hari ini. Level resisten terdekat berada di kisaran MYR 4.566–4.572 per ton, dengan potensi penguatan lanjutan menuju MYR 4.614–4.634 per ton jika momentum positif berlanjut.

Namun jika tekanan kembali mendominasi, harga diperkirakan akan menguji level support di sekitar MYR 4.449 per ton, bahkan berisiko turun ke kisaran MYR 4.390–4.345 per ton.

Dengan kombinasi faktor fundamental dan teknikal tersebut, pelaku pasar diperkirakan masih akan berhati-hati dalam mengambil posisi di tengah volatilitas harga CPO yang masih tinggi.

Jakarta, elaeis.co – Wacana pemanfaatan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai substitusi nafta untuk bahan baku industri plastik mulai menguat. 

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyatakan dukungan terhadap peluang tersebut di tengah tantangan pasokan bahan baku petrokimia global.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia memiliki ketersediaan CPO yang sangat mencukupi untuk mendukung kebutuhan industri dalam negeri, termasuk sebagai alternatif bahan baku plastik.

Ia menyebut, produksi CPO nasional yang besar, bahkan dengan ekspor mencapai sekitar 32 juta ton pada 2025, membuka ruang untuk mengalokasikan sebagian pasokan bagi kebutuhan industri domestik tanpa mengganggu ketersediaan nasional.

“Bahan baku kita cukup, bahkan lebih dari cukup. Tinggal kita alokasikan sesuai kebutuhan,” ujar Amran di Jakarta, Kamis (16/4).

Menurutnya, pemanfaatan CPO sebagai pengganti nafta bukan hal yang mustahil, terutama saat terjadi gangguan pasokan global bahan baku industri petrokimia. Namun, Ia menekankan bahwa skema tersebut harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan domestik.

Lebih jauh, Kementerian Pertanian memastikan bahwa pemanfaatan CPO untuk sektor industri baru tidak akan mengganggu ketahanan pasokan pangan maupun merusak ekosistem perkebunan. 

Pengembangan sawit, kata dia, akan diarahkan pada lahan tidak produktif atau lahan gundul. “Kita prioritaskan lahan yang tidak berhutan. Ini sekaligus memberi nilai tambah ekonomi,” tambahnya.

Sebelumnya, dukungan terhadap ide substitusi ini juga datang dari Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza. Ia menyebut Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan CPO sebagai bahan baku alternatif industri petrokimia, meski saat ini masih dalam tahap kajian teknis dan kebijakan.

Sementara itu, pelaku industri menilai peluang ini dapat menjadi langkah strategis hilirisasi sawit nasional, namun tetap memerlukan kajian mendalam terkait efisiensi teknologi, biaya produksi, serta dampaknya terhadap rantai pasok pangan dan energi.

Dengan dorongan pemerintah tersebut, CPO kini tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekspor utama, tetapi juga mulai diarahkan menjadi bahan baku strategis industri kimia masa depan di dalam negeri.

Jakarta, elaeis.co – Wacana kenaikan porsi Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita menjadi 65% menuai sorotan tajam. Sejumlah pelaku industri menilai kebijakan ini berpotensi memicu masalah baru di rantai pasok minyak goreng nasional.

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Perum Bulog sebagai langkah untuk memperkuat pasokan Minyakita di tengah lonjakan permintaan. Namun, di balik itu, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru bisa mengganggu ekosistem distribusi yang sudah berjalan.

Sebagai informasi, DMO merupakan kewajiban bagi eksportir crude palm oil (CPO) untuk memasok sebagian produksinya ke dalam negeri guna memenuhi kebutuhan minyak goreng rakyat. Saat ini, porsi DMO Minyakita ditetapkan sebesar 35% dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan peningkatan kuota diperlukan karena adanya pergeseran konsumsi masyarakat dari minyak curah ke Minyakita.

“Permintaan Minyakita semakin besar, salah satunya dipicu kenaikan harga kemasan plastik yang membuat konsumen beralih dari minyak curah,” ujarnya usai monitoring ketersediaan pangan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Menurut Rizal, jika kuota DMO dinaikkan menjadi 65%, pasokan yang diterima Bulog bisa meningkat dari sekitar 40.000–45.000 kiloliter menjadi 60.000–70.000 kiloliter per bulan. Pasokan ini akan difokuskan untuk distribusi di pasar tradisional, sistem SP2KP, serta program bantuan pangan bagi lebih dari 33 juta penerima.

Namun, kalangan industri melihat langkah ini tidak sesederhana menambah pasokan.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat M. Sinaga, menilai kenaikan DMO hingga 65% terlalu berlebihan dan berpotensi mengganggu distribusi di lapangan.

“Permintaan kenaikan ke 65% itu overdone. Yang penting justru pengawasan penyaluran diperketat,” tegasnya.

Ia menyoroti bahwa persoalan utama kelangkaan Minyakita bukan pada besaran kuota, melainkan lemahnya pengawasan distribusi. Padahal, sistem pemantauan seperti Simirah dinilai sudah mampu melacak alur penyaluran dari produsen hingga pasar.

Selain itu, GIMNI juga mengingatkan adanya tekanan di sisi produsen. Dengan harga CPO yang lebih tinggi dibandingkan HET, produsen berpotensi mengalami margin negatif.

Di sisi lain, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Eddy Martono, menilai kenaikan porsi DMO ke BUMN juga berpotensi menekan distributor non-BUMN.

“Kalau jatah BUMN naik, otomatis distributor non-BUMN berkurang. Ini bisa jadi masalah kalau distribusinya tidak lancar,” ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu produksi maupun ekspor CPO karena total kewajiban DMO tidak berubah, hanya distribusinya yang dialihkan.

Pandangan berbeda datang dari ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Esther Sri Astuti, yang melihat kebijakan ini punya sisi positif, terutama untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah lonjakan permintaan.

Namun, ia tetap mengingatkan adanya risiko yang perlu diantisipasi, mulai dari gangguan rantai pasok, potensi penurunan ekspor, hingga dampak pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

“Kewajiban DMO yang tinggi bisa membatasi ekspor dan berpotensi mengurangi devisa negara,” katanya.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia masih mengkaji usulan tersebut. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri, Nawandaru Dwi Putra, menyebut keputusan final akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) lintas kementerian.

Ia menegaskan, fokus pemerintah saat ini sebenarnya bukan pada penambahan kuota, melainkan optimalisasi distribusi yang sudah berjalan. Pasalnya, realisasi penyaluran DMO ke BUMN saat ini telah mendekati 50% dari total kewajiban nasional.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, wacana kenaikan DMO Minyakita ke 65% kini berada di persimpangan. Di satu sisi dibutuhkan untuk menjaga pasokan, tapi di sisi lain menyimpan risiko besar yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Jakarta, elaeis.co – Upaya pembenahan tata kelola pemasaran minyak sawit mentah (CPO) nasional kian dipercepat. Kali ini, langkah konkret ditunjukkan PT Agrinas Palma Nusantara dengan menggandeng PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) dalam kerja sama strategis yang diyakini bakal mengubah sistem pemasaran sawit secara menyeluruh.

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Kantor Pusat Menara Agrinas Palma, Jakarta, Kamis (15/4). Kolaborasi ini jadi bagian dari strategi besar untuk menciptakan sistem pemasaran yang lebih terintegrasi, transparan, dan kompetitif di pasar global.

Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Abdul Ghani, menegaskan bahwa sinergi dengan KPBN bukan sekadar kerja sama biasa. Ada target besar di baliknya—mulai dari optimalisasi harga jual hingga peningkatan daya saing produk sawit nasional.

“Melalui kolaborasi ini, kami menargetkan peningkatan harga jual yang lebih optimal serta memperkuat daya saing produk Agrinas Palma Nusantara,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Menurut dia, pembenahan sistem pemasaran ini juga menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang unggul, berintegritas, dan akuntabel. Dengan kata lain, bukan cuma soal jualan, tapi juga soal cara main yang lebih rapi dan profesional.

Di sisi lain, Direktur PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara, M. Iswan Achir, mengungkapkan bahwa respons pasar terhadap produk Agrinas Palma sejauh ini cukup menjanjikan. Hal itu terlihat dari pelaksanaan lelang perdana yang berhasil mencatat harga kompetitif.

“KPBN berkomitmen memberikan layanan pemasaran terbaik melalui optimalisasi mekanisme lelang dan penguatan jaringan pasar,” katanya.

Ia juga menambahkan, pihaknya optimistis kerja sama ini bakal memberikan nilai tambah signifikan bagi kedua perusahaan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan CPO global.

Lebih jauh, kolaborasi ini menjadi bagian dari langkah konsolidasi pemasaran BUMN secara lebih luas. KPBN akan didorong menjadi pusat pemasaran terpadu untuk berbagai komoditas strategis, termasuk sektor perkebunan dan pangan.

Dengan sistem yang lebih terpusat, diharapkan tercipta efisiensi rantai distribusi, peningkatan transparansi harga, serta daya tawar yang lebih kuat di pasar internasional. Ini penting, mengingat industri sawit masih menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari isu keberlanjutan hingga fluktuasi harga.

Agrinas Palma pun menegaskan komitmennya untuk terus bertransformasi menjadi perusahaan agribisnis modern. Langkah ini sekaligus mempertegas peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor unggulan seperti kelapa sawit.

Singkatnya, lewat kolaborasi ini, bukan cuma sistem pemasaran yang dirombak, tapi juga arah baru industri sawit nasional mulai dibentuk.

Jakarta, elaeis.co – Peluncuran buku “Dari Loyang Jadi Emas” jadi momen penting bagi tokoh industri sawit, Sahat M. Sinaga, untuk menyuarakan kegelisahan sekaligus menawarkan solusi konkret bagi masa depan sawit nasional.

Acara yang digelar Rabu (15/4) di The Westin Jakarta itu tak sekadar seremoni. Di hadapan para undangan dari pemerintah, akademisi, hingga pelaku industri, Sahat blak-blakan mengungkap berbagai persoalan yang selama ini membayangi sektor kelapa sawit.

Baca Juga: Buku Baru Sahat Sinaga Resmi Rilis: Kisah Keras Anak Desa yang Taklukkan Industri Sawit

Menurutnya, persoalan paling krusial ada di sisi hulu hingga hilir, terutama teknologi pengolahan yang dinilai belum efisien. 

Ia menyoroti banyaknya pabrik kelapa sawit (PKS) di Indonesia yang jumlahnya sudah menembus sekitar 1.340 unit, namun masih menggunakan pendekatan lama yang berdampak pada tingginya emisi karbon.

“Kalau dihitung, emisinya bisa mencapai sekitar 60 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Ini angka yang tidak kecil,” ujarnya.

Kondisi ini, kata Sahat, menjadi tantangan serius di tengah tekanan global terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Jika tidak dibenahi, industri sawit Indonesia bisa makin terdesak di pasar internasional.

Nah, dari situ ia menawarkan pendekatan baru. Sahat memperkenalkan teknologi pengolahan berbasis dry process, sebuah metode yang berbeda dari sistem konvensional wet process yang selama ini umum dipakai.

Lewat teknologi ini, ia mengembangkan produk bernama DPMO (Degummed Palm Mesocarp Oil). Produk tersebut disebut memiliki nilai lebih, mulai dari kandungan fitonutrien yang tinggi hingga vitamin yang lebih terjaga.

Yang menarik, bukan cuma kualitas produk yang ditingkatkan. Dari sisi lingkungan, teknologi ini diklaim mampu menekan emisi karbon hingga 78 persen dan tidak menghasilkan limbah cair.

“Artinya, kita bisa produksi lebih bersih sekaligus lebih bernilai,” jelasnya.

Buku yang diluncurkan Sahat juga mengupas sisi personal perjalanan hidupnya. Ia bercerita tentang masa kecil di Samosir, tumbuh di keluarga petani yang membuatnya akrab dengan kerja keras sejak dini.

Ia mengenang bagaimana sejak kecil sudah membantu orang tua sebelum berangkat sekolah. Pengalaman itu yang kemudian membentuk karakter dan daya juangnya.

Perjalanan hidupnya berlanjut saat ia menempuh pendidikan Teknik Kimia dan lulus pada 1973. Bekal tersebut membawanya masuk ke dunia industri, termasuk berkarier di perusahaan global Unilever.

Di sana, ia mendapatkan banyak pelajaran penting, terutama soal pola pikir. Salah satu yang paling membekas adalah dorongan untuk tidak mudah menyerah.

“Saya diajarkan untuk tidak mengenal kata ‘tidak bisa’. Semua tantangan harus dicari jalan keluarnya,” katanya.

Momen yang cukup mengubah arah inovasinya terjadi beberapa tahun lalu, sekitar 2016–2017. Saat itu, ia mendapat masukan dari rekan industri asal Afrika yang mengkritik kualitas minyak sawit Indonesia.

Alih-alih tersinggung, Sahat justru menjadikan kritik itu sebagai bahan evaluasi. Dari situlah lahir ide untuk mengembangkan metode baru yang kini ia dorong sebagai solusi industri.

Lewat buku “Dari Loyang Jadi Emas”, Sahat ingin menyampaikan pesan bahwa sawit Indonesia harus naik kelas. Tidak lagi sekadar menjual bahan mentah, tapi mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi.

“Sawit harus jadi sumber kesejahteraan, terutama bagi petani,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa keberpihakan pada petani bukan sekadar wacana. Latar belakangnya sebagai anak petani membuat isu tersebut selalu menjadi fokus utama dalam setiap gagasan yang ia dorong.

Acara peluncuran buku ini turut dihadiri berbagai pihak, mulai dari perwakilan kementerian, akademisi dari Institut Teknologi Bandung, hingga organisasi profesi seperti Persatuan Insinyur Indonesia.

Di akhir acara, Sahat berharap bukunya bisa menjadi pemantik semangat, terutama bagi generasi muda di sektor pertanian dan industri.

“Ini bukan sekadar kisah hidup, tapi perjalanan panjang sawit Indonesia dan peluang besarnya ke depan,” tutupnya.

Jakarta, elaeis.co – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta angkat suara terkait persoalan distribusi Minyakita yang dinilai masih belum optimal. 

Di tengah dinamika pasokan dan tingginya permintaan, pedagang pasar tradisional disebut kerap menjadi pihak yang disalahkan.

Ketua DPW IKAPPI DKI Jakarta, Miftahudin, menegaskan bahwa pedagang bukan aktor utama dalam rantai distribusi. Sebaliknya, mereka justru menjadi pihak yang paling terdampak ketika pasokan tersendat atau permintaan melonjak tajam.

“Pedagang bukan penentu distribusi. Kami justru yang paling merasakan dampaknya, terutama saat pasokan tersendat atau permintaan meningkat,” ujar Miftahudin, Kamis (16/4).

Menurutnya, sejak peralihan dari minyak goreng curah ke Minyakita, pola distribusi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kondisi ini, kata dia, sering kali memicu ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan di pasar.

Di lapangan, lanjut Miftahudin, masih ditemukan momen-momen tertentu di mana ketersediaan Minyakita tidak merata. Padahal, pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa stok dalam kondisi aman.

“Pernyataan stok aman harus dibarengi dengan pengawasan distribusi yang benar-benar sampai ke pasar tradisional. Faktanya, distribusi belum sepenuhnya merata,” tegasnya.

IKAPPI menilai persoalan utama tidak semata soal ketersediaan barang, tetapi lebih pada kelancaran distribusi di setiap rantai penyaluran. Dalam hal ini, peran Perum Bulog dinilai krusial untuk memastikan pasokan berjalan lancar dan harga tetap stabil.

“Yang perlu dibenahi itu sistem distribusinya. Jangan sampai pedagang terus yang disalahkan, padahal mereka tidak punya kewenangan mengatur suplai,” imbuhnya.

Lebih jauh, Miftahudin mengingatkan agar narasi “stok aman” tidak berkembang menjadi opini publik yang menyudutkan pedagang pasar tradisional. Ia menilai, framing semacam itu berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

IKAPPI menegaskan bahwa pedagang merupakan bagian penting dalam ekosistem pangan nasional. Mereka berada di garda terdepan dalam menyalurkan kebutuhan pokok kepada masyarakat, sehingga tidak seharusnya dijadikan kambing hitam dalam polemik distribusi.

“IKAPPI menegaskan pedagang jangan dijadikan tumbal. Perbaikan harus difokuskan pada sistem distribusi agar pasokan benar-benar stabil dan merata hingga ke pasar,” pungkasnya.

Sorotan terhadap distribusi Minyakita ini kembali menjadi pengingat bahwa stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan stok, tetapi juga pada efektivitas distribusi hingga ke tingkat paling bawah. 

Tanpa perbaikan di sisi tersebut, potensi gejolak harga dan kelangkaan di pasar tradisional masih akan terus berulang.

Sekadau, elaeis.co - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah pusat melalui kementerian keuangan untuk meningkatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit bagi daerah penghasil. Sebab, nilai yang diterima daerah saat ini dinilai sangat tidak sebanding dengan kontribusi ekonomi sektor sawit terhadap penerimaan negara.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyatakan bahwa selama ini daerah penghasil sawit hanya menerima bagian yang sangat kecil dari kekayaan yang dihasilkan dari wilayahnya sendiri, sementara negara memperoleh penerimaan yang sangat besar dari sektor sawit melalui berbagai pungutan ekspor dan bea keluar.

“DBH Sawit adalah hak daerah penghasil. Namun kenyataannya, dana yang kembali ke daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai perdagangan sawit dan penerimaan negara dari sektor ini. Pemerintah pusat harus lebih adil dalam mendistribusikan manfaat ekonomi sawit kepada daerah,” ujar Sabarudin saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) SPKS Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis (16/4).

Saat ini skema lanjutnya, DBH Sawit diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2023 dan diperbarui melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026. Dana ini bersumber dari penerimaan negara yang berasal dari bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit, yang seharusnya dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan daerah penghasil.

Namun SPKS menilai bahwa kebijakan fiskal sektor sawit saat ini masih belum mencerminkan prinsip keadilan bagi daerah penghasil.

SPKS menyoroti bahwa pemerintah terus meningkatkan pungutan dari sektor sawit. Pada tahun 2026, tarif Bea Keluar crude palm oil (CPO) mencapai USD 148 per metrik ton, sementara pungutan ekspor CPO juga meningkat menjadi USD 123,7035 per MT atau sekitar 12,5 persen dari harga referensi CPO periode April 2026.

Ironisnya, sebagian besar dana pungutan ekspor tersebut justru dialokasikan untuk subsidi program biodiesel, terutama untuk program mandatori biodiesel B40.

“Selama ini sekitar 90 persen dana pungutan ekspor sawit atau sekitar Rp50 triliun setiap tahun digunakan untuk subsidi biodiesel. Program ini memang penting bagi energi nasional, tetapi jangan sampai daerah penghasil sawit justru tidak mendapatkan manfaat yang adil dari kekayaan sumber daya yang berasal dari wilayah mereka,” tegas Sabarudin.

SPKS menilai bahwa sudah saatnya pemerintah pusat menyeimbangkan kebijakan tersebut dengan meningkatkan alokasi DBH Sawit bagi daerah penghasil agar manfaat ekonomi sawit dapat dirasakan secara lebih merata.

Sebagai contoh, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat pada tahun 2026 hanya menerima sekitar Rp3 miliar per tahun dari DBH Sawit. Nilai ini dinilai sangat kecil dibandingkan dengan nilai perdagangan sawit dari wilayah tersebut yang mencapai ratusan miliar rupiah, serta kontribusi pajak dari sektor sawit yang mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah penghasil sawit belum mendapatkan porsi yang adil dari kontribusi besar sektor sawit terhadap perekonomian nasional,” ujar Sabarudin.

Selain itu, SPKS juga menyoroti basis data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam menghitung alokasi DBH Sawit yang dinilai belum akurat. Selama ini perhitungan banyak mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), yang tidak selalu mencerminkan kondisi terbaru di lapangan.

“Kami meminta Kementerian Keuangan menggunakan data yang lebih mutakhir dari pemerintah daerah atau Kementerian Pertanian yang diperbarui setiap tahun. Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam proses verifikasi data agar tidak terjadi ketimpangan alokasi dana,” jelasnya.

SPKS menegaskan bahwa peningkatan DBH Sawit sangat penting bagi daerah penghasil untuk memperbaiki infrastruktur perkebunan, terutama jalan produksi yang menghubungkan kebun petani dengan pabrik kelapa sawit. Infrastruktur yang buruk selama ini menyebabkan biaya transportasi yang tinggi bagi petani.
Saat ini banyak petani sawit harus menanggung biaya angkut hingga sekitar Rp1.000 per kilogram, yang secara langsung mengurangi pendapatan petani.

“Jika dana DBH ditingkatkan dan digunakan untuk memperbaiki jalan produksi, maka biaya angkut petani bisa ditekan, kualitas buah tetap terjaga, dan harga yang diterima petani bisa lebih baik,” tambahnya.

SPKS juga mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan dana DBH Sawit tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola sektor sawit rakyat, termasuk percepatan pendataan petani melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) serta pembinaan petani untuk memenuhi standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Menurut SPKS, penguatan data petani dan sertifikasi keberlanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sawit rakyat semakin berdaya saing dan berkelanjutan di pasar global.

“Daerah penghasil sawit telah berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Sudah saatnya pemerintah pusat memberikan porsi yang lebih adil kepada daerah melalui peningkatan Dana Bagi Hasil Sawit,” pungkas Sabarudin.

Jambi,elaeis.co  – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi untuk mengambil peran strategis sebagai penggerak utama dalam pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Al Haris saat menyambut kedatangan jajaran pengurus HKTI Provinsi Jambi dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (15/04/2026) malam. Kegiatan tersebut diawali dengan jamuan makan malam bersama.

Dalam sambutan dan arahannya, Al Haris menegaskan bahwa HKTI tidak boleh hanya menjadi organisasi seremonial, melainkan harus hadir sebagai lokomotif gerakan yang mampu menjembatani kepentingan petani dengan pelaku usaha.

“HKTI harus berperan sebagai lokomotif gerakan, jangan hanya menjadi penonton. Tugas HKTI adalah menyambungkan petani dengan pelaku usaha, sehingga petani mendapatkan kejelasan pasar,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap program nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

“Dengan sinergi yang kuat, kita harapkan petani semakin rukun dan sejahtera,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Al Haris juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina HKTI Provinsi Jambi.

Sementara itu, Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi, Sutan Adil Hendra, menegaskan komitmen organisasinya untuk bergerak aktif dalam mendukung program pemerintah daerah di sektor pertanian.

“HKTI bukan sekadar organisasi seremonial. Kami melihat Gubernur sangat konsen terhadap pertanian. Gerakan beliau sangat cepat dalam membawa program pusat ke daerah,” ungkap Sutan.

Ia menyebutkan, HKTI Jambi telah menyiapkan sejumlah langkah konkret, salah satunya pembentukan Koperasi Garuda Tani yang akan menjadi mitra strategis bagi kelompok Wanita Tani.

“Gerakan tani makmur ini kami dorong untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Pertemuan tersebut juga membahas rencana kedatangan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Ketua DPN HKTI, dalam rangka pelantikan pengurus DPD HKTI dan Wanita Tani Provinsi Jambi.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Dr. Faizal Riza, M.M., Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, M.E., para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, serta jajaran pengurus HKTI Provinsi Jambi.

Yogyakarta, elaeis.co - Batik merupakan warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan INESCO sejak tahun 2009. 

Pada 18 Oktober 2014, Yogyakarta ditetapkan sebagai Kota Batik Dunia berdasarkan tujuh kriteria keunggulan, termasuk nilai sejarah, keaslian, pelestarian, dan dampak ekonomi. 

Oleh karena itu, batik tidak bisa dipisahkan dengan Yogyakarta. Namun pelestarian batik memiliki tantangan karena masih bergantung pada paraffin yang berbahan fosil sebagai bahan dasar pembuatan malam konvensional. 

Stearin yang berasal dari fraksi padat minyak kelapa sawit memiliki potensi sebagai pengganti paraffin karena memiliki sifat fisik yang mirip dengan paraffin. 

Pada tahun 2025 telah diluncurkan inovasi malam batik kelapa sawit hasil pengembangan dari Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan yang dapat menjadi solusi malam batik yang ramah lingkungan.

Namun malam batik kelapa sawit ini belum dikenal dan belum banyak dimanfaatkan oleh pengrajin batik di Yogyakarta. 

Dilatarbelakangi hal tersebut lah tim pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Betti Yuniasih, M.Sc. melakukan pengenalan dan edukasi pemanfaatan malam batik kelapa sawit berbahan stearin kepada anggota Paguyuban Batik Kampung Tamansari pada Januari-April 2026. Sebanyak 10 orang pengrajin batik mengikuti kegiatan ini.

Betti Yuniasih mengatakan, pemilihan Kampung Tamansari dikarenakan lokasi ini merupakan salah satu sentra batik di Yogyakarta dan juga merupakan salah satu tujuan wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. 

Sehingga kegiatan ini juga menjadi salah satu kampanye positif untuk memperkenalkan produk turunan kelapa sawit yang ramah lingkungan tidak hanya kepada pengrajin batik, namun juga pada wisatawan yang berkunjung. 

"Selain itu, pengrajin batik di lokasi tersebut juga belum pernah memanfaatkan malam batik kelapa sawit, sehingga menjadi sasaran yang tepat untuk edukasi," kata Betti Yuniasih, Rabu (15/4). 

Betti menjelaskan, kegiatan pengabdian ini dimulai dengan pre test pemahaman tentang malam batik dan potensi stearin sebagai pengganti paraffin. 

"Hasil pretest menunjukkan, sebagain besar belum mengenal malam batik kelapa sawit. Bahkan, semuanya belum pernah memanfaatkan malam kelapa sawit dalam proses membatik," ujarnya. 

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan edukasi pengenalan malam batik kelapa sawit, praktek pemanfaatan malam untuk membatik, uji kualitas malam, diskusi atau FGD tentang kendala yang dihadapi saat mmenggunakan malam, dan kegiatan pendampingan.

Hasil uji kualitas yang dilakukan oleh pengrajin batik bahwa malam batik kelapa sawit lebih baik daripada malam konvensional yang berasal dari paraffin.  

"Hasil pengujian malam kelapa sawit menunjukkan, kualitas yang lebih baik daripada malam yang biasa kami pakai. Malam kelapa sawit lebih cepat meleleh, asap yang ditimbulkan lebih sedikit, dan aromanya tidak menyengat. Pada saat dicantingkan ke kain juga lebih mudah dan tidak lengket sehingga membuat pekerjaan lebih efisien," kata Ketua Paguyuban Iwan Setiawan. 

Iwan menambahkan, hasil batikan dari malam kelapa sawit juga tidak mudah retak sehingga fungsi utama malam sebagai perintang warna dapat berfungsi dengan baik. 

"Kain yang terintangi oleh malam putih bersih dan tidak ada sisa malam setelah dilorod. Hasil pewarnaan juga baik," katanya.

Melalui kegiatan pengabdian ini, INSTIPER Yogyakarta

juga mengajak pengrajin batik Kampung Tamansariu untuk melestarikan dan menghasilkan produk batik yang berkelanjutan dengan memanfaatkan bahan yang ramah lingkungan seperti malam kelapa sawit. 

Stearin yang berasal dari turunan minyak kelapa sawit dapat menjadi substitusi paraffin karena bersifat biodegradable, dapat diperbarui, dan memiliki emisi gas rumah kaca yang lebih rendah.

Kegiatan ini diharapkan dapat belanjut dan terbuka kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung produksi batik yang berkelanjutan di Kampung Batik Tamansari.

“Kami tertarik untuk beralih ke malam batik kelapa sawit karena lebih ramah lingkungan. Kami juga berharap kerja sama dengan INSTIPER atau pihak-pihak terkait supaya kegiatan ini berlanjut. Kami terbuka jika ada pihak seperti perusahaan kelapa sawit yang mau berkolaborasi untuk mewujudkan eco-batik lestari yang sesuai dengan judul kegiatan pengabdian ini," kata Iwan Setiawan.
 

Jakarta, elaeis.co – PT Astra Agro Lestari Tbk. menegaskan kesiapannya menghadapi tantangan ganda di industri kelapa sawit tahun ini, mulai dari tren penurunan produktivitas akibat tanaman tua, hingga eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas energi global. Strategi menyangkut kesiapan ini dipaparkan jajaran direksi dalam gelaran Public Expose 2026 di Menara Astra, Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari, Djap Tet Fa, mengakui bahwa tantangan struktural utama saat ini adalah stagnasi produksi akibat usia rata-rata tanaman yang menua. Menjawab persoalan tersebut, emiten berkode saham AALI ini telah menetapkan akselerasi replanting atau peremajaan tanaman sebagai prioritas utama.

“Industri sawit bukan bicara jangka pendek, tapi jangka panjang. Sejak 2015, kami telah meremajakan sekitar 40% dari total area tertanam kami, dan hasilnya terlihat pada produktivitas yang jauh lebih baik,” ujar Djap.

Pada 2025, Perseroan telah melakukan replanting seluas 5.080 hektare. Tahun 2026, target ditingkatkan menjadi minimal 6.000 hektare, dengan ambisi mencapai 8.000 hektare atau sekitar 4% dari total area tanam.

Untuk mendukung langkah ini, Astra Agro mengalokasikan 63,8% dari total belanja modal (Capex) tahun 2026 sebesar Rp1,4 triliun khusus untuk kebutuhan perkebunan. Langkah ini diperkuat dengan penggunaan bibit unggul hasil riset internal, termasuk varietas yang lebih tahan terhadap penyakit Ganoderma. 

Benteng efisiensi di tengah gejolak Selat Hormuz

Bagi Astra Agro, ketidakpastian global—baik dari konflik geopolitik, fluktuasi energi, maupun gangguan rantai pasok—akan terus menjadi bagian dari dinamika industri. Namun strategi yang diambil tetap konsisten: meningkatkan produktivitas, menekan biaya, dan menjaga keberlanjutan.

Memang, tantangan tak hanya datang dari dalam kebun, tapi juga dari kancah global. Konflik di Timur Tengah yang memanas dan berujung pada ancaman penutupan Selat Hormuz telah memicu lonjakan harga energi dunia. Djap memaparkan, dampak nyata yang dirasakan adalah melambungnya harga solar non-subsidi hingga hampir 90%, menyentuh angka Rp24.000–Rp25.000 per liter.

“Harga CPO memang ikut terkerek naik seiring lonjakan harga minyak nabati lain dan energi global, namun kenaikan biaya operasional dan logistik menjadi konsekuensi yang tidak bisa dihindari,” jelasnya.

Menghadapi volatilitas ini, Astra agro menerapkan disiplin ketat dalam pengendalian biaya operasional (cost management). Inovasi teknologi seperti Mill Grader berbasis AI untuk standarisasi kualitas TBS serta penggunaan drone untuk pemupukan dan penyerbukan buatan di daerah terpencil, menjadi tumpuan untuk meningkatkan efisiensi di seluruh lini.

Di tengah tekanan biaya energi, Perseroan memperkuat inisiatif keberlanjutan. Salah satu langkah strategisnya adalah konversi limbah POME (Palm Oil Mill Effluent) menjadi biogas melalui fasilitas methane capture. Teknologi ini mampu menangkap gas metana—yang 25 kali lebih merusak dibanding CO2—untuk dijadikan bahan bakar boiler, sehingga menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Perusahaan juga memanfaatkan cangkang, fiber dan tandan kosong sebagai bahan bakar alternatif.

Melalui kombinasi akselerasi peremajaan lahan, efisiensi berbasis teknologi, dan komitmen pada praktik bisnis berkelanjutan (NDPE: No Deforestation, No Peat, No Exploitation), Astra Agro optimistis dapat menjaga daya saing di tengah ketidakpastian pasar komoditas global tahun ini.

Kinerja tumbuh positif

Pada bagian lain, Djap Tet Fa memaparkan kinerja perusahaan yang positif selama 2025 berkat optimalisasi praktik agronomi serta pengendalian biaya di seluruh lini. Alhasil, Perseroan mampu membukukan laba bersih senilai Rp1,5 triliun atau naik 28,2% year-on-year (yoy). Ia mengakui, kinerja positif ini adalah juga berkat support dan sinergi para pemangku kepentingan yang telah bekerjasama dengan Astra Agro. 

Tahun 2025, Perseroan mencatatkan kenaikan pendapatan bersih sebesar 31% menjadi Rp28,7 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp21,8 triliun. Peningkatan volume produksi berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan Perseroan, yang didorong oleh naiknya produksi CPO sebesar 6% YoY menjadi 1,2 juta ton serta produksi kernel sebesar 8% YoY menjadi 252 ribu ton. Adapun volume penjualan CPO dan turunannya naik 13% menjadi 1,8 juta ton.

Penguatan performa Perseroan juga disebabkan oleh faktor pasokan dan permintaan yang menjadi katalis utama sektor komoditas. Ketatnya pasokan CPO telah mendorong harga jual rata-rata (Average Selling Price/ASP) sebesar 11% yoy dari Rp12.883 per kilogram menjadi Rp14.316 per kilogram pada 2025.

Direktur Astra Agro Tingning Sukowignjo menambahkan, Perseroan senantiasa berupaya mengendalikan biaya dan beban pengeluaran secara disiplin. Dengan begitu, Perseroan mampu mengoptimalkan kinerja di tengah volatilitas harga komoditas.

"Perseroan selalu berupaya mengakselerasi kinerja dengan optimalisasi praktik agronomi presisi berbasis bibit unggul dan pengendalian biaya dan belanja perusahaan serta peningkatan efisiensi operasional. Strategi ini kami tujukan untuk menjaga daya saing biaya produksi dalam mengantisipasi volatilitas harga CPO," ucapnya.

Terkait pembagian dividen, Tingning mengungkapkan bahwa kinerja positif sepanjang 2025 memungkinkan Perseroan untuk memberikan apresiasi kepada pemegang saham.

“Kami memutuskan untuk membagikan total dividen sebesar Rp 881,5 miliar atau Rp458 per lembar saham, atau setara dengan 60% dari laba bersih 2025,” ujarTingning. Keputusan ini diambil seiring dengan posisi arus kas (cash flow) Perseroan yang dinilai sangat kuat.-

Jakarta, elaeis.co - Kinerja angkutan logistik berbasis rel terus menunjukkan tren positif. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat telah mengangkut sebanyak 162.261 ton komoditas hasil perkebunan sepanjang Triwulan I 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 156.100 ton. Kenaikan ini mencerminkan semakin optimalnya peran kereta api dalam mendukung distribusi logistik nasional.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan distribusi hasil perkebunan melalui moda kereta api menjadi salah satu tulang punggung kelancaran rantai pasok dari hulu ke hilir.

“Distribusi hasil perkebunan melalui kereta api membantu menjaga kesinambungan pasokan bahan baku. Dengan kapasitas besar dan waktu tempuh yang lebih pasti, pergerakan komoditas jadi lebih efisien,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (14/4).

Ia menambahkan, keberadaan transportasi logistik berbasis rel memberikan kepastian waktu pengiriman sekaligus mampu mengangkut dalam volume besar, sehingga menjadi solusi bagi kebutuhan distribusi skala nasional.

Seiring dengan pengembangan energi terbarukan di Indonesia, komoditas perkebunan seperti kelapa sawit memiliki peran strategis. Minyak sawit mentah (CPO) menjadi salah satu bahan utama dalam produksi bahan bakar nabati yang terus didorong pemerintah.

Distribusi yang lancar dinilai penting untuk menjaga pasokan bahan baku industri sekaligus memastikan ketersediaan energi dalam negeri tetap stabil.

Executive Vice President Corporate Secretary KAI, Wisnu Pramudya, menegaskan bahwa efisiensi dan ketepatan waktu menjadi fokus utama dalam setiap perjalanan logistik.

“Kami memastikan setiap perjalanan logistik berlangsung aman dan tepat waktu. Peran ini penting untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan dan terus bertumbuh,” katanya.

Dengan capaian ini, KAI optimistis angkutan logistik berbasis kereta api akan semakin diminati, terutama untuk komoditas strategis seperti hasil perkebunan. Selain efisien, moda ini juga dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan transportasi darat berbasis jalan raya.

Ke depan, KAI berkomitmen terus meningkatkan layanan angkutan barang guna mendukung pertumbuhan industri nasional serta memperkuat konektivitas logistik antarwilayah di Indonesia.

Jakarta, elaeis.co - Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga, resmi meluncurkan buku terbarunya berjudul “Dari Loyang Menjadi Emas: Dan Perjuangan Membuat Sawit Indonesia Lebih Bernilai” di Jakarta, Rabu (15/4).

Buku setebal sekitar 250 halaman ini mengupas perjalanan hidup Sahat, mulai dari masa kecil di keluarga petani hingga menjadi salah satu tokoh penting di industri sawit nasional.

Dalam keterangannya, Sahat menyebut peluncuran buku ini akan dihadiri sejumlah tokoh penting. Di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. 

Selain itu, hadir pula rekan-rekan dari Institut Teknologi Bandung, pelaku industri sawit, serta Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

“Beberapa kolega sudah mengonfirmasi akan hadir. Ini bukan sekadar peluncuran buku, tapi juga ajang berbagi perjalanan hidup,” ujar Sahat saat dihubungi elaeis.co.

Dalam buku tersebut, Sahat banyak bercerita tentang masa kecilnya yang penuh perjuangan. Lahir dari keluarga petani di Samosir, ia sudah terbiasa membantu orang tua sejak kecil.

“Ayah saya petani, ibu yang menjual hasilnya ke pasar. Saya sudah terbiasa kerja keras sejak kecil sebelum berangkat sekolah,” kenangnya.

Semangat untuk mengenyam pendidikan menjadi titik balik hidupnya. Ia berhasil melanjutkan studi di Teknik Kimia ITB dan lulus pada 1973. Pengalaman ini, kata dia, menjadi fondasi penting dalam perjalanan kariernya.

Setelah lulus, Sahat memulai karier di perusahaan multinasional Unilever. Di sana, ia mendapatkan pelajaran berharga yang membentuk karakter kerja keras dan disiplin.

“Salah satu bos saya mengajarkan untuk mencoret kata ‘no’ dan ‘impossible’. Semua harus bisa dikerjakan,” ungkapnya.

Pengalaman tersebut membuat Sahat dikenal sebagai sosok yang berpikir out of the box. Salah satu titik penting dalam perjalanan inovasinya terjadi saat bertemu rekan dari Afrika sekitar 2016–2017 di Jakarta.

Kala itu, ia mendapat kritik bahwa minyak sawit Indonesia dianggap tidak memiliki tekstur. Kritik tersebut justru menjadi pemicu lahirnya inovasi baru dalam pengolahan sawit.

Sahat kemudian mengembangkan teknologi pengolahan sawit dengan metode dry process, yang berbeda dari metode konvensional wet process. 

Inovasi ini melahirkan produk DPMO (Degummed Palm Mesocarp Oil), yang diklaim memiliki kandungan fitonutrien tinggi dan kaya vitamin.

Tak hanya itu, teknologi ini juga lebih ramah lingkungan karena mampu menekan emisi karbon hingga sekitar 78 persen serta tidak menghasilkan limbah cair.

Menurut Sahat, judul buku Dari Loyang Menjadi Emas mencerminkan semangat transformasi sawit Indonesia agar memiliki nilai tambah lebih tinggi.

“Saya ingin sawit Indonesia tidak hanya jadi bahan mentah, tapi punya nilai tambah dan bisa menyejahterakan petani,” katanya.

Ia menegaskan, latar belakangnya sebagai anak petani membuatnya selalu menempatkan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama dalam setiap inovasi yang dikembangkan.

Melalui buku ini, Sahat berharap bisa menginspirasi generasi muda, khususnya di sektor pertanian dan industri, untuk terus berinovasi dan tidak takut menghadapi tantangan.

“Silakan dibaca. Ini bukan hanya cerita saya, tapi juga perjalanan sawit Indonesia,” pungkasnya

Kampar, elaeis.co - Mahasiswa Politeknik Kampar berhasil memproduksi biodiesel B100 berbahan baku 100 persen Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah melalui kegiatan praktikum di laboratorium.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa pembelajaran berbasis praktik mampu mendorong hilirisasi sawit sekaligus memperkuat pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Dosen Program Studi Teknik Pengolahan Sawit sekaligus Wakil Direktur II Politeknik Kampar, Nur Asma Deli, menjelaskan bahwa praktikum biodiesel telah lama menjadi bagian dari kurikulum, khususnya bagi mahasiswa tingkat dua.

“Praktikum biodiesel ini memang rutin diberikan. Bahkan sejak kampus berdiri pada 2008, kegiatan ini sudah jadi bagian penting dalam pembelajaran,” ujarnya. 

Menurutnya, seluruh proses produksi dilakukan dalam skala laboratorium dengan bahan baku utama CPO. 

Mahasiswa tidak hanya diajarkan membuat biodiesel, tetapi juga menguji kualitas hasil produksinya sesuai standar nasional.

“Setelah biodiesel terbentuk, mahasiswa melakukan pengujian seperti densitas, viskositas, bilangan asam, hingga kadar air sesuai prosedur SNI,” jelasnya.

Dalam praktikum tersebut, mahasiswa mengikuti tahapan ilmiah yang sistematis. 
Proses diawali dengan penyaringan minyak sawit mentah untuk menghilangkan kotoran. Jika kadar asam lemak bebas (FFA) tinggi, dilakukan esterifikasi awal menggunakan katalis asam.

Selanjutnya, minyak direaksikan dengan metanol untuk menurunkan kadar FFA. 

Tahap inti kemudian dilakukan melalui proses transesterifikasi, yakni mengubah trigliserida menjadi biodiesel atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) serta menghasilkan gliserol sebagai produk samping.

Reaksi ini menggunakan katalis basa seperti NaOH atau KOH. Setelah proses selesai, campuran didiamkan hingga terbentuk dua lapisan, yaitu biodiesel di bagian atas dan gliserol di bagian bawah.

Tahap berikutnya adalah pemisahan dan pencucian biodiesel menggunakan air hangat guna menghilangkan sisa katalis, metanol, dan sabun. 

Proses diakhiri dengan pengeringan melalui pemanasan ringan hingga diperoleh biodiesel B100 yang siap diuji.

“Metode yang digunakan memang masih konvensional, kombinasi katalis asam dan basa. Tapi ini penting untuk memberikan pemahaman dasar yang kuat kepada mahasiswa,” kata Asma.

Ia menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar praktikum biasa. Mahasiswa dilatih memahami proses dari hulu ke hilir sehingga memiliki kesiapan saat terjun ke dunia industri, khususnya sektor pengolahan sawit dan energi terbarukan.

Menurutnya, pengalaman langsung di laboratorium menjadi nilai tambah yang tidak bisa digantikan teori semata. 

Dengan bekal tersebut, lulusan diharapkan mampu menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang.

“Mahasiswa jadi paham proses nyata produksi biodiesel. Ini penting agar mereka siap masuk industri dan mendukung pengembangan energi berbasis sawit,” ujarnya.

Lebih jauh, inovasi ini juga dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan bahan bakar nabati untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Ke depan, Politeknik Kampar berharap kegiatan praktikum ini terus berkembang, tidak hanya dalam skala laboratorium, tetapi juga bisa ditingkatkan ke level produksi yang lebih besar.

“Harapannya, lulusan kami bisa menjadi tenaga terampil yang ikut memperkuat ketahanan energi nasional dan menjaga posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia,” pungkasnya.

Jakarta, elaeis.co - Wacana sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang ingin menarik pajak air permukaan (PAP) dari sektor kelapa sawit menuai kritik keras. Kebijakan ini bahkan disebut berpotensi melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam), Muhamad Zainal Arifin, menilai rencana tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Ia menegaskan, pajak air permukaan seharusnya hanya dikenakan jika ada aktivitas pengambilan air secara langsung dari sumber air seperti sungai atau danau.

“Pohon kelapa sawit hanya menyerap air hujan atau embun secara alami melalui tanah, bukan menyedot air permukaan menggunakan alat. Kalau itu dipajaki, sama saja memaksakan aturan atas proses alami,” ujarnya, Rabu (15/4).

Zainal merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. 

Dalam aturan tersebut, pajak air permukaan didefinisikan sebagai pungutan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan yang dapat diukur volumenya.

Artinya, kata dia, objek pajak baru muncul jika ada aktivitas nyata seperti penyedotan air menggunakan pompa atau sistem distribusi yang terukur. 

“Selama tidak ada pengambilan air dari sungai atau danau, tidak ada objek pajak. Pohon sawit tidak bisa dihitung berapa meter kubik air yang digunakan,” tegasnya.

Seperti diketahui, sejumlah daerah seperti Provinsi Riau, Sumatera Barat, hingga Bengkulu tengah mengkaji penerapan PAP untuk sektor sawit. Bahkan, muncul rencana pungutan sebesar Rp 1.700 per batang sawit per bulan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, misalnya, menargetkan potensi pendapatan hingga Rp 1 triliun dari kebijakan ini. Untuk tahap awal pada 2026, target penerimaan dipatok sekitar Rp 594 miliar dengan fokus pada perkebunan sawit non-rakyat.

Namun, Zainal mengingatkan prinsip dasar perpajakan nullum tributum sine lege, yakni tidak ada pajak tanpa dasar hukum. Ia menilai, pemajakan terhadap proses biologis tanaman seperti penyerapan air hujan jelas tidak diatur dalam undang-undang.

“Kalau dipaksakan, ini bukan pajak yang sah, tapi pungutan tanpa landasan hukum,” katanya.

Lebih jauh, ia menilai kebijakan ini berisiko menambah beban industri sawit yang saat ini sudah menghadapi berbagai tekanan, mulai dari regulasi hingga persoalan lahan. Tambahan biaya dari pajak dinilai bisa menekan daya saing industri, termasuk dalam mendukung program energi nasional seperti mandatori biodiesel B50.

“Kebijakan ini bisa kontraproduktif, bahkan jadi semacam sabotase tidak langsung terhadap program energi nasional karena menambah biaya produksi,” ucapnya.

Dari sisi investasi, wacana tersebut juga dinilai mengirim sinyal negatif. Ketidakpastian regulasi di daerah bisa membuat investor ragu menanamkan modal, terutama jika kebijakan pajak dinilai melenceng dari aturan pusat.

“Investor butuh kepastian. Kalau daerah seenaknya memperluas objek pajak, ini bisa merusak iklim investasi. Padahal sawit adalah sektor unggulan yang seharusnya dilindungi,” pungkasnya.

Pekanbaru, elaeis.co - Ketidakpastian harga energi fosil akibat dinamika geopolitik global mendorong pelaku industri mencari strategi alternatif demi menjaga stabilitas operasional. Di sektor perkebunan, langkah antisipatif tersebut telah menunjukkan hasil.

Diantaranya Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, misalnya, mengandalkan energi baru terbarukan berbasis limbah kelapa sawit untuk menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Melalui pemanfaatan limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent atau POME), perusahaan telah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) sebagai sumber energi utama pabrik.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan bahwa inisiatif tersebut bukanlah respons jangka pendek terhadap lonjakan harga energi, melainkan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan yang telah dimulai sejak lama.

“Gejolak harga energi fosil dunia saat ini justru membuktikan bahwa pengembangan energi terbarukan yang kami lakukan adalah langkah tepat. PLTBg membantu kami mengurangi ketergantungan terhadap solar, sekaligus menjaga efisiensi biaya operasional,” ujar Jatmiko dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Saat ini, PalmCo mengoperasikam dua pembangkit listrik berbahan baku limbah cair sawit, yakni PLTBg Terantam dan PLTBg Tandun. Keduanya menggunakan teknologi covered lagoon guna mengolah limbah cair menjadi biogas yang kemudian dikonversi menjadi listrik. Seluruh energi yang dihasilkan diserap langsung untuk mendukung operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PPIS Tandun dan mereduksi penggunaan bahan bakar fosil.

Berdasarkan data perusahaan, pemanfaatan energi kedua biogas itu telah menggantikan penggunaan genset berbahan bakar solar secara signifikan. Dalam periode 2023 hingga 2025 saja , konsumsi solar berhasil ditekan hingga lebih dari 2,6 juta liter.

Efisiensi itu berdampak langsung pada pengeluaran perusahaan. PalmCo mencatat penghematan biaya energi mencapai sekitar Rp 39,5 miliar dalam tiga tahun terakhir.

Direktur Strategy & Sustainability PalmCo, Ugun Untaryo, menilai pemanfaatan POME sebagai sumber energi juga mencerminkan penerapan prinsip keberlanjutan di industri sawit.

“Ini bukan sekadar efisiensi, tetapi bagian dari ekonomi sirkular. Limbah cair yang sebelumnya menjadi tantangan lingkungan kini kami olah menjadi sumber energi yang bernilai,” kata Ugun.

Ia menjelaskan, di tahun lalu, kedua fasilitas PLTBg tersebut mampu mengolah lebih dari 293.000 meter kubik limbah cair. Dari proses itu, dihasilkan jutaan meter kubik gas metana yang dimanfaatkan sebagai energi sekaligus mencegah pelepasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer.

Langkah ini dipandang relevan dalam upaya global menekan emisi dan mempercepat transisi energi. Pemanfaatan limbah sebagai sumber listrik tidak hanya menjaga efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat ketahanan energi sektor industri.

Dengan capaian tersebut, model pengelolaan energi berbasis limbah yang dikembangkan PalmCo berpotensi menjadi rujukan bagi industri perkebunan lain dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan.

Sumbar,elaeis.co - Manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional IV Jambi–Sumbar tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi kelapa sawit, tetapi juga berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan alam.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit (tankos) sebagai bahan organik untuk memperbaiki struktur tanah serta menjaga kelembapan dan kesuburannya secara alami.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan oleh Region Head PTPN IV Regional IV Jambi–Sumbar, Khayamuddin Panjaitan, saat melakukan kunjungan kerja ke Kebun Ophir di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Rabu (15/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Manager Kebun Ophir, Nazarsyah Hutagalung.

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi lapangan sekaligus memberikan arahan strategis kepada jajaran kebun dalam meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

“Kita memang mengejar produksi tinggi, tetapi juga wajib menjaga keseimbangan alam dan lingkungan,” ujar Khayamuddin.

Ia menegaskan bahwa pemeliharaan tanaman tidak boleh hanya berorientasi pada hasil produksi, melainkan juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar tetap asri di masa depan.

“Keseimbangan dan kelestarian lingkungan harus terus kita jaga dan kawal, tidak hanya tahun ini, tetapi juga untuk jangka panjang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Khayamuddin meminta seluruh jajaran untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan organik, khususnya tankos, sebagai solusi alami dalam meningkatkan kualitas tanah.

Menurutnya, tankos bukan sekadar limbah, melainkan sumber daya yang memiliki nilai penting bagi keberlanjutan perkebunan.

“Tankos harus dimanfaatkan secara bijak untuk memperbaiki struktur tanah, menjaga kelembapan, serta meningkatkan kesuburan secara alami,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemeliharaan berbasis organik bukan hanya soal teknik budidaya, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai sumber kehidupan.

“Jika tanah kita sehat, tanaman akan kuat, dan hasil yang diperoleh pun akan berkelanjutan,” pungkasnya.

Tapsel, elaeis.co - Pemulihan wilayah terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan terus menunjukkan progres positif. Sejumlah infrastruktur dasar yang sebelumnya lumpuh kini mulai kembali berfungsi, seiring kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong kebangkitan masyarakat pascabencana.

Salah satu pihak yang terlibat aktif adalah PTPN IV PalmCo. Sejak fase tanggap darurat hingga tahap pemulihan, perusahaan tersebut terus menunjukkan peran nyata dalam mempercepat normalisasi akses dan aktivitas ekonomi warga di sejumlah desa terdampak.

Jika ditarik ke belakang, sejak hari-hari awal bencana pada akhir 2025, PalmCo telah menyalurkan berbagai bantuan logistik, mulai dari kebutuhan pokok, air bersih, hingga obat-obatan. Perusahaan juga turut mendukung penyediaan hunian sementara maupun hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Selain itu, akses jalan yang sempat terputus akibat timbunan lumpur dan material banjir ditangani melalui pengerahan alat berat. Sebanyak empat unit ekskavator disewa untuk membuka jalur yang sebelumnya lumpuh. Pada tahap awal ini, perusahaan menggelontorkan dana hampir setengah miliar rupiah, termasuk untuk operasional bahan bakar di wilayah Tapanuli Selatan.

Memasuki fase pemulihan, fokus penanganan bergeser pada perbaikan infrastruktur yang menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat, seperti jalan poros desa dan saluran drainase yang tertutup sedimen.

Pada tahap ini, PalmCo kembali mengalokasikan dana lanjutan lebih dari Rp700 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk operasional ekskavator secara intensif sepanjang Januari hingga Maret 2026, khususnya di empat desa di Kecamatan Batang Toru, yakni Desa Garoga, Mabang Pasir, Benteng, dan Kampung Durian.

Direktur Utama PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyampaikan bahwa pendekatan yang dilakukan perusahaan bersifat berkelanjutan dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Respons awal kami fokus pada penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, pemulihan infrastruktur menjadi kunci agar masyarakat benar-benar dapat kembali mandiri,” ujarnya kepada elaeis.co pada Rabu, (15/4).

Menurutnya, perbaikan jalan dan drainase merupakan fondasi penting dalam pemulihan jangka panjang, terutama untuk menghidupkan kembali akses ekonomi warga.

Di lapangan, dampak dari normalisasi infrastruktur mulai dirasakan masyarakat. Pengerahan alat berat membantu membersihkan saluran air serta memperbaiki jalan desa yang sebelumnya tertutup lumpur tebal.

Pardikin, salah seorang tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan bahwa kehadiran PalmCo dirasakan konsisten sejak masa darurat hingga tahap pemulihan saat ini.

“Kami merasakan langsung bantuannya, dari awal sampai sekarang. Yang terakhir ini sangat terasa karena jalan dan parit benar-benar dibersihkan,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Nurkim, warga Desa Benteng. Ia mengatakan, akses jalan yang sempat terputus sebelumnya membuat aktivitas masyarakat lumpuh total.

“Sekarang jalan sudah bisa dilalui lagi. Kami mulai bisa ke kebun dan ke pasar. Ini yang paling penting untuk kami bangkit,” katanya.

Pemulihan yang berlangsung secara bertahap ini menunjukkan bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti pada bantuan darurat semata. Normalisasi infrastruktur serta keberlanjutan pendampingan menjadi faktor penting dalam memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan secara mandiri.

Yogyakarta, elaeis.co - Sebanyak 56 orang mahasiswa penerima beasiswa SDM sawit angkatanpertama di INSTIPER Yogyakarta mengikuti uji kompetensi okupasi asisten kebun kelapa sawit.

Kegiatan ini dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perkebunan dan Hortikultura
Indonesia atau LSP PHI.

LSP PHI mengirimkan 3 orang asesor yaitu Andi Yusuf Akbar, S.Sos., M.I.Kom, Ir. Heri Moerdiono, M.Eng, dan Dr. Ir.Lili Dahliani, MM.,M.Si.

Uji kompetensi dilakukan selama 2 hari di kampus Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Peserta mengikuti serangkaian tes mulai dari tertulis dan uji instruksi terstruktur. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Rektor INSTIPER Yogyakarta, Dr. Ir. Harsawardana.

Rektor mengatakan, mahasiswa yang lulus uji kompetensi ini akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai asisten kebun.

Uji kompetensi asisten kebun merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, dan sikap kerja seorang calon atau praktisi asisten kebun sesuai dengan standar industri perkebunan. 

Peserta merupakan mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir (skripsi), dan telah mengikuti yudisium yang akan diwisuda pada Mei 2026.

"Tujuan dari uji kompetensi ini memastikan individu tersebut layak dan mampu mengelola afdeling atau unit kebun secara profesional dan efisien," ujarnya. 

Dr. Ir. Harsawardana mengatakan, sertifikasi dan uji kompetensi ini merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa penerima beasiswa yang dibiayai oleh BPDP. 

Selama berkuliah di INSTIPER, mahasiswa penerima beasiswa mengikuti serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi melalui kegiatan perkuliahan dan praktikum, praktek lapang dan magang, dan juga mengikuti kegiatan ko-kurikuler yang didesain untuk membekali mahasiswa dengan skill tertentu. 

"Sertifikat kompetensi yang akan diterima mahasiswa merupakan sertifikat pendamping ijazah. Artinya, saat lulus nanti, selain ijazah, mahasiswa juga mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai asisten kebun," kata Rektor. 

Rektor menambahkan, lewat uji kompetensi ini, mahasiswa dapat membuktikan kompetensinya di bidang perkebunan seperti yang dipelajari selama mereka kuliah.

Sertifikat ini juga menjadi bukti nyata keahlian atau kompetensi seseorang dalam melakukan manajemen budidaya komoditas perkebunan pada level asisten. 

"Sertifikat kompetensi ini dapat menjadi daya tawar saat akan memasuki dunia kerja," terangnya. 

Kendati demikian, Rektor berpesan kepada para peserta agar memberikan kontribusi nyata bagi perkebunan di Indonesia setelah lulus dan memiliki sertifikat kompetensi. 

"Kalau kembali ke masyarakat, bangun lah perkebunan rakyat. Atau jika bekerja di perusahaan, bekerjalah secara profesional," pungkasnya.

Yogyakarta, elaeis.co - Yayasan Pendidikan Kader Perkebunan Yogyakarta (YPKPY), badan penyelenggara INSTIPER Yogyakarta dan AKPY Stiper resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Nusantara Green Energy dalam pengembangan teknologi pengolahan kelapa sawit berbasis Teaching Plant Steamless Palm Oil Technology (SPOT). 

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di kampus Institut Pertanian Stiper pada Selasa (10/2). 

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Pengurus YPKPY, Dr. Ir. Purwadi, M.S., dan Direktur Utama PT Nusantara Green Energy, Iman Dermawan. Kerja sama ini menjadi langkah nyata dalam mendukung penguatan pendidikan dan pengembangan teknologi di sektor perkebunan, khususnya industri kelapa sawit. 

Kerja sama ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi pengolahan kelapa sawit, menyediakan fasilitas pembelajaran dan penelitian yang aplikatif, serta mendukung pengembangan teknologi industri yang berkelanjutan. 

Selain itu, Teaching Plant ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pelatihan dan demonstrasi teknologi bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. 

Setelah penandatanganan MoU, dilanjutkan dengan groundbreaking pabrik kelapa sawit teknologi SPOT yang dibangun satu area dengan Technology and Inovation Center INSTIPER. 

Pabrik kelapa sawit tersebut akan menjadi teaching plant yaitu learning factory mahasiswa sekaligus pusat riset hilirisasi teknologi pengolahan kelapa sawit yang ramah lingkungan dan efisien.

Petrus Tjandra, Direktur PT Nusantara Green Energy yang juga alumni INSTIPER Yogyakarta mengatakan, pabrik dengan teknologi SPOT atau Steamless Palm Oil Technology ini merupakan pabrik kelapa sawit sistem kering yang merupakan solusi dari permasalahan pabrik kelapa sawit konvensional saat ini. 

"Yang membedakan pengolahan kelapa sawit teknologi SPOT dengan sistem basah konvensional adalah tidak menggunakan uap panas namun menggunakan udara panas, sehingga tidak memelukan sterilizer dan boiler sehingga tidak menghasilkan limbah cair," ujarnya, Selasa (14/4).

Dengan tidak adanya limbah cair, maka sistem ini menjadi lebih ramah lingkungan karena mengurangi emisi gas rumah kaca. 

Selain itu, lanjutnya, pabrik ini juga memiliki kapasitas produksi yang lebih kecil daripada pabrik konvensional sehingga cocok untuk petani rakyat di Indonesia dan dapat ditempatkan dekat dengan kebun. 

Sementara, Ketua Pengurus YPKPY Dr. Purwadi menyampaikan, dalam kerja sama ini pihaknya akan menyediakan lahan dan infrastruktur pendukung, sementara PT Nusantara Green Energy bertanggung jawab dalam penyediaan teknologi serta peralatan pengolahan sawit berbasis sistem SPOT. 

Kedua pihak juga sepakat untuk berkolaborasi dalam penyediaan sumber daya manusia atau ahli dibidang masing-masing dalam operasional Pengembangan Teaching Plant SPOT. Pabrik ini juga dapat menjadi tempat riset dosen dan mahasiswa INSTIPER dan AKPY. 

Melalui kolaborasi ini, akan memperkuat posisi INSTIPER sebagai institusi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi industri perkebunan, sekaligus berkontribusi dalam menciptakan inovasi pengolahan kelapa sawit yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

--Sudarsono Soedomo--

Dalam film fiksi, selalu ada tokoh jahat yang wajahnya mudah dikenali, pakaiannya seragam, dan kejahatannya terdokumentasi rapi. Dalam drama lingkungan hidup global, peran itu sudah lama dipegang oleh kelapa sawit. Setiap kali ada kabut asap, laporan deforestasi, atau kampanye hijau di media sosial, sawit langsung jadi tersangka utama. Padahal, menyalahkan sawit atas hilangnya hutan ibarat menyalahkan nasi goreng atas meningkatnya kasus maag. Masalahnya bukan pada komposisinya, tapi pada pola makan sistemik yang sedang kita jalani.

Mari jujur sebentar: hutan itu mulia, tapi hutan tidak membayar cicilan motor. Pohon meranti tidak menerbitkan slip gaji, dan harimau sumatera tidak memberikan bonus akhir tahun. Di sisi lain, sawit, jagung, atau rumput ternak punya jadwal panen yang pasti, harga yang (kurang lebih) dapat diprediksi, dan akses ke pasar yang nyata. Bagi masyarakat yang hidup dari tangan ke mulut, memilih komoditas yang menghasilkan rupiah bulan ini bukan soal “tidak peduli lingkungan”, melainkan soal “bagaimana cara anak sekolah besok”. Ketika insentif ekonomi hanya berbicara dalam bahasa jangka pendek, hutan selalu kalah telak dalam kalkulasi manusia.

Ironisnya, kampanye anti-sawit yang gegabah justru berisiko memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Jika kita mengganti sawit dengan kedelai, jagung, atau peternakan sapi, permintaan lahan tidak hilang—ia hanya ganti kostum. Kedelai butuh lahan dua hingga tiga kali lebih luas untuk menghasilkan minyak setara. Sapi? Jangan ditanya jejak lahannya. Deforestasi bukan penyakit yang ditularkan oleh satu jenis tanaman. Ia adalah gejala dari sistem yang membuat alih fungsi lahan lebih menguntungkan secara finansial, lebih mudah secara birokrasi, dan lebih “masuk akal” secara sosial daripada membiarkan hutan berdiri.

Di balik setiap hektar yang berubah, ada manusia dengan preferensi yang dibentuk oleh struktur. Di Amazon, petani membuka lahan karena tanpa sertifikat, satu-satunya cara “mengklaim” tanah adalah dengan membukanya. Di Kongo, komunitas adat kehilangan hutan bukan karena pilihan bebas, tapi karena konsesi diterbitkan di atas kepala mereka. Di Indonesia, banyak petani kecil masuk ke sawit bukan karena cinta monokultur, tapi karena penyuluh yang datang ke desa hanya membawa brosur perkebunan, bukan skema agroforestri atau kredit konservasi. Menyalahkan komoditas sama dengan menyalahkan termometer atas demam pasien.

Maka, mungkin saatnya kita berhenti bertanya, “Mengapa sawit terus meluas?” dan mulai bertanya, “Dalam kondisi seperti apa hutan dapat menjadi pilihan yang rasional, bermartabat, dan menghidupi?” Jawabannya tidak terletak pada boikot selektif atau narasi hitam-putih, melainkan pada kepastian hak atas lahan, insentif nyata bagi penjaga ekosistem, dan tata kelola yang memandang hutan sebagai infrastruktur hidup, bukan lahan tidur. Sawit bukan musuh. Ia hanya cermin yang memantulkan cara kita merancang nilai, insentif, dan masa depan. Dan selama cermin itu hanya dipakai untuk menyalahkan bayangan, kita tak akan pernah melihat wajah sistem yang sebenarnya.-

-Sudarsono Soedomo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan, IPB University

Pekanbaru, elaeis.co - Seakan tak mau kalah dengan harga sawit mitra plasma, harga sawit mitra swadaya di Riau juga mengalami kenaikan Minggu ini. Dibandingkan periode lalu, Minggu ini harganya naik sebesar Rp 81,03/Kg atau mencapai 2,02%.

Dengan kenaikan itu, harga sawit mitra swadaya Riau periode ini dibeli Rp 4.088,09/kg. Artinya hanya selisih sebesar Rp28,74/kg. Sebab harga sawit plasma pekan ini dibandrol Rp4.116,83/kg.

Defris Hatmaja selaku Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau menjelaskan harga CPO dan kernel masih mengalami pergerakan positif Minggu ini. Alhasil harga TBS dalam negeri ikut terkerek.

" Harga TBS mengacu pada harga CPO dan kernel. Harga CPO dan kernel periode ini meningkat sehingga dipastikan harga TBS ikut melonjak," ujarnya kepada elaeis.co, Selasa (14/4).

Dirincinya, harga CPO Minggu ini dibandrol Rp16.199,64/kg. Ini mengalami kenaikan sebesar Rp197,16/kg. Kemudian untuk harga  kernel minggu ini juga naik sebesar Rp 840,32/kg. Sehingga harganya dibeli Rp16.679,00/kg.

Kemudian untuk harga cangkang, Minggu ini dibeli sebesar Rp 19,07/Kg. Sementara indeks K yang dipakai adalah 92,76%.

Berikut penetapan harga TBS kelapa sawit kemitraan swadaya Provinsi Riau sepekan mendatang ;

Umur 3 Th (Rp 3.170,97 );
Umur 4 Th (Rp 3.532,73 );
Umur 5 Th (Rp 3.787,00 );
Umur 6 Th (Rp 3.931,71 );
Umur 7 Th (Rp 4.020,99 );
Umur 8 Th (Rp 4.069,21 );
Umur 9 Th (Rp 4.088,09 );
Umur 10-20 Th (Rp 4.047,87 );
Umur 21 Th (Rp 3.981,93 );
Umur 22 Th (Rp 3.905,33 );
Umur 23 Th (Rp 3.818,22 );
Umur 24 Th (Rp 3.752,10 );
Umur 25 Th (Rp 3.698,05 );
Umur 26 Th (Rp 3.678,51 );
Umur 27 Th (Rp 3.648,50 );
Umur 28 Th (Rp 3.591,44 );
Umur 29 Th (Rp 3.549,37 );
Umur 30 Th (Rp 3.453,19 );
Indeks K : 92,76 % 
BOTL : 0,52 % 

Pekanbaru, elaeis.co - Harga kelapa sawit mitra plasma di Riau kembali mengalami kenaikan kembali periode ini. Sepekan ini harganya dibeli RpRp4.116,83/kg.

Kondisi ini tentu membuat petani kelapa sawit khususnya mitra plasma kembali senyum lebar. Dimana dibandingkan Minggu sebelumnya, pekan ini terjadi kenaikan sebesar Rp41,42/kg atau mencapai 1,02%.

Uniknya, di Riau harga tertinggi justru  terjadi pada kelompok usia tanam 9 tahun.

Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau  Defris Hatmaja menjelaskan sama seperti periode sebelumnya, kenaikan harga pekan ini disebabkan lantaran naiknya harga CPO dan kernel. Minggu ini CPO naik sebesar Rp88,10/kg. Sementara harga kernel minggu ini naik sebesar Rp 493,50 dari minggu lalu.

"Harga CPO dan Kernel masih terus bergerak positif. Akhirnya mendongkrak harga TBS dalam negeri," ujarnya kepada elaeis.co, Selasa (14/4).

Untuk diketahui, harga CPO pekan ini dibeli Rp16,137.01/kg. Sementara harga kernel dipatok sebesar Rp16,193.14/kg.

Kemudian untuk harga cangkang, sepekan ini dibeli sebesar Rp 16,94/Kg. Sedangkan indeks K yang dipakai adalah 92,67%. 

Berikut penetapan harga TBS kelapa sawit kemitraan plasma provinsi Riau sepekan mendatang :

Umur 3 Th (Rp 3,183.43 );
Umur 4 Th (Rp 3,599.18 );
Umur 5 Th (Rp 3,811.57 );
Umur 6 Th (Rp 3,976.12 );
Umur 7 Th (Rp 4,062.94 );
Umur 8 Th (Rp 4,110.81 );
Umur 9 Th (Rp 4,116.83 );
Umur 10-20 Th (Rp 4,095.91 );
Umur 21 Th (Rp 4,033.11 );
Umur 22 Th (Rp 3,973.30 );
Umur 23 Th (Rp 3,909.00 );
Umur 24 Th (Rp 3,838.73 );
Umur 25 Th (Rp 3,759.47 );
Umur 26 Th (Rp 3,711.63 );
Umur 27 Th (Rp 3,663.79 );
Umur 28 Th (Rp 3,617.45 );
Umur 29 Th (Rp 3,599.50 );
Umur 30 Th (Rp 3,584.55 );
Indeks K : 92.67 % 
BOTL : 1.32 % 

Pekanbaru, elaeis.co - Setelah sebelumnya sukses menghadirkan inovasi baru bagi pengrajin batik di Kota Dumai, Elaeis Media Group (EMG) kembali menggelar Workshop dan Praktek Produksi Batik Sawit. Kali ini gelaran yang didukung oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) itu akan digelar di Pekanbaru,  21-22 April 2026 mendatang.

Tidak jauh berbeda dengan gelaran sebelumnya, kegiatan batik sawit ini cukup mendapat animo yang besar bagi masyarakat pekanbaru dan sekitarnya. Sebab tidak sedikit masyarakat khususnya para pelaku industri UMKM untuk ikut dalam gelaran pembuatan batik sawit ini.

Pasalnya selain memberikan ilmu dunia perbatikan, gelaran ini menyuguhkan wawasan baru dan berbeda dari yang lain. Yakni penggunaan "malam" yang berbahan dasar kelapa sawit sebagai bahan tinta membatiknya.

"Inovasi batik semakin berkembang dan banyak yang memproduksinya. Mulai dari UMKM hingga industri. Namun masih sangat sedikit yang tahu bahwa ada turunan kelapa sawit yanh dapat digunakan sebagai malam sawit. Nah lewat kegiatan ini kita ingin buka wawasan peserta tentang malam sawit yang dapat menghasilkan kain batik berkualitas," ujar CEO EMG, Abdul Aziz, Selasa (14/4).

Menurutnya malam sawit menjadi peluang baru di pasar batik Indonesia. Sebab, belum banyak yang memproduksi batik berbahan kelapa sawit tadi.

"Oleh sebab itu, kami memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung perkembangan industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Salah satunya untuk membumikan batik ber-malam sawit di Provinsi Riau," sambungnya 

Kegiatan yang mengusung tema  “Melalui Batik, Menumbuhkan UKMK Baru Berbasis Turunan Kelapa Sawit” ini rencananya akan digelar di Aula Dekranasda Kota Pekanbaru, Jl. Arifin Ahmad selama dua hari. Dimana 25 persen adalah metode pembelajaran sedangkan sisanya adalah praktek langsung pembuatan malam dan batik sawit. 

Tak tanggung-tanggung, selama gelaran berlangsung peserta akan dipandu oleh para narasumber profesional yang sudah lama bergelut di dunia batik. Diantaranya yakni Miftahudin Nur Ihsan yang merupakan Ketua Umum Paguyuban Batik sawit, Rizky Junianto dari Smart Batik Yogyakarta dan Andiny Yuliani yang merupakan salah satu desainer di Kota Bertuah.

"Kegiatan ini bukan hanya merupakan wadah pelatihan membatik, namun juga membagikan cerita inspiratif dan diskusi interaktif dari para narasumber. Harapan kita ini jadi motivasi dan peluang usaha baru untuk para peserta sehingga dapat menghadirkan produk- produk bernilai ekonomi dan dapat bersaing di pasar batik," tandasnya.

Pekanbaru, elaeis.co - PTPN IV PalmCo melalui entitasnya PTPN IV Regional III memperkuat peran strategisnya dalam mendorong ketahanan pangan dengan menggandeng Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, Riau. Kolaborasi ini diwujudkan melalui program pelatihan budidaya dan pengolahan ikan lele yang menyasar 50 perempuan dari Desa Hang Tuah dan Genduang Jaya.

Region Head PTPN IV Regional III Bambang Budi Santoso dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Senin (13/4/2026) mengatakan bahwa inisiatif tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) entitas dalam upaya penguatan ekonomi berbasis komunitas sekaligus hilirisasi produk pangan lokal.

"Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan sektor hilir agar komoditas perikanan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan berdaya saing di pasar," kata dia. 

Pria berkacamata itu juga menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan refleksi dari transformasi entitas yang sebelumnya dikenal sebagai PTPN V itu untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar.

“Kami percaya bahwa kemajuan perusahaan harus berjalan beriringan dengan kemajuan masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Senada, Manager Kebun PKS Sei Pagar PTPN IV Regional III, Triana Anggraini, yang hadir dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa pelatihan yang diberikan tidak berhenti pada aspek budidaya, melainkan diperluas hingga pengolahan produk turunan berbasis lele.

Peserta dibekali keterampilan mengolah lele menjadi berbagai produk seperti nugget, abon, hingga kerupuk, termasuk teknik pengemasan yang menarik agar mampu menembus pasar yang lebih luas.

Pendekatan ini dinilai krusial di tengah tantangan pasar saat ini yang tidak hanya menuntut kuantitas produksi, tetapi juga kualitas produk dan strategi pemasaran yang adaptif.

“Yang penting bukan hanya produksi, tetapi bagaimana mengolah dan menjual dengan lebih baik,” kata Triana.

Program ini sendiri sejalan dengan arah kebijakan Sub Holding PalmCo yang mendorong pengembangan komunitas sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan.

Dalam konteks tersebut, perusahaan tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat pasif, melainkan sebagai pelaku utama dalam penggerak ekonomi lokal.

Triana berharap, pelatihan ini dapat menjadi pemicu tumbuhnya unit-unit usaha baru berbasis perikanan di tingkat desa.

“Jika hari ini 50 orang belajar, ke depan diharapkan dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat lainnya,” ujarnya.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, John Mainir, menilai kolaborasi ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem perikanan daerah.

Ia menyebutkan bahwa Desa Hang Tuah dan Genduang Jaya selama ini dikenal sebagai desa dengan potensi sentra produksi lele utama di Kabupaten Kampar, sehingga intervensi pada aspek hilirisasi akan memberikan dampak signifikan.

“Program ini akan semakin memperkuat posisi desa sebagai salah satu sentra sumber ketahanan pangan lokal,” katanya.

Menurut John, potensi ekonomi dari sektor hilir perikanan masih terbuka lebar dan menawarkan margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan penjualan produk mentah.

Ia menilai, peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengolah hasil perikanan menjadi kunci untuk mendorong peningkatan pendapatan.

“Dengan diolah, nilai jualnya tentu berbeda dan lebih tinggi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif peserta dalam memahami setiap tahapan proses produksi agar kualitas produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar pasar.

Dalam konteks yang lebih luas, John menyinggung meningkatnya kebutuhan konsumsi ikan nasional yang membuka peluang pasar bagi pelaku usaha di tingkat desa.

Menurutnya, momentum ini perlu dimanfaatkan secara optimal melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

“Permintaan ikan ke depan sangat besar, sehingga program seperti ini menjadi sangat relevan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat,” katanya.

Melalui kolaborasi ini, PTPN IV PalmCo dan Dinas Perikanan Kampar tidak hanya mendorong peningkatan kapasitas individu, tetapi juga membangun fondasi ekonomi desa berbasis ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pontianak, elaeis.co - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) menerima audiensi dari Asosiasi Planters Muda Indonesia wilayah Kalbar di sekretariat DPW APKASINDO Kalbar, yang berlokasi di Pontianak. Pertemuan tersebut membahas pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan program beasiswa sawit.

Diketahui, pengurus APMI Kalbar merupakan mahasiswa penerima program beasiswa SDM sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2025, yang menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Kampus ini juga telah menjalin kerja sama strategis dengan APKASINDO Kalbar dalam pengembangan SDM sektor perkebunan.

Dalam audiensi tersebut, kedua pihak mendiskusikan sejumlah agenda penting. Di antaranya pengenalan organisasi APMI beserta visi, misi, dan program kerja di bidang pendidikan serta inovasi sosial.

Selain itu, dibahas pula peluang kerja sama lanjutan dalam program beasiswa dan pelatihan guna mencetak SDM perkebunan yang profesional dan berintegritas.

Sinergi antar lembaga juga menjadi fokus pembahasan, terutama dalam membangun kolaborasi antara APKASINDO sebagai wadah petani dan APMI sebagai representasi generasi muda. Kolaborasi ini mencakup advokasi, komunikasi publik, serta penerapan teknologi pertanian.

Keduanya juga akan merancang program kerja bersama yang dapat segera direalisasikan demi memberikan manfaat nyata bagi petani dan pelaku usaha sawit di Kalimantan Barat.

Ketua DPW APKASINDO Kalbar, Indra Rustandi, menyambut baik kehadiran APMI sebagai generasi penerus di sektor sawit. Ia menilai peran generasi muda sangat penting dalam menghadirkan inovasi dan semangat baru bagi industri perkebunan.

"Kita butuh penerus untuk memastikan kelapa sawit berkelanjutan. Tentu dengan generasi yang berwawasan tinggi khususnya mengenai kelapa sawit," ujarnya kepada elaeis.co, Senin (13/4)

Sementara itu, Ketua BPW APMI Kalbar, M. Firmansyah, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan dan berharap kerja sama ini dapat diwujudkan dalam program konkret yang saling menguntungkan.

"Kita ingin menambah wawasan kita dengan bimbingan Apkasindo. Melalui kerja sama yang baik program kelapa sawit yang digawangi BPDP khususnya untuk para generasi muda dapat diikuti lebih maksimal," tandasnya.

Pekanbaru, elaeis.co - Ratusan warga yang berdomisili di kawasan  Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) menggelar aksi di jalan Cut Nyak Dien  Pekanbaru, Senin (13/4). Massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan itu menolak relokasi dan menuntut agar pemerintah provinsi Riau memberikan jawaban serta dukungan kepada masyarakat.

Aksi yang dilakukan sejak pagi ini sempat membuat jalan tersebut lumpuh. Bahkan arus lalu lintas di jalan protokol Sudirman juga sempat tersendat.

Massa datang menggunakan puluhan truck dan mengaku akan bertahan di tenda- tenda sementara sampai massa mendapatkan jawaban dari pihak Pemprov Riau.

Dalam aksi itu massa menilai pemerintah Riau tidak berpihak pada keadilan sosial terutama pada massa yang sampai saat ini belum mendapatkan kepastian nasibnya. Massa mengaku resah sebab tempatnya bergantung yakni perkebunan sawit di kawasan TNTN itu akan disita pemerintah.

Sementara warga yang berdomisili di TNTN itu akan direlokasi ke tempat yang baru. Meski begitu mereka menilai kebijakan relokasi justru mengabaikan hak-hak warga yang telah puluhan tahun bermukim di wilayah tersebut.

Koordinator aksi, Wandri Saputra Simbolon, menegaskan bahwa relokasi bukan solusi yang adil bagi masyarakat Pelalawan.

“Kami menolak untuk direlokasi. Ini bukan hanya soal tempat tinggal, tapi tentang hak hidup masyarakat kami. Kami tidak akan patah semangat dalam memperjuangkan hak masyarakat,” ujarnya saat orasi.

Aksi ini menjadi penegasan sikap mahasiswa dan masyarakat Pelalawan yang mendesak pemerintah agar membatalkan rencana relokasi dan mencari solusi yang lebih adil serta manusiawi bagi warga di kawasan TNTN.

Jakarta, elaeis.co - Upaya memperkuat tata kelola industri kelapa sawit nasional kembali dipercepat. Kementerian Perindustrian menegaskan langkah serius dalam mengakselerasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) di sektor industri hilir, kali ini dengan menggandeng skema akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan seluruh rantai industri sawit, bukan hanya di sektor hulu, tetapi juga hilir, berjalan sesuai prinsip keberlanjutan, transparansi, dan mampu bersaing di pasar global yang makin ketat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, industri agro masih menjadi penopang utama ekonomi nasional. Kontribusinya disebut mencapai lebih dari separuh PDB nonmigas, dengan sektor sawit sebagai salah satu motor terkuat di dalamnya.

“Kinerja positif juga ditunjukkan oleh sektor industri agro melalui Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2026 yang masih berada pada fase ekspansi di level 51,86,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/4).

Di balik angka-angka yang stabil itu, sawit tetap menjadi komoditas yang sulit digeser posisinya. Dengan luas lahan lebih dari 16 juta hektare dan produksi CPO mencapai 51,66 juta ton pada 2025, industri ini masih jadi urat nadi penting ekonomi Indonesia.

Namun, tantangan tidak kecil. Tekanan pasar global, tuntutan keberlanjutan, hingga isu ketertelusuran bahan baku membuat pemerintah harus bergerak lebih cepat. Di sinilah sertifikasi ISPO untuk industri hilir menjadi krusial.

Plt Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika, menjelaskan bahwa penerapan sertifikasi ini diperkuat lewat regulasi baru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025.

Aturan tersebut akan mulai efektif pada Mei 2026, dengan kewajiban penuh bagi industri hilir pada Maret 2027. Artinya, masa transisi yang tersisa tidak panjang—sekitar kurang dari setahun untuk mempersiapkan seluruh ekosistem sertifikasi.

“Ini menjadi pekerjaan besar bersama. Infrastruktur, lembaga sertifikasi, hingga kesiapan industri harus benar-benar matang,” kata Putu.

Menurutnya, keberhasilan implementasi ISPO di sektor hilir sangat bergantung pada kesiapan lembaga sertifikasi dan sistem akreditasi. Karena itu, keterlibatan Komite Akreditasi Nasional menjadi kunci dalam mempercepat proses tersebut.

Pemerintah juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, termasuk pelaku industri dan lembaga terkait, yang ikut mendorong percepatan sistem sertifikasi ini. Sinergi dinilai menjadi faktor penting agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas.

Di sisi lain, data menunjukkan industri kelapa sawit Indonesia masih sangat dominan di pasar global. Nilai ekspor pada 2025 tercatat mencapai USD 44,65 miliar dengan surplus perdagangan lebih dari USD 43 miliar. Sekitar 93 persen ekspor berasal dari produk turunan, menandakan hilirisasi mulai berjalan kuat.

“Capaian ini menjadi bukti konkret keberhasilan hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah,” ujar Putu.

Tak hanya itu, sektor ini juga menyerap sekitar 16,5 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Angka yang besar, tapi sekaligus menunjukkan betapa dalamnya akar industri ini di kehidupan ekonomi masyarakat.

Meski begitu, bayangan tantangan tetap ada. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksikan ekspor CPO masih akan menghadapi tekanan pada 2026, seiring stagnasi produksi dan meningkatnya konsumsi domestik, termasuk dorongan program biodiesel B50.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono menilai ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan global bisa menjadi tekanan baru bagi industri.

“Stagnasi produksi terjadi di tengah kebutuhan pangan dan energi yang terus tumbuh,” ujarnya.

Di tengah situasi itu, percepatan sertifikasi ISPO di sektor hilir dipandang sebagai salah satu jangkar untuk menjaga kepercayaan pasar global. Harapannya, produk sawit Indonesia tidak hanya kuat secara volume, tetapi juga diakui dari sisi keberlanjutan.

Kini, semua mata tertuju pada implementasi di lapangan. Regulasi sudah disiapkan, skema akreditasi mulai berjalan, dan industri diminta bergerak lebih cepat.

Jakarta, elaeis.co - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memastikan ketersediaan crude palm oil (CPO) di dalam negeri masih mencukupi untuk mendukung implementasi mandatori biodiesel B50 yang akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026.

Kebijakan B50 merupakan program pemerintah untuk meningkatkan campuran minyak sawit dalam bahan bakar solar menjadi 50 persen. Program ini menjadi bagian dari strategi penguatan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyampaikan bahwa secara kapasitas produksi nasional, pasokan CPO masih berada pada level yang aman untuk memenuhi kebutuhan tambahan dari implementasi B50.

Ia menjelaskan, kebutuhan CPO untuk program biodiesel B50 diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton per tahun. Sementara itu, kebutuhan untuk konsumsi pangan domestik berada di kisaran 10 juta ton per tahun. Dengan demikian, total kebutuhan CPO dalam negeri diperkirakan mencapai sekitar 26 juta ton per tahun.

“Secara produksi, Indonesia masih mencukupi. Produksi CPO tahun 2025 berada di sekitar 51,6 juta ton,” ujar Eddy dalam keterangannya kepada elaeis.co, Senin (13/4). 

Meski demikian, GAPKI mengingatkan adanya sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga keseimbangan pasokan, terutama jika terjadi peningkatan permintaan ekspor CPO. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi alokasi bahan baku untuk kebutuhan biodiesel di dalam negeri.

Menurut Eddy, tekanan pada pasokan bisa muncul apabila ekspor meningkat signifikan tanpa diimbangi peningkatan produksi atau efisiensi distribusi. Karena itu, koordinasi antara pemerintah dan pelaku industri dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan.

Di sisi lain, implementasi B50 juga diperkirakan memberikan dampak terhadap struktur pasar CPO, termasuk pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Gapki menilai kebijakan ini berpotensi menjaga bahkan mendorong stabilitas harga di tingkat petani, meskipun tetap dipengaruhi kondisi pasar global.

“Dampaknya bisa positif bagi petani karena penyerapan dalam negeri meningkat. Namun harga tetap mengikuti dinamika global,” kata Eddy.

Sementara itu, pemerintah terus mempersiapkan implementasi kebijakan tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa uji coba B50 telah mencapai sekitar 60 hingga 70 persen.

Uji coba dilakukan pada berbagai sektor, termasuk kendaraan berat, kereta api, kapal, dan kendaraan umum. Pemerintah menargetkan seluruh tahap pengujian dapat diselesaikan pada Mei hingga Juni 2026 sebelum implementasi resmi dilakukan pada 1 Juli 2026.

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan B50 merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional. Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap fluktuasi harga minyak dunia.

“Ini menjadi bagian dari strategi ketahanan energi nasional agar tidak terlalu bergantung pada impor BBM, khususnya solar,” ujarnya.

Pemerintah bersama pelaku industri saat ini masih melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan pasokan, infrastruktur, dan sistem distribusi biodiesel. Selain itu, sejumlah aspek teknis seperti kualitas bahan bakar dan kapasitas produksi juga terus diuji sebelum implementasi penuh dilakukan.

Program B50 merupakan kelanjutan dari kebijakan biodiesel berbasis sawit yang sebelumnya telah berjalan, seperti B30 dan B35. Dengan peningkatan campuran menjadi 50 persen, kebutuhan CPO domestik diperkirakan akan meningkat signifikan.

Hingga saat ini, pemerintah menyatakan optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor.

Jakarta, elaeis.co - Di balik hamparan hijau kebun kelapa sawit rakyat yang terus meluas di Indonesia, ternyata ada fondasi hukum yang sudah berdiri sejak lama. 

Bukan kemarin sore, bukan pula setahun dua tahun, tapi sudah dirancang sejak awal era 1980-an. Seperti fondasi yang tak terlihat di bawah tanah, sistem ini perlahan membentuk arah industri sawit nasional hingga hari ini.

Berdasarkan penelusuran dari lembaga kajian Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, tata kelola perkebunan sawit rakyat mulai dipetakan secara formal sejak 1982 melalui aturan dasar perizinan perkebunan. 

Sejak titik itu, perjalanan panjang regulasi terus mengalir, membentuk sistem yang makin rapi, meski di lapangan tantangan masih kerap muncul.

Tonggak awal dimulai lewat kebijakan perizinan yang tertuang dalam Kepmentan Nomor 325/Kpts/Um/5/1982 tentang prosedur perizinan subsektor perkebunan. Aturan ini menjadi semacam “peta awal” yang mengikat seluruh pelaku usaha, termasuk petani kecil yang mulai tumbuh di berbagai daerah.

Dari situ, regulasi tidak berhenti. Ia terus diperbarui mengikuti dinamika zaman, seperti aliran sungai yang mencari jalur terbaiknya sendiri.

Lompatan besar berikutnya hadir melalui Permentan Nomor 21 Tahun 2017 yang memperjelas standar administrasi usaha perkebunan. Di tahap ini, kewajiban legal mulai ditegaskan lebih rinci, termasuk bagi petani swadaya yang mengelola kebun secara mandiri.

Meski peta regulasi sudah terbentuk, realitas di lapangan tak selalu mulus. Banyak petani masih mengandalkan lahan turun-temurun tanpa dokumen formal. Kepemilikan kerap hanya diakui secara sosial, bukan secara hukum negara.

Situasi ini membuat sebagian petani kesulitan mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), dokumen penting yang menjadi kunci legalitas usaha kebun. Tanpa itu, akses terhadap program pemerintah hingga pembiayaan sering kali terasa ada celah. 

Kondisi tersebut juga berdampak pada posisi tawar petani dalam rantai pasok global. Di tengah pasar yang bergerak cepat dan penuh tekanan, legalitas menjadi penentu apakah mereka bisa ikut melaju atau justru tertinggal di pinggir jalan.

Untuk menjawab persoalan itu, pemerintah memperkuat tata kelola melalui berbagai kebijakan lanjutan. Salah satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 yang fokus pada integrasi dan transparansi pengelolaan lahan.

Langkah ini kemudian diperkuat lagi lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang membuka ruang penyelesaian konflik lahan dan tumpang tindih izin yang selama ini menjadi persoalan klasik di sektor perkebunan.

Di tengah upaya penataan itu, Indonesia juga mendorong standar keberlanjutan melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil. 

Bagi petani rakyat, standar ini dibuat lebih sederhana dibanding korporasi, dengan lima prinsip utama yaitu kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan, penerapan praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan dan keanekaragaman hayati, transparansi usaha hingga peningkatan usaha berkelanjutan. 

Dari 1982 hingga kini, rangkaian aturan itu seperti mosaik besar. Dan di tengah semua itu, petani rakyat tetap menjadi tokoh utama yang terus bergerak di antara tantangan legalitas, peluang pasar, dan tuntutan keberlanjutan yang makin ketat.

Jakarta, elaeis.co - Isu soal penyebaran penyakit pada kelapa sawit kembali jadi sorotan. Kali ini, anggapan bahwa ternak di area perkebunan menjadi penyebab utama penyebaran jamur Ganoderma dibantah oleh pakar.

Dalam forum 3rd Integrated Cattle and Oil Palm Conference (ICOP), Prof Maja Slingerland dari Wageningen University & Research menegaskan bahwa Ganoderma menyebar terutama melalui spora yang jumlahnya sangat besar di lingkungan alami, bukan karena aktivitas ternak atau manusia di kebun.

Ia menjelaskan, satu tubuh buah jamur Ganoderma mampu menghasilkan hingga sekitar 40.000 spora per menit per sentimeter persegi. Dalam satu hari, jumlahnya bisa mencapai miliaran spora yang kemudian tersebar lewat udara di sekitar perkebunan.

“Dengan jumlah spora yang sangat besar tersebut, sulit menyimpulkan bahwa pergerakan ternak atau manusia menjadi faktor utama penyebaran penyakit,” jelasnya dalam sesi diskusi di acara Integrated Cattle and Oil Palm Conference tersebut.

Menurutnya, spora Ganoderma memang sudah ada secara alami di berbagai titik lingkungan kebun. Karena itu, keberadaan sapi atau ternak yang melintas di area perkebunan tidak serta-merta meningkatkan risiko penyebaran penyakit.

Lebih lanjut, Prof. Slingerland menekankan bahwa fokus pengendalian seharusnya tidak terjebak pada dugaan yang kurang tepat. Ia menilai ada faktor lain yang lebih relevan, seperti kondisi akar tanaman atau adanya luka pada jaringan tanaman yang bisa menjadi pintu masuk infeksi.

“Kita perlu melihat kemungkinan adanya kerusakan akar atau titik masuk infeksi. Itu jauh lebih relevan dibandingkan menyalahkan mobilitas ternak,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pendekatan berbasis data dan ilmiah dalam menghadapi ancaman Ganoderma. 

Mulai dari sanitasi kebun, pemantauan kesehatan tanaman, hingga riset lanjutan terkait mekanisme infeksi perlu terus diperkuat.

Dengan pemahaman yang lebih tepat, industri sawit diharapkan tidak lagi terjebak pada asumsi yang keliru, melainkan bergerak pada strategi pengendalian yang lebih efektif dan terukur.

Bogor, elaeis.co - Lahan sawit seluas 500 hektar di Bogor bakal disulap menjadi sport center terbesar dunia. Proyek ini digadang jadi pusat atlet nasional sekaligus penggerak ekonomi baru kawasan. Hamparan hijau perkebunan sawit di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, pelan-pelan bersiap berubah wajah. 

Area seluas 500 hektar itu direncanakan akan disulap menjadi kawasan sport center terbesar di dunia, sebuah proyek ambisius yang digadang jadi pusat pembinaan atlet nasional sekaligus motor penggerak ekonomi baru daerah.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyebut proyek ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis yang telah mendapat dukungan pemerintah pusat. 

Tak sekadar pembangunan fasilitas olahraga, kawasan ini dirancang sebagai ekosistem terpadu yang menyatukan pendidikan, pelatihan, hingga tempat tinggal atlet dalam satu ruang besar yang saling terhubung.

“Pembangunan kawasan olahraga nasional ini tentu akan memberikan dampak besar bagi Kabupaten Bogor,” ujar Rudy dalam keterangannya, Sabtu (11/4).

Ia menambahkan, lahan yang digunakan merupakan aset negara berupa perkebunan sawit milik PTPN. Nantinya, kawasan ini akan difokuskan untuk Akademi Olahraga Nasional dan pusat pelatihan tim nasional dengan dukungan 21 cabang olahraga unggulan.

Di balik rencana besar itu, transformasi lahan sawit ini seolah menjadi babak baru bagi Bogor. Dari tanah yang dulu hanya berbisik pelan oleh hembusan angin kebun, kini bersiap menjadi panggung raksasa tempat lahirnya para atlet masa depan.

Saat ini, proses yang berjalan berada pada tahap pemilihan arsitek untuk merancang kawasan tersebut. Konsepnya mengusung integrasi penuh antara train, learn, live, and recover, di mana atlet tidak hanya berlatih, tetapi juga belajar dan beristirahat dalam satu lingkungan terpadu.

Pemerintah daerah meyakini proyek ini akan membawa efek domino bagi perekonomian. Sektor jasa, perdagangan, pariwisata, hingga UMKM diperkirakan ikut tumbuh seiring hadirnya pusat olahraga berskala internasional tersebut.

“Keberadaan sport center ini akan mendorong munculnya berbagai aktivitas ekonomi baru,” kata Rudy.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, proyek ini juga diproyeksikan menjadi magnet investasi sekaligus tuan rumah berbagai event olahraga nasional dan internasional.

Jambi,elaeis.co - Dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap negara melalui peningkatan produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, Tim Operational Strategic Advisory (OSA) Holding PT Perkebunan Nusantara (Persero) melakukan kunjungan kerja ke kebun-kebun PTPN IV Regional IV Jambi.

Tim yang terdiri dari Amal Bakti Pulungan, Ahmad Haslan Saragih, dan Isnandar tersebut turun langsung ke lapangan untuk berkomunikasi dengan manajemen serta para karyawan di unit kebun.

Kunjungan Tim OSA pada Kamis (9/4/2026) disambut langsung oleh Region Head PTPN IV Regional IV, Khayamuddin Panjaitan, bersama Operation Head Bambang Agustian.

Sekretaris PTPN IV Regional IV, Hariman Siregar, mengatakan bahwa kehadiran Tim OSA menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja dan berani keluar dari zona nyaman.

“Kunjungan ini memberikan dorongan bagi kami untuk terus berinovasi dan berkreasi. Keberhasilan tidak lahir dari zona nyaman, tetapi dari keberanian untuk berubah dan berkembang,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Selama kunjungan, Tim OSA menggelar rapat evaluasi kinerja produktivitas dalam suasana penuh semangat. Setiap capaian dianalisis secara mendalam, berbagai tantangan diidentifikasi, serta peluang peningkatan kinerja dibahas secara terbuka.

Diskusi yang berlangsung tidak hanya berfokus pada angka-angka produksi, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen bersama dalam mencapai target perusahaan.

Setelah melakukan evaluasi, tim melanjutkan kunjungan ke Kebun Tanjung Lebar di Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi. Di lokasi tersebut, Tim OSA berdialog langsung dengan manajemen dan pekerja lapangan untuk membahas strategi peningkatan produksi secara teknis.

Kehadiran tim di lapangan menjadi simbol keseriusan perusahaan dalam mendorong peningkatan produktivitas, sekaligus memberikan energi baru bagi seluruh karyawan.

“Kunjungan ini menjadi pengingat bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam rantai keberhasilan. Evaluasi, perbaikan, dan semangat untuk terus maju adalah kunci utama dalam mencapai target,” tutup Hariman.

Oleh: Dimas H. Pamungkas*)

Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, Indonesia sesungguhnya sedang berada dalam masa tenang sebelum badai. Hingga hari ini, masyarakat mungkin belum merasakan secara langsung kelangkaan BBM atau lonjakan harga energi yang ekstrem. Namun, ketenangan itu belum tentu mencerminkan keamanan energi yang sesungguhnya.

Konflik di kawasan Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir telah memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pasokan energi dunia. Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama lalu lintas minyak global, kembali mengalami gangguan. Di saat yang sama, berbagai fasilitas energi di kawasan Teluk juga menjadi sasaran serangan.

Bagi negara pengimpor seperti Indonesia, situasi ini merupakan peringatan serius bahwa pasokan energi global dapat berubah menjadi krisis sewaktu-waktu. Lebih dari seperlima minyak dunia melewati Selat Hormuz. Ketika jalur ini terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara produsen minyak, tetapi juga oleh negara-negara yang bergantung pada impor BBM, termasuk Indonesia.

Di sinilah letak persoalan mendasarnya. Indonesia memang telah berulang kali berbicara mengenai ketahanan energi, tetapi selama ini pembahasannya lebih banyak berhenti pada soal cadangan, subsidi, atau harga. Padahal, tantangan energi hari ini tidak lagi semata soal ada atau tidak adanya minyak, melainkan juga soal bagaimana Indonesia membangun sistem energi yang lebih tahan terhadap guncangan global dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

Karena itu, ketika peneliti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya memperkenalkan “Benwit”, yakni bensin berbahan dasar sawit yang diklaim lebih rendah emisi, publik seharusnya tidak hanya melihatnya sebagai berita tentang inovasi kampus. Kehadiran Benwit justru menarik karena memperlihatkan bahwa Indonesia mulai mencari jalan keluar dari ketergantungan terhadap BBM fosil melalui sumber daya yang dimilikinya sendiri.

Selama ini, sawit lebih sering dibicarakan dalam konteks biodiesel. Indonesia telah bergerak dari B20, B30, hingga B40, dan bahkan sedang bersiap menuju B50. Namun, ada satu fakta yang sering terlupakan: program biodiesel hanya menyentuh sektor diesel. Sementara itu, sebagian besar kendaraan di Indonesia, terutama sepeda motor dan mobil pribadi, masih bergantung pada bensin.

Artinya, bahkan jika Indonesia berhasil sepenuhnya menggantikan solar dengan biodiesel, Indonesia tetap akan menghadapi ketergantungan besar terhadap bensin berbasis minyak bumi. Dalam konteks itulah, gagasan mengenai bensin sawit menjadi penting. Jika biodiesel selama ini berusaha menjawab persoalan diesel, maka bio-bensin seperti Benwit berpotensi menjawab persoalan yang jauh lebih besar: bagaimana mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bensin impor.

Namun demikian, euforia terhadap energi hijau tidak boleh membuat kita lupa pada kenyataan bahwa diversifikasi energi bukanlah proses yang sederhana. Tidak cukup hanya menemukan teknologi baru, lalu menganggap persoalan selesai.

Bahan baku utama energi hijau, termasuk CPO dan CPKO dari kelapa sawit, saat ini telah berada dalam ekosistem yang sudah mapan. Produksi sawit Indonesia selama ini terbagi ke dalam berbagai kebutuhan yang saling berkaitan: pangan, minyak goreng, oleokimia, ekspor, dan biodiesel. Setiap tambahan kebutuhan untuk energi baru, termasuk bio-bensin, berarti akan memunculkan kompetisi baru terhadap bahan baku yang sama.

Inilah tantangan terbesar yang sering tidak terlihat dalam diskusi publik. Ketika ada inovasi seperti Benwit, pertanyaan yang seharusnya muncul bukan hanya “apakah bisa dibuat?”, tetapi juga “dari mana bahan bakunya?”, “berapa biayanya?”, “siapa yang akan menggunakan?”, dan “apa dampaknya terhadap kebutuhan lain yang sudah ada?”

Indonesia tentu dapat mengembangkan bio-bensin dari sawit. Namun, jika bahan bakunya masih harus bersaing dengan kebutuhan pangan, oleokimia, dan biodiesel, maka harga serta keberlanjutan pasokannya akan menjadi tantangan tersendiri. Bahkan pada program biodiesel yang sudah berjalan pun, Indonesia masih menghadapi persoalan ketergantungan terhadap bahan baku penolong dari luar negeri, seperti methanol dan sodium methylate. Dengan kata lain, Indonesia memang telah berhasil mengganti sebagian solar impor dengan biodiesel domestik, tetapi belum sepenuhnya lepas dari ketergantungan terhadap rantai pasok global.

Karena itu, pengembangan bio-bensin maupun energi hijau lainnya tidak boleh berhenti pada produk akhirnya saja. Indonesia perlu menyiapkan industri pendukungnya, mulai dari teknologi proses, katalis, bahan kimia, hingga kemampuan rekayasa dan manufaktur di dalam negeri. Jika tidak, kita hanya akan memindahkan bentuk ketergantungan: dari impor minyak bumi menjadi impor teknologi dan bahan kimia.

Di sisi lain, sebagian kalangan juga mulai melihat potensi energi hijau dari produk samping dan limbah. Gagasan ini memang menarik. Produk samping dan limbah dari kelapa sawit, seperti tandan kosong, minyak dari kolam limbah, maupun residu lainnya, memang dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi. Dalam jangka panjang, pendekatan ini bahkan berpotensi lebih berkelanjutan dibandingkan penggunaan produk utama secara langsung.

Namun, lagi-lagi persoalannya tidak sesederhana itu. Produk samping dan limbah bukan berarti bebas digunakan tanpa konsekuensi. Sebagian residu tanaman masih dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tanah, memperbaiki kandungan bahan organik, dan menjaga keseimbangan ekosistem kebun.

Jika seluruh limbah ditarik keluar demi energi, maka dalam jangka panjang justru dapat muncul persoalan baru berupa penurunan kesuburan tanah, meningkatnya kebutuhan pupuk, dan bertambahnya emisi dari sistem produksi itu sendiri. Belum lagi dari sisi teknologi, proses pengembangannya memerlukan tahapan yang panjang untuk memastikan standar mutu produk benar-benar memenuhi persyaratan ASTM global.

Karena itu, Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati dan lebih ilmiah. Energi hijau tidak cukup dinilai dari seberapa rendah emisi yang dihasilkan di hilir. Yang jauh lebih penting adalah menghitung seluruh siklusnya: mulai dari ketersediaan bahan baku, dampaknya terhadap pangan dan lingkungan, keseimbangan unsur hara, biaya produksi, hingga kelayakan ekonominya.

Dengan kata lain, Indonesia membutuhkan roadmap transisi energi yang lebih konkret. Roadmap itu tidak boleh hanya berisi target-target ambisius, tetapi harus dibangun di atas analisis sains, teknologi, ekonomi, dan lingkungan yang benar-benar matang. Harus jelas biomassa mana yang paling layak dimanfaatkan, baik dari sisi produk utama maupun produk samping dan limbahnya.

Roadmap tersebut juga harus mampu menjawab biomassa mana yang paling rasional untuk jalur biodiesel maupun bio-bensin, tanpa mengabaikan keberlanjutan pangan dan sumber pembiayaan program yang selama ini turut ditopang oleh pungutan ekspor. Di samping itu, tetap harus diperhitungkan pula kebutuhan bahan organik yang harus dikembalikan ke lahan demi menjaga kesehatan tanah dan keberlanjutan sistem produksi.

Inovasi seperti Benwit patut diapresiasi karena memperlihatkan bahwa Indonesia tidak kekurangan ide dan kemampuan teknologi. Namun, krisis energi global hari ini juga mengingatkan bahwa inovasi saja tidak cukup. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara menyiapkan ekosistem yang memungkinkan inovasi itu tumbuh menjadi solusi nyata.

Pada titik inilah urgensi roadmap menjadi semakin jelas. Indonesia tidak cukup hanya merespons krisis energi secara reaktif, melainkan perlu menyusun roadmap transisi energi yang komprehensif dan lebih realistis agar setiap langkah diversifikasi energi memiliki arah yang jelas, basis ilmiah yang kuat, kelayakan ekonomi yang terukur, serta pijakan ekologis yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah apakah Benwit bisa dibuat, melainkan apakah Indonesia siap menempatkan inovasi seperti ini di dalam kerangka kebijakan yang benar. Sebab tanpa roadmap yang jelas, inovasi hanya akan menjadi fragmen-fragmen terpisah yang tidak pernah benar-benar mengubah keadaan. Di tengah dunia yang semakin rapuh secara geopolitik, Indonesia tidak bisa lagi menunda kebutuhan untuk membangun transisi energi yang lebih terarah, lebih realistis, dan lebih berdaulat.

*) Peneliti Kebijakan Kelapa Sawit Nasional dan Pengurus DPP Himpunan Alumni IPB

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili lembaga maupun institusi mana pun.

Pekanbaru, elaeis.co - Karyawan PTPN IV Regional III mulai membiasakan gerakan bike to work atau bersepeda ke kantor sebagai bagian dari upaya mendorong gaya hidup sehat sekaligus mendukung efisiensi energi.

Gerakan tersebut diinisiasi oleh komunitas Gowes Regional 3 (Go_R3) dan mulai dilangsungkan secara bertahap pada akhir pekan ini, dengan melibatkan sejumlah karyawan dari berbagai unit kerja.

Ketua Komunitas Go_R3, Hendra, mengatakan bahwa pada hari pertama pelaksanaan, sedikitnya belasan karyawan telah berpartisipasi dengan menggunakan sepeda sebagai moda transportasi menuju kantor.

“Ini langkah awal yang baik. Kami melihat antusiasme rekan-rekan cukup tinggi untuk mulai beralih ke transportasi ramah lingkungan,” kata dia di Pekanbaru, Jumat (10/4/2026).

Menurut dia, gerakan bike to work tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Hendra berharap, langkah sederhana yang dimulai oleh komunitas tersebut dapat menjadi inspirasi bagi karyawan lainnya untuk ikut serta dalam gerakan serupa ke depannya.

Ia menambahkan bahwa pihak komunitas akan terus melakukan sosialisasi dan mengajak lebih banyak karyawan untuk menjadikan bersepeda sebagai bagian dari rutinitas harian, khususnya saat berangkat dan pulang kerja.

Dukungan terhadap gerakan ini juga datang dari jajaran manajemen, termasuk Region Head PTPN IV Regional III, Bambang Budi Santoso, yang menyambut positif inisiatif tersebut.

Bambang menjelaskan gerakan bike to work sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendorong praktik keberlanjutan serta pengurangan emisi karbon di lingkungan kerja.

"Kita ingin ambil peran melalui gerakan bike to work sebagai langkah nyata menggalakkan efisiensi energi serta pengurangan penggunaan bahan bakar fosil," tutur Bambang.

Jambi,elaeis.co - Langkah nyata dalam mendukung dan menyukseskan program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI dilakukan oleh Ikatan Karyawan BUMN Indonesia (IKBI) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional IV Jambi.

Organisasi istri karyawan PTPN tersebut menebar sebanyak 1.500 bibit ikan nila di kolam stunting yang berada di areal Kebun Kayu Aro, Kabupaten Kerinci.

Kegiatan pelepasan bibit ikan nila ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum IKBI PTPN IV Palmco, Lina Jatmiko, didampingi Ketua IKBI PTPN IV Regional IV Jambi, Yusnidar Khayamuddin, pada Kamis (12/4). Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut Business Support (BS) Head PTPN IV Regional IV Jambi, Dhanny Hermawan, serta Manager Kebun Kayu Aro, Indra Utama Lubis.

Sekretaris PTPN IV Regional IV, Hariman Siregar, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.

“Pelepasan bibit ikan ini merupakan kolaborasi antara IKBI dan PTPN Regional IV melalui program TJSL. Sebanyak 1.500 lebih ikan nila kami lepaskan dan akan dipelihara di kolam stunting di areal Kebun Kayu Aro,” ujarnya.

Menurut Hariman, pemeliharaan ikan nila ini menjadi salah satu upaya konkret dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus membantu masyarakat sekitar, khususnya warga kurang mampu.

“Salah satu upaya nyata kami adalah dengan membudidayakan ikan nila yang nantinya dapat dikonsumsi oleh masyarakat, terutama yang membutuhkan,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa seluruh proses, mulai dari pelepasan bibit hingga masa pembesaran ikan, akan dikelola oleh anggota IKBI Regional IV bersama manajemen Kebun Kayu Aro.

“Dalam waktu sekitar tiga bulan, saat ikan sudah siap konsumsi, hasilnya akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat sekitar kebun. Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap warga sekaligus kontribusi dalam mendukung ketahanan pangan,” pungkasnya.

Sumut, elaeis.co – PTPN IV PalmCo menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi lokasi implementasi awal introduksi tiga spesies serangga penyerbuk unggul asal Tanzania Afrika Timur sebagai bagian dari upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit nasional.

Kesiapan ini juga mencakup peran strategis sebagai pusat pembelajaran lapangan sekaligus lokasi monitoring dan evaluasi pasca pelepasan.

"Kami siap menjadikan kebun kami sebagai lokasi implementasi awal tempat pembelajaran lapangan sekaligus sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi pasca pelepasan," kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo yang diwakili oleh Direktur Operasional, Rediman Silalahi. 

Hal ini disampaikan Rediman Silalahi dalam acara pelepasan serangga penyerbuk di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Unit Marihat, Simalungun yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-45 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Rediman mengatakan, dalam praktik operasional, keberhasilan penyerbukan menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat pembentukan buah (fruit set) yang berdampak langsung terhadap produksi. 

Namun, dalam kondisi tertentu, penyerbukan alami tidak selalu optimal sehingga membutuhkan intervensi tambahan seperti asistensi penyerbukan manual yang memerlukan biaya dan sumber daya besar.

"Kami memahami, bahwa proses introduksi serangga penyerbuk ini telah melakukan rangkaian penelitian, pengujian serta proses karantina yang sangat ketat. Hal ini memberikan keyakinan bagi kami selaku pelaku usaha bahwa inovasi ini dilakukan secara hati-hati, terukur dan bertanggungjawab," papar Rediman.

Melalui introduksi serangga penyerbuk unggul ini, PTPN IV PalmCo melihat peluang besar untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat stabilitas produksi, serta mengurangi ketergantungan terhadap intervensi manual. Inovasi ini dinilai tidak hanya berbasis kajian ilmiah yang kuat, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Lebih lanjut, PTPN IV menilai bahwa keberhasilan program ini merupakan bukti penting bahwa kemajuan industri kelapa sawit harus didorong melalui pendekatan berbasis riset, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. 

Proses introduksi yang telah melalui tahapan penelitian, pengujian, dan karantina ketat memberikan keyakinan bahwa inovasi ini dilakukan secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. 

Terlebih, riset ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Badan Pengelola Dana Perkebunan, Badan Karantina Indonesia, PT Riset Perkebunan Nusantara, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), serta konsorsium perusahaan anggota GAPKI.

Sebagai tuan rumah kegiatan, PTPN IV PalmCo menegaskan komitmennya untuk mendukung tahapan implementasi berikutnya. Kebun milik perusahaan akan dijadikan lokasi implementasi awal yang berfungsi sebagai laboratorium lapangan untuk pembelajaran praktis sekaligus sebagai bagian integral dari proses monitoring dan evaluasi pasca pelepasan.

Inisiatif yang dimulai di Kebun Marihat ini diharapkan menjadi milestone penting dalam peningkatan produktivitas kelapa sawit nasional, sekaligus model yang dapat direplikasi di berbagai wilayah perkebunan di Indonesia.

Industri kelapa sawit sebagai sektor strategis nasional membutuhkan penguatan berkelanjutan dalam aspek produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga penelitian, dan pelaku usaha menjadi kunci utama.

"Kami meyakini bahwa melalui sinergi yang kuat, inovasi yang berkelanjutan serta komitmen Bersama untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, industri kelapa sawit Indonesia akan semakin Tangguh dan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan nasional." pungkas Rediman.

Jakarta, elaeis.co – Pola konsumsi gula rumah tangga di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, di tengah naiknya produksi gula nasional. 

Namun, ketergantungan pada impor gula masih menjadi “bayangan panjang” yang sulit dihapus dari sistem pangan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi gula pasir rumah tangga turun dari sekitar 1,8 juta ton pada 2021 menjadi 1,46 juta ton pada 2025. Penurunan ini terjadi seiring perubahan pola konsumsi masyarakat yang mulai mengurangi asupan gula.

Di saat yang sama, produksi gula kristal putih justru meningkat dari 2,38 juta ton menjadi 2,67 juta ton dalam periode yang sama. Kenaikan produksi ini ditopang perluasan lahan tebu yang meningkat dari sekitar 449.010 hektare menjadi 563.000 hektare.

Meski tren impor menunjukkan penurunan, angka ketergantungan Indonesia terhadap gula luar negeri masih tergolong tinggi. BPS mencatat impor gula turun dari 5,48 juta ton pada 2021 menjadi 3,93 juta ton pada 2025, setelah sempat mencapai puncak 6,01 juta ton pada 2022.

Sebagian besar impor tersebut merupakan gula mentah yang digunakan sebagai bahan baku industri gula rafinasi, terutama untuk sektor makanan-minuman, farmasi, hingga hotel, restoran, dan kafe (horeka).

Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menjelaskan total konsumsi gula nasional pada 2025 mencapai 6,33 juta ton, yang terdiri dari berbagai sektor pengguna.

Industri pengolahan menjadi konsumen terbesar dengan 3,87 juta ton, disusul rumah tangga 1,46 juta ton, sektor horeka 970.965 ton, jasa-jasa 28.778 ton, dan SPPG program makan bergizi gratis sebanyak 579 ton.

“Secara umum, konsumsi gula dan minuman bergula cenderung turun. Namun, ketergantungan terhadap impor masih menjadi tantangan,” ujarnya dalam rapat di DPR, Senayan.

Penurunan konsumsi juga terlihat pada data per kapita. BPS mencatat konsumsi gula nasional turun dari 6,85 kg per kapita per tahun pada 2017 menjadi 5,15 kg pada 2025.

Sementara itu, konsumsi minuman manis seperti teh kemasan dan minuman bersoda juga merosot tajam, dari 66,97 liter menjadi 33,61 liter per kapita per tahun pada periode yang sama.

BPS menilai perubahan ini dipengaruhi pergeseran gaya hidup masyarakat ke pola konsumsi yang lebih sehat, serta perubahan pola belanja yang kini lebih banyak mengandalkan makanan dan minuman jadi.

Meski produksi meningkat dan konsumsi rumah tangga menurun, struktur pasar gula nasional dinilai belum sepenuhnya seimbang. Kebutuhan industri yang besar membuat impor tetap menjadi “katup penyeimbang” pasokan.

Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi target swasembada gula nasional, yang masih bergantung pada sinkronisasi antara produksi, distribusi, dan kebijakan tata niaga yang konsisten.

Jakarta, elaeis.co – Kebijakan impor gula rafinasi kembali jadi sorotan panas di parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menilai skema impor yang berjalan saat ini berpotensi menekan bahkan “mematikan perlahan” petani tebu dalam negeri jika tidak segera dibenahi.

Baca Juga: Pabrik Rafinasi Wajib Tanam Tebu, Bikin Industri Ketar-Ketir

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), BPS, hingga BUMN pangan seperti ID Food dan PTPN Group (SugarCo) di Senayan. 

Dalam rapat tersebut, DPR menyoroti tiga masalah utama di sektor gula nasional seperti Impor gula rafinasi yang dinilai tidak terkendali, penumpukan stok gula di gudang BUMN seperti PTPN dan SGN serta kebijakan tarif impor 0% untuk produk turunan seperti etanol. 

Menurut Nasim, kombinasi kebijakan itu membuat industri dalam negeri sulit bergerak. Pabrik gula lokal disebut tidak optimal menggiling tebu karena kalah bersaing dengan produk impor yang masuk tanpa beban tarif. 

“Kalau impor dibiarkan tanpa kontrol, dampaknya bukan cuma ke harga, tapi ke keberlangsungan petani,” tegasnya.

DPR juga menyoroti persoalan gula rafinasi yang disebut sudah berlangsung lebih dari satu dekade tanpa penyelesaian tuntas. 

Situasi ini dinilai menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan industri, stok nasional, dan serapan tebu petani. Di sisi lain, adanya penumpukan stok di gudang BUMN menunjukkan adanya ketidakefisienan distribusi yang berdampak langsung ke rantai pasok.

DPR meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengejar target swasembada gula. Dorongan ini juga sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan sektor pangan dan industri berbasis domestik. 

Nasim juga menyinggung pentingnya penegakan aturan, bukan sekadar regulasi di atas kertas. Termasuk kewajiban importir memiliki kebun tebu sendiri sebagai bentuk dukungan terhadap produksi dalam negeri.

Selain isu impor, DPR turut menyoroti persoalan internal di sektor perkebunan, termasuk konflik agraria dan skema kerja sama operasi (KSO) di tubuh PTPN. 

Salah satu kasus yang disinggung adalah ketegangan di kawasan Ijen, Bondowoso. DPR menyebut pembenahan tata kelola lahan menjadi krusial, termasuk pengawasan terhadap ratusan ribu hektare lahan perkebunan yang belum memiliki kepastian hukum.

Jakarta, elaeis.co – Pemerintah bergerak cepat menata ulang industri gula nasional setelah temuan mengejutkan, sekitar 80 persen kebun tebu dinilai tak lagi produktif.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, berdasarkan evaluasi 2025 atas arahan Presiden Prabowo Subianto, sekitar 70–80 persen tanaman tebu di Indonesia sudah memasuki usia tua dan tak lagi optimal menghasilkan rendemen gula. 

Kondisi itu disebut menjadi salah satu “bocor halus” yang membuat produksi nasional jalan di tempat, sementara kebutuhan terus menanjak seperti gelombang yang tak sabar menepi.

“Lebih dari 500 ribu hektare itu tanaman lama. Kalau dibiarkan, produktivitas tidak akan naik,” ujar Amran. 

Pemerintah kini meluncurkan program bongkar ratoon atau peremajaan tebu secara masif. Targetnya tidak main-main: 300.000 hektare lahan akan direvitalisasi dalam tiga tahun ke depan.

Skemanya dibagi bertahap, masing-masing 100.000 hektare per tahun. Ladang-ladang tua yang selama ini “hidup segan, mati tak mau” akan diganti dengan bibit baru yang diklaim lebih genjah dan produktif.

Di balik rencana besar itu, ada angka yang ikut dipasang di meja perhitungan: Rp1,7 triliun disiapkan untuk tahun anggaran 2025. Dana ini akan mengalir sebagai subsidi pembongkaran dan penanaman ulang, seperti menyiram ulang akar harapan yang sempat kering.

Masalah utama yang disorot pemerintah bukan sekadar luas lahan, tapi usia tanaman yang sudah terlalu tua. 

Akibatnya, produktivitas gula nasional tertahan. Petani pun disebut tidak menikmati keuntungan optimal karena hasil panen yang terus menurun, sementara biaya produksi tak ikut bersimpati.

“Kalau tanaman sudah tua, tidak mungkin produksinya bisa naik. Petani jadi tidak untung,” kata Amran menegaskan.

Program ini menjadi bagian dari ambisi besar pemerintah untuk mengejar swasembada gula nasional. Setelah bertahun-tahun bergantung pada impor, sektor gula kini didorong masuk ke fase baru yaitu modernisasi hulu.

Namun jalan menuju target itu tak mulus. Di banyak daerah, bongkar ratoon berarti juga jeda produksi sementara, yang bisa menekan pasokan jangka pendek sebelum hasil peremajaan benar-benar terasa.

Meski begitu, pemerintah tetap optimistis. Dengan peremajaan besar-besaran ini, produksi gula diharapkan naik signifikan dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak.

Jakarta, elaeis.co – Kebijakan baru yang mewajibkan pabrik gula kristal rafinasi memiliki kebun tebu kembali memanaskan percakapan industri pangan nasional. 

Di balik target besar swasembada gula, kebijakan ini dinilai seperti pintu yang dibuka ke ladang baru namun medan di dalamnya tidak sesederhana yang dibayangkan.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang dipimpin Andi Amran Sulaiman mendorong integrasi hulu-hilir industri gula. Artinya, pabrik rafinasi yang selama ini hanya mengolah raw sugar impor, diminta ikut membangun kebun tebu sendiri demi mengurangi ketergantungan impor.

Langkah ini disebut sebagai strategi memperkuat kemandirian gula nasional. Namun di sisi lain, pelaku industri mulai merasakan getaran ketidakpastian, seolah fondasi lama tiba-tiba diminta menopang bangunan baru yang lebih berat.

Dari sisi pemerintah, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengakui ada tiga tantangan utama yang langsung mengadang implementasi kebijakan ini.

Pertama, kebutuhan investasi besar. Pabrik rafinasi saat ini tidak didesain untuk menggiling tebu, melainkan hanya mengolah gula mentah impor. Perubahan ini berarti bukan sekadar upgrade mesin, tapi transformasi total sistem produksi.

Kedua, persoalan lahan. Sebagian besar pabrik rafinasi berdiri di dekat pelabuhan untuk efisiensi impor, sementara kebun tebu justru berada di wilayah lain yang jauh dari pusat industri tersebut.

Ketiga, logistik. Tebu adalah bahan baku yang “hidup cepat” harus segera digiling setelah panen agar rendemen tidak turun. Jarak jauh antara kebun dan pabrik bisa membuat efisiensi tergerus.

Di titik ini, industri seperti sedang diminta berlari di dua medan berbeda sekaligus: laut dan darat, tanpa jembatan yang benar-benar siap.

Menurut Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia, Dwi Purnomo Putranto, perubahan model bisnis ini bukan perkara ringan. Ia menyebut kebutuhan investasi bisa mencapai sekitar US$150 juta, belum termasuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur kebun.

“Ini bukan sekadar tambah lini produksi, tapi bangun ekosistem baru,” ujarnya dalam laporan yang dikutip.

Artinya, pabrik rafinasi harus berubah dari sekadar “mesin pengolah” menjadi pemain hulu sekaligus hilir. Sebuah lompatan yang bagi sebagian industri terasa seperti berpindah kapal di tengah laut.

Dalam jangka pendek, kebijakan ini juga diperkirakan memicu penyesuaian harga gula rafinasi. Fase transisi, perubahan pasokan, hingga adaptasi teknologi bisa membuat biaya produksi naik sebelum akhirnya stabil.

Namun dalam jangka panjang, pemerintah berharap integrasi ini akan menekan impor dan memperkuat pasokan dalam negeri.

Di sisi lain, risiko terhadap industri makanan dan minuman juga mulai disorot. Gula rafinasi adalah bahan baku penting untuk sektor ini, dan gangguan pasokan sedikit saja bisa merambat seperti riak di air tenang—kecil di awal, tapi bisa meluas.

Pengamat pertanian Khudori menilai kebijakan ini berhadapan langsung dengan realitas desain industri yang sudah terbentuk sejak lama. Pabrik rafinasi, katanya, memang sejak awal dibangun untuk bergantung pada impor raw sugar dan berlokasi dekat pelabuhan.

“Kalau dipaksa berubah total, maka butuh investasi dari nol,” demikian garis besar pandangannya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Soemitro Samadikun menekankan bahwa kebijakan ini bisa berjalan, tetapi hanya jika pemerintah memberi kepastian arah yang jelas, termasuk dukungan lahan, insentif, dan infrastruktur.

Ia bahkan menyebut, tanpa desain yang matang, kebijakan ini bisa berubah menjadi beban baru yang justru memperlambat target swasembada.

Di tengah tarik-menarik kebijakan ini, data konsumsi gula rumah tangga justru menunjukkan tren penurunan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Susenas Maret, Kementerian Pertanian, dan BPS, konsumsi gula tercatat turun dari 1,91 juta ton pada 2016 menjadi 1,46 juta ton pada 2025.

Penurunan ini tidak linier, sempat naik tipis pada 2021 ke 1,80 juta ton, namun kembali turun hingga titik terendah dalam periode tersebut.

Tren ini menjadi sinyal bahwa pasar domestik tidak hanya dipengaruhi produksi, tetapi juga pola konsumsi yang berubah perlahan—seperti arus sungai yang makin menyempit di beberapa titik.

Di lapangan, wacana kewajiban kebun tebu ini berdiri di persimpangan besar. Pemerintah ingin menekan impor dan memperkuat produksi domestik. Industri mempertimbangkan biaya, risiko, dan desain sistem yang sudah mapan. Petani berharap harga lebih stabil dan pasar lebih terbuka.

Di tengah semuanya, gula bukan sekadar komoditas manis. Ia menjadi simbol keseimbangan yang rapuh antara kebijakan, pasar, dan realitas produksi.

Jika tidak dirancang hati-hati, kebijakan ini bisa menjadi jalan panjang yang berliku. Namun jika berhasil, ia bisa mengubah wajah industri gula Indonesia dari ketergantungan menjadi kemandirian.