Jakarta, elaeis.co - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa audit perkebunan sawit dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola sawit nasional.

“Audit tata kelola sawit akan membantu melengkapi data dan informasi dari hulu hingga hilir sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat. Saat ini melalui SIMIRAH 2.0, data aliran distribusi CPO dan minyak goreng sudah dapat dikumpulkan, tapi tentu masih perlu disempurnakan,” katanya dalam keterangan resmi Biro Komunikasi Kemenko Marves.

Luhut mengharapkan semua pihak membantu melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan  sehingga  pemerintah bisa menentukan secara akurat parameter yang harus dijaga dan mendesain kebijakan yang tepat untuk mencapai parameter tersebut.

“Tata kelola sawit kompleks dan melibatkan banyak stakeholders. Berbagai target di sisi hulu dan hilir harus dapat diseimbangkan karena terdapat trade off antara target satu dan yang lain,” lanjutnya.

Menurutnya, peran kelapa sawit sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat dihadapkan pada tekanan ekonomi dunia, baik dari sisi hulu maupun hilir. Realisasi ekspor perlahan mulai meningkat seiring dengan perbaikan kondisi logistik. Alokasi ekspor yang diberikan sudah tinggi sementara alokasi ekspor yang belum digunakan lebih dari 3 juta ton.

“Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan ekonomi yang begitu berat. Dinamika yang terjadi begitu cepat dengan ketidakpastian yang sangat tinggi, termasuk dalam penanganan kelapa sawit dan minyak goreng,” terangnya.

Luhut juga menegaskan bahwa meskipun harga kelapa sawit dipengaruhi oleh kondisi internasional, tetapi pemerintah punya instrumen kebijakan untuk mempengaruhi outcome di domestik maupun internasional. Untuk itu menurutnya setiap stakeholders perlu bekerja secara komprehensif dan terintegrasi.

“Industri Kelapa Sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja di industri ini, serta merupakan penghasil ekspor terbesar. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola yang berjalan saat ini menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran kelapa sawit bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional,” tuturnya.

Pada akhir pengarahannya, Luhut menekankan bahwa kerja sama berbagai pihak merupakan bagian penting dari pelaksanaan perbaikan tata kelola sawit ke depan. Untuk itu, pemerintah pusat, pemda, industri, dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk terus membenahi berbagai permasalahan yang di hadapi.

“Pemerintah saat ini terus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng curah rakyat dengan harga Rp 14 ribu per liter. Kita juga berusaha menjaga kesejahteraan petani sawit serta memastikan profit usaha yang berkeadilan,” jelasnya.