Medan, elaeis.co -  Dari target 12.700 hektar program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), sampai  posisi 13 September 2023 realisasinya baru mencapai 1.434 ha alias 11,3 persen.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun), Kementerian Pertanian (Kementan), Andi Nur Alam Syah, saat bersama  Ketua dan Anggota Komisi IV DPR meninjau PSR di Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara, Sumut, Jumat (15/9).

"Ini masih terus berproses dan tentunya ini menjadi sebuah kerja keras kita semua ke depan untuk dapat mencapai kekurangan dari target," ungkap Andi Nur, dilansir elaeis.co dari website resmi Ditjenbun, Jumat (15/9).

Menurut Andi Nur,  peran dari pemerintah daerah, kementerian lembaga serta perusahaan sebagai mitra harus berkolaborasi untuk dapat merealisasikan target PSR di Sumut, khususnya di Kabupaten Batubara.

Andi Nur lalu mengutip penjelasan ketua kelompok tani di sana yang menegaskan bahwa tanaman kelapa sawitnya tang ikut PSR pada bulan ke-28 sudah panen, hari ini sudah masuk bulan ke-30.

"Hasilnya luar biasa, ini harus menjadi contoh untuk kelompok tani lainnya, jangan takut ikut PSR. Untuk masa tumbang chipping sampai dengan tanaman berbuah, kami Ditjenbun dan BPDPKS sedang mengkaji dan mengusulkan ada program insentif," ungkapnya.

Dijelaskan, untuk memberikan kemudahan bagi perkebunan sawit rakyat yang masih produktif namun belum optimal, telah didorong program sarana prasarana perkebunan kelapa sawit seperti pupuk, pestisida, mesin pertanian, alat transportasi, dan lain sebagainya.

"Ini tentu sangat memberikan harapan besar bagi pekebun sawit di saat kebutuhan akan pupuk semakin tinggi di saat harga pupuk belum stabil," tambahnya.

Selain itu, Ditjenbun juga tengah mengajukan program untuk menjadi salah satu insentif bagi petani, yakni kelapa sawit tumpang sari yang akan didanai oleh BPDPKS yang sifatnya voluntary bukan mandatory.

“Jadi petani sawit yang mau melakukan PSR bisa memilih, menanam jagung kalau terbiasa menanam jagung. Kalau terbiasa menanam kacang akan menanam kacang atau ubi jalar,” jelas Andi Nur.

Sebelumnya Andi Nur menjelaskan, dalam rangka mendorong peran perkebunan sawit rakyat, saat ini telah didorong PSR melalui pendanaan BPDPKS.

PSR merupakan upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tidak produktif dengan benih yang berkualitas, serta juga dilakukan upaya memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat.

Sejak tahun 2017,  menurut Andi Nur, PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 180.000 hektar per tahun sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS.

Sementara Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, menyampaikan pihaknya akan selalu memberikan wadah untuk aspirasi masyarakat dalam berkomunikasi kepada instansi terkait, termasuk soal kebutuhan sarana perkebunan untuk membantu meningkatan hasil perkebunan.

"Mulai dari sekarang Bapak Bupati melalui Kepala Dinas harus sering turun langsung mengawal dan mendampingi petani, siapkan persyaratan agar usulan PSR dan sarprasnya dapat terealisasi," sarannya.

Bupati Batu Bara, Zahir, mengstakan  Kabupaten Batu Bara siap mendukung PSR. "Saya akan kawal program ini. Saya tugaskan Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa harus bersama-sama mendorong petani yang kebunnya sudah berumur lebih dari 25 tahun untuk segera ikut program PSR," tandasnya.

Dikatakan, banyak hal yang akan didapat oleh pekebun. "Potensi pendapatan dari kelapa sawit sangat besar, program ini harus mencapai target 500 hektar, syukur-syukur lebih dari target,” tutup Zahir.