Medan, elaeis.co -- Perubahan iklim global yang memicu peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi di Sumatera menuntut pendekatan baru dalam tata kelola lanskap dan komoditas. Dalam konteks itu, kelapa sawit dinilai tetap memiliki peran strategis sebagai penopang dan pemulih ekonomi daerah terdampak bencana—dengan catatan dikelola di lahan yang tepat dan melalui praktik berkelanjutan.

Pesan penting ini disampaikan Guru Besar Ekonomi Pertanian USU, Prof. Dr. Diana Chalil,  dalam Diskusi Ilmiah bertema “Dialektika Sawit Indonesia: Perubahan Iklim Global sebagai Pemicu Bencana di Sumatera” yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia (RSI) di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Selasa, 10 Februari 2026.

Prof. Diana Chalil yang tampil pada kesempatan ketiga membawakan paparan dengan tema  agak bergeser namun tetap menarik dan penting, menekankan bahwa perdebatan mengenai kontribusi sawit terhadap devisa dan lapangan kerja pada dasarnya sudah relatif selesai. Yang kini menjadi tantangan adalah bagaimana menempatkan sawit dalam konteks risiko iklim dan bencana.

“Bukan hanya luasnya, tetapi di mana. Bukan hanya kemampuan lahannya, tetapi keseimbangan lanskap. Bukan hanya bisa diproduksi, tetapi juga bisa dijual dengan harga baik,” ujar Diana dalam diskusi tersebut.

baca juga : https://www.elaeis.co/berita/baca/dialektika-sawit-dan-perubahan-iklim-menguak-akar-bencana-di-sumatera

Sawit dan efek pengganda ekonomi

Secara nasional, sawit masih menjadi tulang punggung ekspor pertanian. Sekitar 73,83% devisa pertanian Indonesia berasal dari sektor ini, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai sekitar 16,5 juta orang, baik langsung maupun tidak langsung.

Namun, menurut Diana, manfaat sawit tidak berhenti di kebun. Industri sawit terhubung dengan berbagai sektor hilir—dari minyak goreng hingga produk pangan olahan—yang menciptakan forward linkage dan backward linkage kuat dalam perekonomian.

Analisis tabel input–output di Aceh dan Sumatera Utara menunjukkan bahwa sektor berbasis sawit memiliki pengganda output dan kontribusi ekspor yang besar, bahkan menempatkannya dalam kelompok komoditas strategis daerah.

“Kalau kita bilang sawit sebagai lokomotif, maka lokomotif itu harus kuat agar bisa menarik gerbong-gerbong sektor lain,” kata Diana.

Belajar dari pascabencana

Diana menyinggung pengalaman Aceh pascatsunami 2004. Saat itu, banyak petani beralih ke sawit karena dinilai lebih menguntungkan dibanding komoditas lain seperti karet. Perkebunan sawit rakyat pun berkembang pesat, dan kini porsinya mencapai sekitar 42% dari total luas sawit nasional.

Bagi Diana, fakta itu menunjukkan rasionalitas petani. Sawit dipilih karena memberikan kepastian pendapatan. Dalam situasi pascabencana, sumber pendapatan stabil menjadi faktor krusial bagi pemulihan rumah tangga.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ekspansi sawit tanpa memperhatikan kesesuaian lahan justru bisa menimbulkan masalah ekologis dan ekonomi.

Kesesuaian lahan jadi kunci

Paparan Diana menyoroti pentingnya pendekatan berbasis kesesuaian lahan dan lanskap. Studi di Batang Toru menunjukkan banyak area berada pada kelas kesesuaian marjinal (S3) bahkan tidak sesuai (N), dengan kendala utama bahaya erosi dan ketersediaan hara. Kondisi itu berkontribusi pada produktivitas yang lebih rendah.

Sebaliknya, di Aceh Tamiang, proporsi lahan dengan kesesuaian lebih baik relatif lebih besar, meski tetap ada faktor pembatas seperti longsor dan retensi hara.

Diana menegaskan bahwa jenis vegetasi semata tidak bisa langsung dijadikan kambing hitam bencana. Kemiringan lahan, kondisi tanah, serta tata kelola lanskap dari hulu ke hilir sama pentingnya. “Bukan sawit atau bukan sawitnya, tetapi di mana dilakukan penanaman tersebut,” ujarnya.

Dari sisi pekebun rakyat, riset menunjukkan banyak kebun belum mencapai produktivitas optimal. Kekurangan umum ada pada pemupukan dan kualitas bibit. Padahal, dengan perbaikan praktik budidaya, produktivitas bisa mendekati 80% dari potensi.

Jika produktivitas naik, kebutuhan membuka lahan baru bisa ditekan. Tanpa itu, setiap rumah tangga pekebun berpotensi terdorong menambah sekitar 0,66 hektare lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup—yang dalam skala jutaan rumah tangga bisa menjadi tekanan besar bagi lahan dan hutan.

Karena itu, Diana mendorong fokus pada good agricultural practices (GAP) dan best management practices (BMP), bukan sekadar perluasan area.

Ekonomi dan lingkungan tak harus berhadap-hadapan

Dalam kerangka keberlanjutan, Diana mengingatkan konsep tiga P: Planet, Profit, People. Menurutnya, manfaat ekonomi dan lingkungan tidak selalu harus dipertentangkan.

Data kajian di Aceh menunjukkan sebagian besar pengembangan sawit berada di luar kawasan bernilai konservasi tinggi (NKT), meski tetap ada sebagian kecil yang masuk area sensitif dan perlu perhatian serius.

Ketua Umum RSI Kacuk Sumarto, yang tampil sebagai penanggap, antara lain menambahkan bahwa wilayah seperti Aceh dan Sumatera Utara sudah lama bergantung pada sawit. Tantangannya kini adalah meminimalkan risiko ekologis di tengah perubahan iklim.

“Bagaimana dampak ekonomi yang positif tetap kita terima, tetapi risiko ekologisnya bisa diminimalkan,” ujarnya.

Menata ulang di era iklim ekstrem

Di tengah meningkatnya banjir dan bencana iklim, Diana melihat kondisi saat ini sebagai kesempatan “reset”—menata ulang tata kelola sawit dengan pendekatan lanskap, berbasis data, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Sawit, dalam pandangannya, tetap bisa menjadi bagian dari solusi pemulihan ekonomi di Sumatera. Namun masa depannya sangat bergantung pada kualitas tata kelola hari ini. “Pemulihan harus berjalan konsisten dan menghasilkan kesejahteraan di daerah,” ucapnya.-