Jakarta, elaeis.co - Sinyal bahaya bagi iklim investasi sawit nasional mulai terlihat. Di tengah potensi besar hilirisasi dan dominasi ekspor produk olahan, pelaku usaha justru memilih menahan ekspansi. 

Penyebabnya bukan pasar, melainkan ketidakpastian regulasi yang dinilai masih menjadi penghambat utama.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, secara terbuka mengungkap kondisi tersebut. 

Ia menegaskan bahwa kepastian hukum kini menjadi faktor krusial dalam menentukan arah investasi sawit ke depan.

“Pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar bisnis dapat berjalan berkelanjutan,” ujarnya, Rabu (29/4). 

Secara struktur, industri sawit Indonesia sebenarnya berada dalam posisi kuat. Sekitar 90% ekspor sawit nasional sudah berbentuk produk olahan, menandakan keberhasilan strategi hilirisasi selama beberapa tahun terakhir.

Namun, menurut Eddy, fase berikutnya bukan lagi ekspansi besar-besaran, melainkan efisiensi operasional, pengurangan emisi, dan optimalisasi aset. 

Sayangnya, momentum ini terhambat oleh regulasi yang belum sepenuhnya memberikan kepastian.

Alih-alih agresif berinvestasi, banyak pelaku usaha kini mengambil sikap wait and see.

Karakter industri sawit yang padat modal dan berjangka panjang membuat kepastian hukum menjadi kebutuhan mutlak. Salah satu contoh nyata adalah pembangunan fasilitas methane capture untuk pengolahan limbah menjadi energi, yang membutuhkan investasi hingga Rp40 miliar per unit.

Tanpa jaminan regulasi yang jelas, keputusan untuk menggelontorkan dana sebesar itu tentu bukan perkara mudah.

Selain itu, program peremajaan sawit rakyat (replanting) yang menjadi kunci peningkatan produktivitas juga menghadapi tantangan serupa, terutama terkait legalitas dan status lahan.

Isu lain yang disorot GAPKI adalah belum adanya kepastian dalam proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). Banyak pengajuan yang masih menggantung tanpa kejelasan waktu penyelesaian.

Kondisi ini dinilai sangat krusial karena langsung berdampak pada keberanian pelaku usaha untuk melanjutkan investasi.

“Jika belum ada persetujuan, pelaku usaha akan ragu untuk melanjutkan investasi,” kata Eddy.

Ketidakpastian ini menciptakan efek domino: investasi tertahan, ekspansi melambat, dan potensi pertumbuhan ekonomi ikut tertekan.

Tak hanya soal lahan, kebijakan makro juga menjadi perhatian. Rencana pemerintah untuk menahan devisa hasil ekspor sebesar 50% dinilai berpotensi mengganggu arus kas perusahaan.

Bagi industri dengan kebutuhan likuiditas tinggi seperti sawit, kebijakan ini bisa menjadi faktor tambahan yang membuat pelaku usaha semakin berhati-hati.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan lonjakan investasi nasional dalam lima tahun ke depan. 

Berdasarkan rencana Bappenas, total investasi periode 2025–2029 diproyeksikan tembus Rp13.000 triliun, naik signifikan dari periode sebelumnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut target tersebut masih realistis. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menginstruksikan reformasi regulasi untuk memangkas hambatan investasi.

Namun pertanyaannya apakah reformasi bisa berjalan cukup cepat untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha?

Industri sawit Indonesia saat ini berada di persimpangan penting. Di satu sisi, peluang hilirisasi dan pasar global masih terbuka lebar. Di sisi lain, tanpa kepastian hukum, peluang tersebut bisa berubah menjadi potensi yang terlewatkan.

Sikap pelaku usaha yang mulai menahan ekspansi menjadi sinyal bahwa masalah regulasi bukan lagi isu teknis, tetapi sudah masuk level strategis.

Jika tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan momentum untuk memperkuat posisinya sebagai raksasa sawit dunia.