Pontianak, elaeis.co - Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar komitmen dukung pembangunan daerah. Komitmen ini direalisasikan lewat berbagai program kerja periode 2023-2024.

Ketua GAPKI Cabang Kalbar, Purwati Munawir mengatakan pihaknya akan turut serta dalam memposisikan peran strategis sawit sebagai mitra dalam pembangunan di Kalbar. Hal ini Ia utarakan dalam Rapat Kerja Cabang, Selasa (25/7) kemarin.

"Gapki Kalbar sejatinya telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan pembangunan selama ini. Seperti dalam pemeliharaan jalan provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Purwati.

Bukan hanya itu, pihaknya juga telah membantu pemerintah dalam melakukan renovasi bangunan pelatihan kelistrikan pada pusat sertifikasi keahlian tenaga kerja. Kemudian dukungan pelaksanaan magang mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta di perusahaan yang tergabung di Gapki juga terus diberikan.

"Kita juga telah melaksanakan berbagai program sosial peduli. Program ini khusus membantu masyarakat yang terdampak bencana. Seperti banjir, longsor dan sebagainya di berbagai daerah di Kalimantan Barat beberapa waktu yang lalu," rincinya.

Sementara garis besar program Gapki Kalbar 2023 adalah fokus pada peningkatan kapasitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, program ini dapat dicapai dengan kebersamaan dan kekompakan perusahaan di lingkungan organisasi dan pemerintah daerah.

Purwanti mengatakan implementasi program untuk mewujudkan sawit berkelanjutan, diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak baik dari aspek ketenagakerjaan, aspek lingkungan dan sarana pendukung lainnya.

Kendati begitu, ada beberapa program Gapki Kalbar 2022 yang belum berjalan maksimal dan menjadi catatan pihaknya. Seperti program penambahan anggota. Sebab, diakuinya, sampai saat ini belum semua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalbar bergabung di Gapki.

“Kondisi ini berpengaruh pada belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi program dan kolaborasi dengan pihak pemda,” katanya.

Lalu keberadaan unit pengumpul TBS yang tidak sejalan dengan Permentan Nomor 1 Tahun 2018 dan Pergub Kalbar Nomor 065 tahun 2018 yang terpengaruh efektivitas regulasi pemerintah. “Dan terganggunya sistem kemitraan antara petani dan perusahaan inti,” sambung Purwati.

Kemudian produktivitas kebun petani yang perlu segera dilakukan peremajaan. Lalu soal fluktuasi harga TBS pada semester I tahun 2023, serta harga sarana produksi yang cenderung meningkat mempengaruhi sisi penerimaan mitra.

Ada juga catatan soal antisipasi perubahan iklim yang ekstrem pada semester I tahun 2024 melalui kesiagaan peralatan dan SDM pengendali karhutla, dan kendala teknis terkait aspek legalitas keagrarian.

Purwati menegaskan, catatan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan program kerja di tahun 2023, supaya bisa lebih baik.