Lebih lanjut untuk mendukung hulunisasi peningkatan produktivitas sawit rakyat, pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, pemerintah kabupaten/kota, Gapoktan dan perusahaan swasta maupun perguruan tinggi.

“Seperti program peremajaan sawit rakyat yang menggunakan bibit bersertifikat, bantuan sarpras berupa perbaikan rantai pasok, perbaikan jalan, jembatan, alat transportasi, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,” jelasnya

Ketua Bidang Agro Industri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Rapolo Hutabarat, menjelaskan bahwa hilirisasi di industri sawit pada dasarnya sudah berjalan. Pasalnya, ekspor produk sawit didominasi oleh produk hilir itu sendiri.

Dirinya pun menawarkan paradigma baru dalam industri hilir dan hulu sawit. Yakni keberpihakan dengan petani swadaya dengan cara pemberian bibit bersertifikat dan terjangkau, pupuk bersubsidi bagi para petani, menerapkan praktik pertanian yang baik, hingga berkoperasi atau bermitra.

Untuk sektor hulu, dia mengingatkan pemerintah agar menghilangkan ego sektoral demi membenahi tata kelola di sektor hulu itu sendiri lantaran perkebunan kelapa sawit merupakan investasi jangka panjang yang menuntut adanya kepastian hukum.

“Dan dihindari kebijakan yang cepat berubah dan tumpang tindih. Bagi pemerintah, harap segera membentuk lembaga atau badan khusus yang menangani industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih peraturan, kebijakan dan implementasi di lapangan,” kata Rapolo.

Dalam konteks regulasi pemerintah, Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo, Rino Afrino, pun mempertanyakan kepastian dari transisi kepemerintahan terkait komitmennya dalam industri kelapa sawit dalam negeri ini.

Dia pun membeberkan permasalahan mendasar misalnya kepemilikan lahan para petani yang saling tumpang tindih satu sama lain sehingga tata kelola sawit pun menjadi rancu.

“Sepertinya harus ada lembaga 24 jam yang hanya mikir tentang sawit saja. Izin, riset, semuanya disitu. Jadi enggak ada yang main-main terhadap tata kelola sawit. Saya harap sinergi yang dibangun pemerintah, petani dan pengusaha bisa besar dan tumbuh bersama,” jelasnya.