Jakarta, elaeis.co – Studi terbaru dari Telkom University dan Chiang Mai University mengungkap enam kesalahan tata kelola perkebunan sawit yang menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat. Temuan ini menantang pandangan lama bahwa konflik di perkebunan sawit bersifat tak terhindarkan secara struktural.

Makalah berjudul “What to avoid to minimise conflicts in oil palm zones? Lessons from Indonesia” yang terbit di jurnal Development in Practice pada 24 Februari 2026, menekankan bahwa konflik bergantung pada praktik tata kelola dan keputusan kelembagaan tertentu, bukan hanya akibat monokultur sawit itu sendiri.

Tim peneliti, dipimpin Bintar Mupiza, mewawancarai 31 informan, termasuk transmigran, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan dari 15 desa di satu kecamatan di Indonesia. 

Hasilnya menunjukkan bahwa enam hal utama yang memicu konflik perkebunan sawit antara lain:

1. Tidak adanya Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA / FPIC) – Masyarakat lokal tidak dilibatkan secara partisipatif dalam menerima atau menolak proyek sawit di wilayah mereka.

2. Persetujuan eksklusif yang berpusat pada elite – Keputusan hanya diambil oleh pihak berkuasa atau pemilik modal, tanpa melibatkan masyarakat.

3. Penjualan lahan rahasia oleh pejabat korup – Praktik ilegal yang menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik sosial.

4. Insentif tunai yang mendorong masyarakat menjual lahan – Sistem penghargaan finansial yang justru memicu perselisihan dan perebutan tanah.

5. Penetapan batas wilayah secara manual – Batas lahan yang tidak jelas menimbulkan sengketa antarpenduduk atau komunitas adat.

6. Disfungsi hukum – Kelemahan sistem hukum membuat penyelesaian konflik menjadi sulit dan lambat.

Para peneliti menegaskan, praktik-praktik tersebut sebenarnya bisa dihindari. Dengan penerapan tata kelola yang lebih transparan dan partisipatif, konflik di sekitar perkebunan sawit dapat diminimalkan.

“Terlepas dari ketegangan struktural dalam sistem perkebunan, konflik dapat dikurangi dengan menghindari praktik-praktik yang salah, sehingga konflik lebih dipandang sebagai isu politik dan kelembagaan, bukan tak terhindarkan,” tulis tim peneliti.

Studi ini memberikan perspektif baru untuk tata kelola sawit berkelanjutan dan lebih responsif secara sosial, sekaligus menjadi referensi bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun perkebunan sawit yang produktif tanpa menimbulkan konflik.