"Ini adalah sebuah tantangan yang sebenarnya ada jalan keluarnya, ada solusinya, yaitu lakukan percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan sarana dan prasarana (sarpras)," tutur Yunus lebih lanjut. 

Solusi yang ia sebutkan itu sangat pantas untuk dikebut, apalagi saat ini pemerintah masih belum memiliki sikap yang jelas terkait oebijakan moratorium perkebunan sawit.

"Kan sekarang ini belum jelas apakah pemerintah akan mencabut moratorium pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh pihak swasta atau tidak," Yunus menambahkan. 

"Dengan demikian, maka tumpuan utama untuk peningkatan produksi berbagai produk turunan kelapa sawit ya ada di perkebunan kelapa sawit milik rakyat," tegas M Yunus, Wakil Ketua DPW APKASINDO Sumsel.

Sebelumnya diberitakan bahwa pihak Ditjen Industri Agro Kemenperin saat ini diketahui sedang menyusun sebuah peta jalan atau roadmap bertajuk "Sawit Indonesia Emas 2045". 

"Peta jalan ini diharapkan dapat mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, mencakup semua aspek dari hulu hingga hilir, hingga tahun 2045," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika.

Menurut Putu, seperti dikutip elaeis.co, Kamis (19/9/2024), inisiatif ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan sektor kelapa sawit Indonesia di masa depan.

Dengan demikian, tuturnya lebih lanjut, perkebunan sawit tetap dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional dan lingkungan secara umum.