Jakarta, elaeis.co - Pertumbuhan ekonomi di negara-negara berpenghasilan menengah di Asia Tenggara selama beberapa dekade terakhir menuai pujian karena berhasil mengurangi angka kemiskinan baik secara absolut maupun relatif. Di Indonesia, meski angka kemiskinan telah menurun, namun ketidakamanan pangan masih tinggi, termasuk di daerah pedesaan yang berada di sekitar perusahaan perkebunan sawit.

Masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan sawit banyak yang belum mendapat dampak signifikan dari sisi ekonomi, bahkan sebaliknya mereka masih berada dalam kondisi miskin dan mengalami keterbatasan akses pada pangan dan sumber daya. Ada juga yang mengalami kesulitan dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan karena ketiadaan lahan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan sawit, bukan malah terus memberikan konsesi lahan pada perusahaan besar.

Hal tersebut mengemuka dalam Konferensi Internasional yang bertajuk ‘The Paradox of Agrarian Change: Food Security and the politic of social Protection in Indonesia’ yang berlangsung di Gedung Masri Singarimbun, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Yogyakarta, kemarin.

Antropolog dari Universitas Indonesia, Suraya Afif PhD, mengatakan, program reformasi agraria yang dicanangkan pemerintah belum berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan terutama mereka yang tinggal di sekitar lahan perusahaan perkebunan sawit. “Perusahaan mendapatkan konsesi lahan hingga ratusan ribu hektare sementara penduduk sekitar tetap hidup miskin dan tidak lepas dari persoalan stunting,” katanya melalui keterangan resmi Humas UGM.

“Pemerintah perlu mengatasi keterlanjuran ini. Isu agraria harus menjadikan persoalan kemiskinan dan stunting sebagai fokus utama untuk mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat di pedesaan,” tambahnya.

Dari hasil penelitiannya di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Afif menyebutkan banyak pemuda dan perempuan terpaksa keluar dari desa untuk mencari penghasilan baru ke perkotaan karena tidak memiliki mata pencaharian. "Sebenarnya obsesi mereka punya lahan untuk mata pencaharian, namun lahan dikuasai perusahaan perkebunan,” jelasnya.

Tidak hanya kesulitan untuk mendapatkan akses sumber penghasilan, penduduk desa di sekitar perkebunan sawit juga memiliki kendala akses pada sumber pangan. "Tidak hanya hidup miskin, para anggota keluarga juga mengalami persoalan stunting," paparnya.

Sementara Sosiolog dari Universitas Sumatera Utara, Dr Henri Sitorus, menuturkan, pembukaan akses pangan dan sumber daya lahan sangat diperlukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan sawit. “Studi kasus yang kita temukan sangat beragam terkait keamanan pangan dan perikanan. Belum lagi ketimpangan dan kesempatan kerja di perusahaan perkebunan meski hanya sebagai buruh lepas,” katanya.

Henry telah melakukan penelitian di Kabupaten Asahan dan Langkat di Sumatera Utara untuk melihat angka stunting di sekitar perkebunan sawit sejak era 1980-an.

“Di Asahan itu menurut data Riskesdas tahun 2013, stunting mencapai 44,7 persen. Sementara di Langkat 55,5 persen. Perlu dicatat, dua kabupaten ini adalah pusat produksi minyak sawit di Sumatera Utara,” ungkapnya.

Dari sisi kemiskinan, jumlah penduduk miskin di dua wilayah itu tetap besar sehingga dampak kehadiran perkebunan sawit dipertanyakan. “Angka kemiskinan di Langkat  81 persen, sedangkan di Asahan 41 persen. Warga yang bisa lepas dari kemiskinan setelah menerima manfaat dari perkebunan sawit di Langkat hanya 11 persen sedangkan di Asahan ada 33 persen,” sebutnya.

Menurutnya, penyebab masyarakat tetap miskin di tengah ekspansi sawit adalah karena posisi tawar petani sawit sangat rendah, lahan yang sempit, dan harga sawit yang tidak menentu. “Kebanyakan masyarakat hanya menjadi buruh harian lepas di perkebunan. Mereka bisa kehilangan pekerjaannya sewaktu-waktu,” tukasnya.