Bengkulu, elaeis.co - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) telah menggelar pembahasan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit tahun 2023. Rapat tersebut berlangsung di aula hotel kawasan Kota Bengkulu, Senin (4/12).

Dalam rapat koordinasi yang melibatkan perwakilan DJPb Bengkulu, Kantor Pertanahan Provinsi Bengkulu, serta berbagai instansi terkait, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, menyampaikan arahannya. 

Isnan Fajri mengutip Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 yang mengamanatkan penggunaan DBH Sawit untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

"Sekaligus untuk pendataan perkebunan sawit rakyat, penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan, serta pembinaan untuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil," ujar Sekda Isnan Fajri.

DBH Sawit, sebagaimana dijelaskan oleh Isnan, merupakan bagian dari dana Transfer ke Daerah (TKD), dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit. 

Harapannya, penggunaan DBH Sawit akan membantu pendataan dan pemetaan lahan sawit masyarakat, serta memberikan perlindungan sosial kepada pekerja atau petani.

"Semoga penggunaan DBH Sawit akan membantu pendataan dan pemetaan lahan sawit masyarakat, serta memberikan perlindungan sosial kepada pekerja atau petani," ujarnya.

Menurut Isnan, rapat koordinasi ini juga menjadi platform untuk mengharapkan koordinasi lebih lanjut dalam pembahasan, penyusunan rincian kegiatan penggunaan (RKP) DBH Sawit. 

Sekda Insan menekankan perlunya konsolidasi realisasi penggunaan dan pemantauan alokasi pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu.

"Kami ingin DBH sawit bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, semoga dengan adanya rapat ini kita akan tahu penggunaan dan pemantauan alokasi pelaksanaan kegiatan," tuturnya.

Dengan alokasi pengelolaan DBH Sawit sebesar Rp 106 miliar, Isnan Fajri berharap alokasi 80 persen dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur dan 20 persen untuk kegiatan lainnya. Langkah ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Semoga alokasi yang diberikan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," pungkasnya.