Aceh, elaeis.co - Bukan hanya pengguna jalan, petani kelapa sawit di Provinsi Aceh juga berharap ada perbaikan jalan lintas di Barat Selatan Aceh (Barsela) terutama di wilayah  Geurutee, Kulu dan Paro. Pasalnya jalan tersebut dinilai sangat ekstrem dan menyebabkan banyak kendaraan mengalami kecelakaan.

Dampaknya, tidak banyak angkutan kelapa sawit mau melintasi jalan tersebut. Alhasil petani kudu merogoh kocek lebih dalam untuk menutupi biaya angkutan tadi.

Belum lama ini, jalan lintas tersebut tersiram minyak CPO yang kemudian membuat jalan licin.

"Sebetulnya tuntutan kita, baik petani dan pengemudi sudah mendapat respon dari Gubernur Aceh beberapa waktu lalu. Namun sampai saat ini seperti tidak ada realisasinya. Padahal jalan ini sudah banyak makan korban, dan juga mengorbankan petani sawit," ujar Fadhli Ali salah satu pengurus DPP Apkasindo yang berdomisili di Provinsi Aceh, Senin (27/4).

Untuk itu lanjutnya, perlu kita tanyakan kembali apakah respon itu serius atau hanya isapan jempol semata.

Sejak ada respon beberapa waktu lalu, Fadhli mengaku telah diam dan menunggu realisasinya. Namun sampai saat ini justru tidak ada tindak lanjutnya.

"Persoalan di Geurutee, Kulu dan Paro itu bukan sekedar persoalan tumpahan CPO. Namun juga kondisi jalan yang sempit. Sementara intensitas kendaraan yang melintas meningkat sekarang, sering ada mobil berbadan besar yang rusak di badan jalan. Selain itu batu-batu retak bergelantungan dan mengancam keselamatan pengendara," paparnya.

Ceritanya, seminggu lalu di gunung Seulekat dekat gunung Kapur, Bakongan,  Aceh Selatan, terjadi longsoran tanah dan batu dan melindas mobil L-300. Dua hari kemudian di Aceh Jaya pohon tumbang dan menimpa kendaraan dinas mantan Kepala Bappeda Aceh, Dr. Teuku Ahmad Dadek yang sedang perjalanan dinas ke Meulaboh. 

"Jadi peristiwa longsor, pohon tumbang, tumpahan CPO, banjir dan kendaraan gagal nanjak dan jatuh ke jurang sudah jadi pemandangan keseharian warga yang melintas wilayah Barsela. Kita sudah "puasa bicara" soal geurutee sejak gubernur berjanji dan menegaskan akan tuntas pembangunannya pada 2028," bebernya.

"Kita beri waktu dan dukung pemerintah, supaya mereka nyaman kerja. Tapi sekarang kita kembali bertanya  apakah itu sungguh- sungguh?. Untuk itu kita berharap anggota DPRD atau DPR RI menelusuri dan mengawal janji itu untuk kepentingan bersama," tandasnya.