Jambi, elaeis.co - Proses usulan peremajaan sawit rakyat (PSR) dinilai petani sangat lambat. Dampaknya, minat petani untuk mengikuti program itu semakin rendah.

Hal ini terjadi di wilayah Sungai Bahar, Provinsi Jambi. Di wilayah itu petani yang tergabung dalam Apkasindo telah mengusulkan peremajaan untuk 120 hektar kebun kelapa sawit. Namun sejak diusulkan Februari lalu, belum juga mendapat rekomendasi teknis (rekomtek) dari Ditjenbun.

Padahal, status pengajuan itu sudah berada di tahap proses penerbitan rekomtek pada Juni lalu. Artinya, tinggal penerbitan SK rekomtek dan pencairan dana PSR. Namun sudah berjalan 4 bulan hingga saat ini, keputusan rekomtek tak kunjung dilakukan.

Berkaca dari lambatnya proses itu, tidak sedikit petani yang mengajukan PSR di tahap kedua mulai mundur satu per satu. "Kita bingung juga, atau apakah ada rencana mau mengalihkan dana program PSR ini ke peruntukkan lain, ya?" tanya Ketua Bidang Hukum & Advokasi DPW Apkasindo Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo, Rabu (11/10).

Menurutnya, pemerintah kudu kembali sadar dan ingat bahwa PSR adalah program strategis Presiden Jokowi untuk peningkatan produktivitas sawit rakyat Indonesia. Namun prakteknya Ditjenbun terkesan mempersulit untuk rekomtek.

"Petani sangat berharap proses ini dapat berjalan cepat dan baik. Sebab petani sudah sangat menunggu," katanya.

Lanjutnya lagi, dana PSR yang dikumpulkan oleh BPDPKS tersebut juga berasal dari perkebunan kelapa sawit. Sementara riset BPDPKS yang didanai hingga ratusan milyar hasilnya kurang bersifat teknologi tepat guna.

"Kita siap di garda terdepan demi suksesnya program PSR ini, Sebab potensinya akan sangat bermanfaat bagi petani kelapa sawit," tandasnya.