Minta Tata Kelola Harga Dibenahi

Sebagai solusi, APKASINDO meminta pemerintah segera memperbaiki tata kelola pembentukan harga CPO nasional, termasuk mengkaji perubahan sistem tender KPBN menjadi Bursa Sawit Indonesia yang dinilai lebih transparan dan mampu mencerminkan harga pasar.

Selain itu, organisasi petani sawit tersebut juga berharap Satgas Pangan, Kementerian Pertanian, dan Direktorat Jenderal Perkebunan memperkuat pengawasan terhadap praktik pembelian TBS di lapangan.

"B50 adalah kebijakan yang baik. Tetapi kalau harga TBS petani tidak ikut naik, maka manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh jutaan petani sawit Indonesia," tutup Gulat.