JAKARTA, elaeis.co - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya penyelesaian penggunaan tanah di dalam kawasan hutan, dan salah satunya diterapkan untuk kepentingan kebun sawit milik rakyat.

Hal itu disampaikan Menko Perekonomian saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial, SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), serta Sertifikat Layanan Dana Lingkungan (SLDL).

Semua surat itu, berdasarkan keterangan resmi yang diperoleh elaeis.co, Sabtu (10/8/2024), diserahkan Presiden Jokowi kepada perwakilan masyarakat saat digelar Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2, di Jakarta Convention Center (JCC), pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan juga penyerahan SK oleh Presiden Joko Widodo kepada penerima manfaat dengan rincian yakni SK TORA (SK Biru) seluas 43.100 hektar (Ha) dan SK Hutsos (SK Hijau) seluas sekitar 1.085.276 Ha. 

Selain itu, termasuk di dalam hutan sosial, yaitu hutan adat seluas 15.879 Ha kepada masyarakat hukum adat, serta untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan total 37.000 Ha, yakni seluas 17.600 hektare dari Hutsos dan 19.400 Ha dari tanah hutan TORA.

Di samping Airlangga Hartarto, perlu diketahui yang mendampingi Presiden Jokowi dalam acara itu adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan lainnya 
 
Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan reforma agraria yang merupakan salah satu pilar utama dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2017.

Kebijakan itu, kata dia,, menekankan pada pemberian perlakuan yang sama (equality) dan kesetaraan (equity) kepada masyarakat berupa aset atau modal kepada masyarakat ekonomi lemah, salah satunya dalam bentuk lahan atau tanah.