Jambi, elaeis.co - Petani kelapa sawit di Pprovinsi Jambi saat ini tengah gundah gulana. Pasalnya hasil kebun kelapa sawit petani tak lagi cukup untuk penuhi kebutuhan.

Ketua Bidang Hukum & Advokasi DPW APKASINDO Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo mengatakan berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan, 8 kabupaten penghasil kelapa sawit di Jambi tengah dihadapkan dengan rendahnya harga komoditas andalan Nusantara itu. Malah ia menilai harganya saat ini sudah tidak manusiawi, khususnya harga yang ditentukan oleh PKS yang ada.

"Harga kini sedang amburadul. Termasuk yang ditetapkan oleh PKS tanpa kebun. Sudah di luar aturan jaringan tata niaga yang seperti sewenang-wenang," katanya, Minggu (21/5).

Parahnya lagi, kata Harry, hasil kebun kelapa sawit milik petani kini tengah menurun atau trek. Kondisi ini masih ditambah lagi dengan harga pupuk yang menjulang ke langit, sehingga petani tidak pula mampu merawat kebunnya dengan baik.

Imbuhnya lagi, kondisi ini sudah dirasakan petani sejak bulan Januari 2023. "Kami seakan tidak merasakan hadirnya pemerintah yakni dari pihak Kementrian maupun dari para wakil rakyat yang tiap 5 tahun memohon suara masyarakat termasuk petani," paparnya.

Kondisi ini, dinilai Harry sudah sangat mengkhawatirkan. Maka seharusnya pemerintah mengambil langkah kongkrit untuk membantu petani.

"Apa harus ada ibarat petani mati dalam kebun sawitnya sendiri. Sampai kini kondisi ini menghantui para petani sawit kita," katanya.

Masih seakan terus menekan petani, kondisi ini lagi diperparah dengan PKS yang membangun ramp di pedesaan khususnya sentra kelapa sawit. Ini kata Harry sangat mengganggu tata niaga sawit dan merugikan petani. Bahkan juga merugikan hingga hilir sektor perkebunan kelapa sawit.

"Rangkaian bisnis seperti inilah yang secara detail tidak diketahui oleh lintas Kementerian dan stakeholder di pemerintah pusat, sementara para bupati dan OPD pemberi perizinan tidak mempertimbangkan secara analisa ekonomi serta dampaknya bagi tatanan ekonomi rakyat," ujarnya.

"Nah, disinilah selayaknya BPDPKS dan KOMRAH dapat membaca situasi ini dengan cepat dan tepat. Kemudian mencarikan solusinya karena berdampak pada kehancuran kehidupan petani sawit swadaya dan masyarakat sekitar PKS-PKS yang akhirnya daya beli menurun pasti berlanjut ke resesi, stagflasi dan inflasi," pungkasnya.