kepastian hukum
Sorotan terbaru dari Tag # kepastian hukum
Gubernur Kalbar Bertemu Pengurus GAPKI, Begini Komitmen yang Dihasilkan
Industri kelapa sawit Kalimantan Barat (Kalbar) menapaki babak baru dengan kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima kunjungan jajaran GAPKI Kalbar di ruang kerjanya untuk membahas langkah konkret memperkuat sektor sawit yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pertemuan itu menjadi momen penting dalam menyelaraskan kebijakan, investasi, dan tanggung jawab sosial demi kesejahteraan
Bersertipikat atau Tidak, Masyarakat Kotawaringin Barat Diingatkan Pasang Tanda Batas Tanah
Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Dr H. Budi Santosa, menghadiri Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kadipi Atas, Kecamatan Pangkalan Lada.
Dukung Pelaku Usaha, Kementerian ATR/BPN Siap Percepat Penerbitan Sertifikat HGU
Kerja sama pemerintah dan pelaku usaha komoditi kelapa sawit diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono: 'Kondisi Sawit Saat Ini Sedang Tidak Baik-baik Saja!'
Eddy Marrono menyebutkan GAPKI berharap ada kepastian hukum dan regulasi dalam industri sawit, baik di pusat maupun nasional.
1.000 Sertifikat Tanah Dibagikan ke Warga Riau
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni menyerahkan 1.000 sertifikat tanah di Provinsi Riau
Bukan Hanya Petani, Klaim Kawasan Hutan Juga Hantui Pengusaha Sawit
Masalah legalitas lahan menjadi topik bahasan hangat di forum pemangku kepentingan industri minyak sawit Indonesia ke-8 (8th IPOS Forum) yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (gapki) di Medan, Sumatera Utara.
Di Sumut Ditemukan 75 Ton Minyakita Diduga Ditimbun Distributor
diproduksi sejak November 2022, namun hingga Februari 2023 belum diedarkan kepada masyarakat.
Banyak Tanah Belum Terdaftar, Daerah ini Diminta Percepat Program PTSL
dari laporan yang masuk, banyak tanah hasil pembebasan masih belum terdaftar.
PPL Gelar Sidang Finalisasi Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah
sertifikat tanah sangat penting karena bisa memberikan kepastian perlindungan hukum
Permasalahan HGU di Daerah ini Masuk yang Paling Kronis
Harapannya, ke depan pemerintah, kepolisian, kejaksaan dan BPN mempunyai sebuah panduan (roadmap) dalam menyelesaikan permasalahan tanah