Legal
Sorotan terbaru dari Tag # Legal
Integrasi Sapi-Sawit Jadi Alternatif Pemenuhan Kewajiban 20 Persen Plasma
Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong percepatan penerapan integrasi peternakan sapi dengan perkebunan kelapa sawit. Model ini juga dinilai efektif sebagai alternatif pemenuhan kewajiban 20 persen plasma oleh perusahaan perkebunan. Topik integrasi sapi-sawit ini mengemuka dalam audiensi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
Para Kepala Desa di Babel Sambangi Kejagung, Serahkan 80.000 KK dan KTP Petani Sawit di Kawasan Hutan
Setelah mendatangi dan menemui pejabat di Kementerian Kehutanan (kemenhut), 46 kepala desa dari seluruh kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendatangi gedung Kejaksaan Agung (kejagung). Para kepala desa ini didampingi unsur legislatif seperti Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya SH MH bersama Ketua Komisi II dan III DPRD, dan pejabat dari dinas teknis terkait di daerah. Kedatangan rombongan tersebut difokuskan ke Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Pusat sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kebun sawit di dalam kawasan hutan.
Pastikan Permohonan PT CTM Sesuai Tata Ruang dan Bebas Konflik, FPR Muba Gelar Rakor
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan, di bawah kepemimpinan Bupati HM Toha dan Wakil Bupati Kyai Rohman menegaskan komitmen penataan ruang berkelanjutan. Melalui Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten Muba, digelar rakor pembahasan Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atas nama PT Campang Tiga Mukut (CTM) di Ruang Rapat Randik Kantor Bupati Muba. Kegiatan ini membahas rencana kegiatan perkebunan kelapa sawit dengan Kode KBLI 01262 di Desa
Punya 63 Pabrik Sawit, Perusahaan Global Diundang Bangun Refinery di Aceh
Pemerintah Aceh mengajak perusahaan-perusahaan global untuk menanamkan investasi di sektor hilirisasi kelapa sawit, termasuk membangun pabrik pengolahan (refinery) yang hingga kini belum tersedia di Tanah Rencong. Ajakan ini disampaikan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, saat peluncuran Kelompok Kerja
Puluhan Ribu Benih Sawit Ilegal Dimusnahkan di Kutai Kartanegara
Setelah berhasil diamankan dalam beberapa operasi gabungan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (kaltim), pihak berwenang melakukan pemusnahan terhadap puluhan ribu benih kelapa sawit ilegal. Kegiatan ini dilakukan di Jalan Poros L2, Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang.
Masuk Kawasan Hutan, 9 Ribu Hektar HGU Lahan Sawit PT Agro Muko Tak Diperpanjang
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN melakukan evaluasi pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di sejumlah provinsi, termasuk Bengkulu. Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, Indera Imanuddin, menyampaikan laporan terkait perpanjangan HGU milik PT Agro Muko. Indera menjelaskan bah
Komisi II DPRD Sulbar Dorong Akurasi Pemetaan Kawasan Hutan
Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat kerja bersama dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, yakni Dinas Kehutanan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas). Agenda utama rapat ini adalah sinkronisasi program dan strategi kedua OPD dala
Bangun Kebun Sawit, Masyarakat Ngguti Ingin Jadi Tuan di Tanah Sendiri
Di tengah dinamika pembangunan desa dan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Papua Selatan, Koperasi Serba Usaha (KSU) Iska Bekai milik masyarakat adat Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, layak mendapat perhatian.
Produksi Sawit Merosot, ini Strategi Kementan Mengatasinya
Industri sawit nasional tengah menghadapi tantangan serius. Produktivitas kelapa sawit Indonesia stagnan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Saat ini, rata-rata produksi sawit nasional hanya berkisar 3,8 ton per hektare per tahun, jauh di bawah potensi idealnya yang bisa mencapai 5 hingga 6 ton.
Semua Pihak Diajak Dorong Percepatan PSR di Kotawaringin Timur
Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, H. Halikinnor MM, mengajak semua pihak mendorong percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk meningkatkan produksi sawit.