Namun angka tersebut dinilai masih bisa bertambah besar jika praktik serupa terjadi di transaksi lain di luar sampel yang diperiksa.

“Kalau semua, ya pasti lebih besar karena itu baru sampel kecil,” tambah Purbaya.

Di sisi lain, Kementerian Pertanian memilih fokus pada persoalan di hulu industri sawit, terutama terkait stabilitas harga tandan buah segar (TBS) yang saat ini dikeluhkan petani karena mengalami penurunan.

Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya lebih berkonsentrasi menjaga produksi dan kesejahteraan petani sawit. Ia menyebut telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menstabilkan harga TBS yang anjlok di lapangan.

“TBS itu hasil produksi pertanian, jadi kami fokus di situ. Kami juga sudah memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari solusi,” katanya.

Pemerintah sendiri tengah berada dalam posisi cukup serius mengawasi rantai industri sawit, mulai dari produksi di tingkat petani hingga ekspor. Hal ini menyusul kekhawatiran adanya praktik tidak transparan yang bisa berdampak pada penerimaan negara sekaligus harga di tingkat petani.

Sementara itu, isu dugaan manipulasi ekspor ini juga menyoroti kompleksnya tata niaga CPO di Indonesia yang melibatkan banyak lembaga, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga otoritas kepabeanan di bawah Kementerian Keuangan.

Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan langkah sanksi maupun nama perusahaan yang terlibat secara terbuka. Namun, sinyal penelusuran lebih lanjut terhadap dugaan praktik under invoicing ini diperkirakan akan terus berlanjut.

Kasus ini pun menjadi perhatian serius di tengah pentingnya sektor sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia.

Pemerintah diharapkan mampu memperketat pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terulang dan tidak merugikan petani maupun negara.