Jakarta, elaeis.co - Pengenaan tarif impor hingga 32% oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) dikhawatirkan akan menggerus ekspor komoditas unggulan Indonesia, termasuk minyak sawit.

Untuk menjaga daya saing minyak sawit nasional di pasar global, terutama AS, tetap kuat, kalangan petani berharap Pemerintah Indonesia membebaskan bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) serta produk turunannya.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional, Sabarudin mengatakan, komoditas sawit diperkirakan tak luput dari efek samping penerapan kebijakan AS itu. Dan penerapan BK dan PE kian memperberat kondisi ekonomi perkebunan sawit milik petani nasional.

"Karena itu, SPKS meminta kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan BK dan PE terhadap CPO dan produk turunannya, bisa diturunkan menjadi 0%. Sambil terus memperhatikan gejolak ekonomi yang akan timbul akibat penerapan tarif dagang baru AS tersebut," jelas Sabarudin dalam keterangannya, Rabu (9/4).

Seperti digambarkan para pakar ekonomi, perdagangan dunia akan menuai gelombang badai akibat tarif dagang tinggi yang diterapkan Presiden AS Donal Trump secara sepihak. Oleh AS, Indonesia dikenai tarif hingga 32%. “Akan timbul badai ekonomi baru di perdagangan global sebagai reaksi pemberlakuan tarif dagang tinggi AS," ujarnya.

Diskusi perdagangan dunia yang selama ini fokus di hambatan perdagangan tarif dan non tarif, dengan tarif dagang baru yang sangat besar oleh AS maka seolah-olah meniadakan semua perundingan dagang yang dilakukan selama ini.

"Dampak tarif 32% oleh AS akan dirasakan langsung oleh petani sawit RI, harga jual hasil panen tandan buah segar (TBS) akan terpengaruh. Sesuai hukum ekonomi, tiap ada beban baru maka itu akan terdistribusi hingga ke rantai paling lemah. Dan, posisi paling lemah sepanjang mata rantai produksi sawit secara umum itu petani," paparnya.

Menurutnya, adanya keputusan tarif dagang Presiden Trump akan mendistorsi permintaan CPO dan produk turunannya ke AS sehingga akan menurunkan harga jual TBS hasil panen petani. SPKS Nasional memperkirakan, harga TBS akan turun 2-3% atau sekitar Rp 60-100 per kilogram (kg).

Turunnya harga jual petani tersebut tentu akan terbantu dengan diturunkannya BK dan PE hinga 0%, sehingga harga jual TBS hasil panen petani akan stabil. "Karena itu, penting dan butuh dilakukan penurunan BK dan PE menjadi 0% secepat mungkin," tuturnya.

Dengan pembebasan BK dan PE sawit, SPKS Nasional berharap kondusifitas perkebunan sawit tetap terjaga keberlangsungannya. "Kondisi ini sangat penting bagi petani supaya kinerja perkebunan sawit dapat terus meningkatkan produktivitasnya, sehingga membantu negara menghasilkan devisa dari penjualan CPO dan produk turunannya," tukasnya.

Penihilan BK dan PE dalam ekspor juga bentuk perlindungan pemerintah atas industri sawit nasional secara holistik. Untuk itu, seiring penerapan pajak impor oleh AS hingga 32% untuk produk dari Indonesia, SPKS Nasional mendorong kebijakan Pemerintah RI yang berpihak ke petani sawit dengan menurunkan BK dan PE hingga 0%. Pasalnya, kenaikan pajak impor di AS sebagai negara tujuan ekspor sawit nasional akan berdampak ke turunnya harga jual panen petani.

Selama ini, perolehan BK masuk kas negara, PE dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk dikembalikan ke industri sawit.

"Keberadaan BK dan PE akan berakibat langsung ke turunnya daya saing sawit Indonesia di pasar global secara keseluruhan. Karena itu, sebaiknya Pemerintah RI holistik menjaga dan melindungi industri sawit agar sawit tetap punya daya saing kuat sebagai primadona di pasar minyak nabati dunia," jelasnya.

SPKS Nasional mengingatkan akan kerja-kerja petani yang sudah lama melakukan dan menerapkan praktik budi daya terbaik dan berkelanjutan guna mendorong terbukanya pasar baru di pasar global. Usaha petani itu harusnya mendapat dukungan dari pemerintah, terutama dalam menerapkan kewajiban Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai landasan pengembangan perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia.

Dukungan yang bisa diberikan pemerintah, di antaranya dengan mengawasi perdagangan berbagai sektor barang dan jasa lainnya sebagai pendukung perkebunan sawit, seperti pupuk dan sarana prasarana, agar tidak naik harga jualnya.

"Kami juga mengusulkan agar dana sawit yang dikelola BPDP dapat digunakan langsung bagi kebutuhan sarana dan prasarana petani. Lalu, subsidi biodiesel bisa langsung diberikan melalui insentif harga jual TBS petani yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan nasional," sebutnya.

Kondusifitas akan mendukung program ketahanan pangan dan energi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo. Caranya adalah dengan mendorong partisipasi aktif kebun petani sawit dalam suplai pasokan bahan baku CPO untuk industri sehingga mereka memiliki kemandirian ekonomi.

Karena itu, di beberapa diskusi interaktif bersama para pemangku kepentingan sawit nasional, SPKS mendorong suplai bahan baku bagi pabrik biodiesel berasal dari petani. “Dengan cara itu, petani sawit dapat berdiri di atas kakinya sendiri dan bekerja keras membantu pemerintah menyuplai kebutuhan pangan dan energi dalam negeri," tutupnya.