Jakarta, elaeis.co - Program biodiesel yakni campuran bahan bakar minyak BBM dengan 35 persen bahan bakar nabati (BBN) atau yang lebih akrab dengan sebutan B35  resmi diluncurkan pemerintah pada awal Februari 2023 lalu. Kendati sudah mulai diproduksi, namun justru belum menimbulkan dampak positif terhadap harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit masyarakat.

Seperti yang disampaikan Sekretaris APKASINDO Kaltim, Daru Widiyatmoko. Dari pengamatannya harga TBS justru terus merosot. "Implementasi B35 tidak menaikkan harga TBS malah TBS turun," katanya.

Padahal, kata dia, petani sudah berharap program itu menjadi solusi sebagai pendongkrak harga TBS. Malah seharusnya hasil produksi kebun petani swadaya dihargai hingga Rp3.000/kg.

"Sekarang malah muncul persoalan baru lagi yakni, langkanya minyak goreng di sejumlah wilayah. Seperti di Banten sudah mulai langka. Kalau di Kaltim masih cenderung normal," paparnya.

Ia tidak menampik bahwa tidak kecil kemungkinan bahan baku CPO untuk alokasi minyak goreng justru banyak digunakan untuk kesuksesan program B35 tadi.

Sebelumnya Pengamat Kebijakan Publik Universitas Riau, M Rawa El Amady,  mengatakan secara logika Indonesia pernah mengalami krisis minyak goreng berbahan dasar minyak kelapa sawit belum lama ini. Salah satu penyebabnya diperkirakan Rawa lantaran bahan baku diproyeksikan untuk pemenuhan program pemerintah yakni produksi biodiesel B30.

Sementara saat ini pemerintah kembali menargetkan untuk pengembangan B35 dan telah menguji B40. Artinya lagi-lagi pemerintah membutuhkan pasokan bahan baku yakni CPO lebih besar.

"Artinya pemanfaatan CPO dalam diversifikasi kebutuhan CPO untuk dalam negeri bahkan masih perlu ditambah," paparnya.

Soal kesiapan industri itu kata Rawa ditentukan oleh dua faktor. Pertama oleh kebijakan pemerintah yang mendukung dan mensubsidi kebutuhan industri, sehingga industri bisa berjalan dengan cepat. Selanjutnya yakni tingkat keuntungan. Jika perdagangan dalam negeri lebih menguntungkan, tentu sifatnya menjadi keuntungan bagi para pengusaha.

Sementara dampak positif bagi petani kelapa sawit tergantung dari pemerintah sendiri. Yakni jika struktur pasar diubah, tidak ada lagi monopoli seperti sekarang dan petani bisa menjual langsung ke pabrik dan ada pabrik sawit khusus untuk petani, memungkinkan petani untung dan ikut senang.

"Tentu petani akan rugi jika struktur pasar masih seperti saat ini, yakni monopoli. Belum lagi perusahaan kelapa sawit bisa sewenang-wenang bertindak tanpa kontrol dari pasar Eropa dan Amerika yang selama ini menjadi pendorong bagi perusahaan sawit untuk taat pada kelola lingkungan," katanya.