Jakarta, elaeis.co - Dari total 6,7 juta hektar lahan perkebunan sawit milik petani, hanya 1,1% yang berhasil mengantongi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). 

Artinya, jutaan petani kini berdiri di tepi jurang karena kehilangan akses ke pasar global.

Tentunya ini ancaman disaat dunia makin ketat menuntut standar keberlanjutan, terutama lewat regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Tak tinggal diam, Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) bersama Solidaridad, didukung Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), langsung tancap gas. 

Mereka menggalang konsolidasi besar lintas sektor untuk memecah kebuntuan sertifikasi yang selama ini mandek.

“ISPO sekarang bukan pilihan. Ini syarat hidup-mati petani di pasar global,” tegas Country Manager Solidaridad Indonesia, Yeni Fitriyanti.

Rendahnya angka sertifikasi bukan karena petani tak mau berubah. Masalahnya lebih dalam: biaya audit mahal, proses birokrasi berbelit, dan kelembagaan petani yang belum solid.

Banyak petani swadaya berjalan sendiri tanpa dukungan organisasi kuat. 

Akibatnya, mereka kesulitan memenuhi standar teknis, legalitas lahan, hingga tata kelola lingkungan yang dipersyaratkan ISPO.

Di titik inilah GPPI–Solidaridad masuk dengan solusi konkret, bukan sekadar wacana.

Langkah paling “nendang” dari kolaborasi ini adalah penandatanganan persetujuan pendanaan sertifikasi antara kelompok tani dan lembaga sertifikasi. 

Melalui BPDP, skema pembiayaan mulai digelontorkan. Sejalan dengan Perpres No. 16 Tahun 2025, pemerintah juga memberi napas tambahan dengan memperpanjang tenggat sertifikasi petani swadaya hingga 19 Maret 2029.

Tak berhenti di situ, reformasi juga menyasar akar birokrasi. Sistem layanan didorong menjadi satu pintu dan berbasis digital, memangkas rantai panjang administrasi yang selama ini memperlambat proses.

Solidaridad sudah lebih dulu bergerak di lapangan dan hasilnya nyata. Sebanyak 34.483 petani swadaya telah mengikuti program sekolah lapangan. Dari jumlah itu, 4.108 petani berhasil naik kelas dengan sertifikasi keberlanjutan, terdiri dari ISPO: 870 petani, RSPO: 1.050 petani dan RegenAgri: 2.187 petani.

Tak hanya peningkatan kapasitas, pemetaan lahan juga sudah dilakukan seluas 75.362 hektar di berbagai wilayah strategis di Kalimantan. Dampaknya? Produksi kolektif petani dampingan mencapai 269 ribu ton per tahun

Kegiatan ini turut melibatkan tokoh kunci seperti Plt. Dirjen Perkebunan Ali Jamil, Ketua Umum GPPI Delima Hasri Azahari, hingga BPDP melalui Normansyah Hidayat.