Manado, elaeis.co - Sebagai upaya mendukung ketahanan dan keberlanjutan industri kelapa nasional, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyelenggarakan kegiatan In-Depth Interview di Manado, Sulawesi Utara.

Tujuan kegiatan ini untuk menyusun Kajian Potensi dan Proyeksi Harga Kelapa Nasional.

Kegiatan ini merupakan langkah implementatif atas perluasan mandat BPDP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024, yang kini mencakup dukungan terhadap komoditas selain sawit, yaitu kelapa dan kakao.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pihak strategis, di antaranya Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pengujian Tanaman Palma Manado, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sulawesi Utara (APEKSU) yang juga merupakan mantan Bupati Minahasa Selatan, perwakilan dari PT Cargill Indonesia, serta pejabat dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado.

Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel BPDP, Nugroho mengatakan, kajian ini bertujuan untuk membangun basis data harga kelapa yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan, melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga penelitian, asosiasi petani, dan pemerintah daerah.

"Keberadaan ini semua mencerminkan pentingnya pendekatan multipihak dalam menyusun arah strategis industri kelapa nasional," kata Nugroho dalam keterangan tertulis, Jumat (13/7).

Dalam forum diskusi ini, Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, Kuntoro Boga Andri juga menyampaikan bahwa kelapa merupakan komoditas strategis meski sering luput dari sorotan. 

Secara nasional, hingga tahun 2023 luas perkebunan kelapa Indonesia tercatat mencapai 3,32 juta hektare, dengan sekitar 98% dikelola oleh petani rakyat.

Pada tahun 2022, produksi kelapa nasional mencapai 2,87 juta ton, menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama dunia. 

"Sentra produksi tersebar di berbagai provinsi seperti Riau, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Jawa Timur, yang masing-masing memiliki kondisi agroklimat dan tradisi pengelolaan yang khas dan mendukung pertumbuhan kelapa," ujarnya. 

Dia menekankan empat agenda penting yang perlu segera diakselerasi, yaitu peremajaan tanaman, modernisasi budidaya, penguatan kebijakan perdagangan yang adaptif, dan stabilisasi harga guna meningkatkan kesejahteraan petani.