Medan, elaeis.co – Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya percepatan penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) di sektor perkebunan negara guna menjaga daya saing Indonesia di pasar global. Transformasi menuju praktik usaha berkelanjutan dinilai bukan lagi sekadar tuntutan etis, melainkan kebutuhan strategis.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Regional 1 PTPN IV PalmCo di Medan, Sumatera Utara, dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026. Dalam kunjungan tersebut, rombongan dewan menyoroti langkah transformasi yang tengah dijalankan oleh PTPN III (Persero) bersama entitas di bawahnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa sektor perkebunan memiliki ketergantungan tinggi terhadap kualitas lingkungan serta penerimaan sosial masyarakat. Karena itu, penerapan ESG menjadi fondasi utama keberlanjutan usaha.

“ESG bukan lagi pilihan moral, tetapi kebutuhan strategis. Sektor ini sangat bergantung pada kualitas lingkungan, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan dukungan masyarakat,” ujarnya.

Dalam pemaparan kepada DPR, Direksi PTPN III (Persero) yang diwakili Direktur Bisnis, Ryanto Wisnuhardi, menyampaikan bahwa transformasi tata kelola yang dilakukan mulai menunjukkan hasil positif. Kinerja keuangan grup berada dalam tren meningkat, yang antara lain ditopang oleh kontribusi signifikan dari subholding kelapa sawit, PTPN IV PalmCo.

“Sekitar 80 persen pendapatan grup berasal dari komoditas utama yang dikelola PalmCo. Selain itu, PTPN Group juga mencatat skor risiko ESG sebesar 17,1 atau masuk kategori low risk dari lembaga pemeringkat global Sustainalytics,” jelasnya.

Capaian tersebut turut diperkuat oleh kinerja PalmCo secara mandiri. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menegaskan bahwa perusahaan menempatkan ESG sebagai inti strategi bisnis.

Ia mengungkapkan, PalmCo telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 28,88 persen sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi. Selain itu, perusahaan juga memperluas kemitraan ekonomi kerakyatan melalui program plasma yang kini telah mencapai 46.314 hektare.

“Efisiensi bisnis dan keberlanjutan lingkungan harus berjalan beriringan. Keduanya kami dorong sebagai motor pertumbuhan perusahaan,” kata Jatmiko.

Dukungan terhadap transformasi tersebut juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Nasril Bahar, yang menilai perbaikan tata kelola di tubuh PTPN menjadi indikator positif di tengah tantangan industri global.

“Ini menunjukkan bahwa langkah transformasi mulai berjalan efektif,” ujarnya.

Selain fokus pada pengurangan emisi, PalmCo juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui pengembangan energi terbarukan. Hingga tahun 2030, perusahaan merencanakan pembangunan 36 fasilitas energi baru, termasuk pembangkit listrik tenaga biogas dan compressed biomethane gas (CBG).

Program tersebut diproyeksikan mampu menekan emisi hingga 54,46 persen dibandingkan skenario business as usual pada 2030.

Penguatan ESG di sektor perkebunan dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjawab tekanan global terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Di sisi lain, langkah ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri kelapa sawit yang lebih modern dan transparan.

Dengan dukungan legislatif serta konsistensi implementasi di tingkat operasional, transformasi BUMN perkebunan diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja korporasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.