Menurutnya, tantangan terbesar bukan terletak pada standar sertifikasi itu sendiri, melainkan bagaimana meyakinkan petani bahwa manfaatnya benar-benar nyata. Diakuinya, pada awalnya sangat sulit menjelaskan kepada petani apa itu RSPO. Banyak yang ragu dan tidak percaya. Dulu anggotanya hanya sekitar 300 orang. Namun setelah kelompok pertama berhasil memperoleh sertifikasi dan mulai merasakan manfaatnya, tutur Sutiyana, jumlah anggota meningkat hampir lima kali lipat menjadi sekitar 1.400 petani.

 

Ia mengakui bahwa sebagian besar petani masih berpikir secara praktis. Mereka cenderung bertanya apa keuntungan langsung yang diperoleh dari sertifikasi dibanding berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

 

Karena itu, menurutnya, petani membutuhkan contoh nyata, pendampingan yang intensif, serta akses yang lebih mudah terhadap berbagai program pemerintah agar manfaat sertifikasi dapat dirasakan secara langsung.

 

FORTASBI: petani harus menjadi agen perubahan

 

Sementara itu, Kepala Sekretariat FORTASBI Rukaiyah Rafik menilai petani yang telah tersertifikasi memiliki tanggung jawab untuk membantu petani lainnya. Saat ini sekitar 22 ribu petani tergabung dalam jaringan FORTASBI yang berfungsi sebagai wadah belajar, berbagi pengalaman, serta pendampingan bagi petani yang sedang menuju sertifikasi.

 

Menurut Rukaiyah, sertifikasi tidak boleh berhenti pada urusan premium atau insentif ekonomi semata. "Petani yang sudah tersertifikasi harus menjadi contoh dan pendamping bagi petani lainnya. Mereka harus berbagi pengalaman dan membantu memperluas praktik keberlanjutan," ujarnya.

 

FORTASBI juga mendorong agar dana insentif yang diperoleh kelompok petani tidak hanya dibagikan kepada anggota, tetapi juga digunakan untuk kegiatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, penguatan kelembagaan, serta kegiatan sosial lainnya. Melalui pendekatan tersebut, sertifikasi diharapkan mampu menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat desa di sekitar perkebunan.

 

Butuh dukungan nyata dan insentif yang lebih menarik

 

Meski optimistis terhadap masa depan sawit berkelanjutan, para narasumber sepakat bahwa percepatan sertifikasi petani tidak bisa hanya mengandalkan sosialisasi. Diperlukan dukungan yang lebih konkret berupa penyederhanaan persyaratan, pendampingan yang berkelanjutan, akses pembiayaan, serta integrasi dengan berbagai program pemerintah seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

 

Sutiyana bahkan mengusulkan agar petani yang telah menerapkan standar keberlanjutan memperoleh insentif yang lebih nyata sehingga manfaat ekonomi sertifikasi dapat dirasakan secara langsung.

 

Baginya, masa depan sawit berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh regulasi atau standar internasional, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan jutaan petani sawit rakyat ikut menjadi bagian dari transformasi tersebut.

 

"Kalau petani diberi pendampingan yang tepat dan manfaatnya bisa dirasakan, saya yakin mereka akan ikut. Yang penting jangan sampai petani hanya menjadi penonton dalam perubahan besar yang sedang terjadi di industri sawit dunia," ujarnya.-