Pasir Pangaraian, elaeis.co - Larangan ekspor minyak sawit (CPO) yang diberlakukan dua bulan lalu menjadi awal bencana bagi petani sawit swadaya. Kebijakan itu menyebabkan anjloknya harga TBS sawit sehingga perekonomian masyarakat yang bergantung pada komoditas sawit terpukul. 

Meski larangan itu sudah dicabut, tapi harga TBS tak kembali normal. Sejumlah pajak yang dikenakan terhadap eksportir menyebabkan harga CPO di dalam negeri menjadi murah.

Itu sebabnya petani sawit yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Rokan Hulu (rohul), Riau, mendesak pemerintah segera menghentikan Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) CPO untuk menaikkan harga TBS sawit.

"Para petani sudah sangat mengeluhkan kondisi ini, bahkan anak-anak terancam putus sekolah karena untuk kebutuhan rumah saja tidak cukup. Kita mendesak pemerintah segera memperbaiki segala kebijakannya terdahulu demi memulihkan kehidupan para petani sawit," kata Ketua SPKS Rohul, Yusro Fadly, kepada elaeis.co, Kamis (7/7).

Dia menegaskan bahwa yang menanggung akibat dari berbagai kebijakan dan pajak CPO yang diberlakukan pemerintah adalah petani. 

"Yang hancur ekonomi petani sawit kecil, bukan korporasi," tandasnya.

"Banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu melalui Permendag, Permentan dan surat edaran gubernur serta bupati dan walikota, tidak membuat harga di tingkat petani kembali membaik," tambahnya.

Dia juga meminta DPR sigap menyikapi persoalan ini dan bisa menyampaikan realita di lapangan kepada pemerintah. Sebab, peran DPR juga dibutuhkan selaku penyambung lidah masyarakat khususnya para petani yang saat ini TBS sawitnya tidak laku akibat kebijakan yang dibuat pemerintah.

"Tentunya kita juga meminta peran DPRD membantu menyuarakan jeritan rakyat terkhusus para petani sawit. Kita sudah sama-sama tahu, kehidupan masyarakat saat ini bergantung pada komoditas sawit," ujarnya.