SPKS dan BPDP Dorong Hilirisasi Sawit Rakyat di Sekadau Melalui Koperasi
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) mendorong percepatan hilirisasi sawit rakyat melalui pengembangan berbagai produk turunan sawit yang dikelola oleh koperasi petani. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan Workshop Akselerasi Hilirisasi Sawit Rakyat dan Pengembangan Produk UMKM Turunan Sawit yang digelar di Aula Hotel Multi Sekadau, Kalimantan Barat, 16 april 2026.
SPKS Desak Pemerintah Naikkan Dana Bagi Hasil Sawit untuk Daerah Penghasil
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah pusat melalui kementerian keuangan untuk meningkatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sawit bagi daerah penghasil. Sebab, nilai yang diterima daerah saat ini dinilai sangat tidak sebanding dengan kontribusi ekonomi sektor sawit terhadap penerimaan negara.
SPKS Minta Pemerintah Naikkan Dana PSR Menjadi Rp90 Juta per Hektare
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah untuk kembali menaikkan dana bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp60 juta menjadi Rp90 juta/hektare. Kenaikan tersebut dinilai penting untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program PSR selama ini.
Rugikan Petani Hingga Rp1,2 Triliun/Tahun, SPKS Tolak Kenaikan Pungutan Ekspor CPO 12,5%
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) secara tegas menolak dan mendesak pembatalan kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi 12,5 persen dari sebelumnya 10 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026.
Penyelesaian Sawit Rakyat Harus Melalui Penataan Sesuai PP 23/2021 dan Putusan MK 181/PUU-22/2024 Bukan Penertiban
Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menegaskan bahwa penyelesaian kebun sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan harus ditempuh melalui mekanisme penataan kawasan hutan, bukan melalui pendekatan penertiban, penyitaan, atau ancaman sanksi pidana dan denda.
Gandeng 31 Perusahaan dan Asosiasi Sawit, Dirjendbun Kementan Sosialisasikan ISPO di Riau
Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)
Presiden Sebut Sawit Ajaib, SPKS Usulkan Petani Sawit Dipermudah Miliki Pabrik
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyambut pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kelapa sawit sebagai “tanaman ajaib (miracle crop)” dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor.
Dukung Kemandirian Petani, SPKS Bengkayang Resmi Terbentuk
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Bengkayang resmi terbentuk. Ini merupakan langkah SPKS untuk memperkuat kapasitas organisasi petani sawit serta mendorong pengelolaan perkebunan sawit rakyat yang berkelanjutan.
Banyak Kebun Tak Produktif, SPKS Komitmen Dukung Peremajaan Kebun Sawit di Seruyan
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Seruyan menegaskan komitmennya mendukung peremajaan kebun kelapa sawit rakyat. Pasalnya, saat ini tidak sedikit kebun sawit yang sudah memasuki kategori peremajaan di wilayah tersebut.
SPKS Desak Dana Sawit BPDP Dialokasikan Untuk Bantu Korban Banjir Sumatera
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk segera dialokasikan guna membantu petani sawit rakyat yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.