Jakarta, elaeis.co - Dalam media briefing bertajuk “DSI Menekan Kemakmuran Rakyat Sawit”, Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyoroti potensi dampak serius dari skema  Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dan mekanisme single window ekspor yang dinilai dapat memperpanjang rantai birokrasi perdagangan sawit, memperlambat arus pembayaran, serta menekan harga TBS di tingkat petani. POPSI juga ikut memberikan beberapa saran atau solusi agar TBS petani kembali stabil.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan petani sawit selama ini sudah menanggung banyak beban. Harga TBS petanj dipotong oleh panjangnya rantai pasok, lalu dibebani lagi oleh kebijakan Bea Keluar dan Pungutan Ekspor yang dampaknya langsung terasa di tingkat petani.

"Sekarang muncul lagi DSI yang berpotensi memperpanjang supply chain perdagangan dan memperbesar tekanan terhadap harga TBS,” ujar Mansuetus Darto dalam siaran persnya kepada elaeis.co, Jumat (29/5).

POPSI juga dijelaskan bahwa skema baru perdagangan berpotensi memunculkan lebih banyak trader lokal dengan kemampuan membeli CPO dari pabrik mandiri dengan harga lebih rendah yang kemudian bisa menekan harga TBS. 

Sementara itu, Purbaya selaku mentri keuangan, RI dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi nasional menyampaikan bahwa pembayaran kepada produsen sawit kemungkinan akan dilakukan setelah ada transaksi internasional, serta menahan DHE (Devisa Hasil Ekspor) selama satu tahun di bank Himbara. POPSI menilai, Kombinasi kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi modal kerja industri dan ditransmisikan pada pembatasan pembelian TBS dan memperbesar risiko keterlambatan pembayaran TBS di tingkat petani. Ujungnya, petani sawit akan dimiskinkan.

Ketua Jaringan Pegiat Sawit Nasional (JPSN) Provinsi Kalimantan Tengah, Kobar Sembiring mengatakan bahwa, petani sawit di daerah sangat sensitif terhadap perubahan tata niaga sawit nasional. Sebab dampaknya langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kondisi petani saat ini belum benar-benar pulih, harga masih sekitar 2000-2500/kg. Ketika 
harga turun beberapa ratus rupiah saja, itu sangat mempengaruhi kemampuan petani memenuhi kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak, sampai biaya perawatan kebun,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Departemen Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Marselinus Andry, menilai selama ini Bea Keluar dan Pungutan Ekspor sudah menjadi instrumen yang menekan harga sawit di tingkat petani karena seluruh tambahan biaya perdagangan akhirnya dibebankan ke harga TBS. DSI juga akan ikut menambah menekan petani.

 “Petani sawit selalu berada di posisi paling lemah dalam rantai pasok. Ketika ada tambahan biaya, pungutan, atau hambatan perdagangan, maka petani yang pertama kali menerima dampaknya melalui penurunan harga TBS,” jelas Marselinus Andry.

Kondisi ini tidak boleh berlarut-larut, POPSI tawarkan Solusi POPSI menghendaki adanya kepastian regulasi dari pemerintah khususnya untuk memastikan skema perdagangan dan alur transaksi hingga desember 2026. 

Selain itu, DSI harus melelengkapi dengan rencana kerja untuk perdagangan minyak sawit ke pasar. Dengan adanya kepastian regulasi, ekosistem industry tetap stabil dan transaksi dengan petani sawit tetap berjalan normal.

POPSI menegaskan bahwa masa depan industri sawit Indonesia tidak boleh hanya berorientasi pada penguatan kontrol perdagangan semata, tetapi harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan petani sawit rakyat sebagai pelaku utama sektor hulu. Karena itu, pemerintah diminta memprioritaskan penguatan produktivitas dan perlindungan petani dibanding membangun struktur perdagangan baru yang berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan menambah biaya transaksi nasional.

Menurut POPSI, langkah yang lebih mendesak saat ini adalah mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), memperbaiki infrastruktur jalan produksi dan logistik desa sawit, menyediakan bibit unggul dan pupuk yang terjangkau, memperluas akses pembiayaan murah bagi petani swadaya, serta memperkuat kelembagaan koperasi petani. Peningkatan produktivitas dan efisiensi di tingkat hulu dinilai jauh lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan petani dibanding menambah instrumen tata niaga baru di sektor hilir.

Dalam konteks tata kelola perdagangan sawit nasional, POPSI mendukung modernisasi sistem 
perdagangan melalui digitalisasi yang transparan dan terintegrasi. Namun digitalisasi tidak boleh berubah menjadi sentralisasi perdagangan ataupun menciptakan monopoli baru yang justru memperbesar ketergantungan pasar dan menekan mekanisme persaingan usaha yang 
sehat.

POPSI menilai negara, pemerintah, dan/atau DSI seharusnya lebih tepat berperan sebagai regulator, verifikator, dan pengawas perdagangan sawit nasional, bukan menjadi pengendali tunggal perdagangan. Karena itu, POPSI mengusulkan pembangunan platform digital nasional sawit yang kuat, komprehensif, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir serta ekspor.

Platform tersebut harus mampu mengintegrasikan data produksi petani, PKS, refinery, stok 
CPO, transaksi domestik dan ekspor, dokumen perizinan, arus pembayaran, hingga pelacakan 
pengiriman dan devisa hasil ekspor secara real time. Sistem ini juga harus terkoneksi langsung 
dengan Bea Cukai, BPDP, port authority atau otoritas pelabuhan, surveyor, karantina, kementerian terkait, perbankan, serta sistem logistik nasional.

Dengan model pengawasan digital yang terintegrasi tersebut, negara tetap dapat memperoleh 
transparansi perdagangan, pengawasan penerimaan negara, pengendalian praktik under 
invoicing dan transfer pricing, serta monitoring ekspor secara akurat tanpa harus memperpanjang rantai birokrasi perdagangan atau mengganggu mekanisme pasar.

Selain itu, POPSI juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) sawit yang selama ini dinilai ikut membebani harga TBS petani. 

Seluruh tambahan biaya perdagangan di sektor hilir pada akhirnya ditransmisikan ke tingkat petani melalui penurunan harga beli TBS. Karena itu, kebijakan fiskal sawit harus disusun lebih adaptif terhadap kondisi harga global dan memberikan perlindungan yang nyata terhadap pendapatan petani sawit rakyat.

Selain itu, POPSI juga mendukung digitalisasi tata niaga sawit untuk meningkatkan transparansi perdagangan dan penerimaan negara tanpa menghambat mekanisme pasar yang telah berjalan. Penegakan hukum terhadap praktik under invoicing dan transfer pricing dinilai lebih penting dibanding memperpanjang rantai birokrasi ekspor.

POPSI mengingatkan bahwa kebijakan sawit nasional harus dilihat dari dampaknya terhadap petani di tingkat bawah. Ketika harga TBS turun, pembayaran terlambat, pendapatan petani berkurang, dan daya beli masyarakat desa melemah, maka yang terancam bukan hanya kesejahteraan petani, tetapi juga keberlanjutan ekonomi daerah sentra sawit nasional.