Jakarta, elaeis.co – Industri kelapa sawit Indonesia memasuki babak baru transformasi besar. Tidak lagi sekadar komoditas ekspor unggulan, sawit kini didorong menjadi pusat integrasi pangan nasional melalui program Sistem Integrasi Sawit-Sapi (SISKA) yang ditargetkan mampu menampung hingga 2 juta ekor sapi pedaging di seluruh Indonesia.
Pemerintah mempercepat pengembangan program ini dengan rencana pembentukan 19 klaster SISKA nasional serta dukungan pembiayaan sekitar Rp5 triliun untuk mendorong realisasi di lapangan. 
Program ini diposisikan sebagai salah satu strategi utama dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan impor daging sapi.
Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Radian Baglyono, menegaskan bahwa potensi sawit Indonesia sangat besar untuk dikembangkan sebagai ekosistem terintegrasi. 
Ia menyebut sawit bukan hanya penopang devisa negara, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menghubungkan sektor pangan, energi, dan peternakan dalam satu rantai nilai ekonomi yang efisien.
Menurutnya, dengan luas perkebunan sawit nasional yang mencapai sekitar 16,01 juta hektare, Indonesia memiliki modal lahan yang sangat kuat untuk mengembangkan integrasi peternakan sapi secara masif. 
Secara perhitungan teknis, setiap 4 hektare lahan sawit dapat mendukung 1 ekor sapi. Jika separuh dari total kebun sawit dimanfaatkan untuk integrasi, maka kapasitas nasional diperkirakan dapat mencapai 2 juta ekor sapi pedaging.
Konsep SISKA ini tidak hanya berfokus pada peningkatan populasi ternak, tetapi juga pada efisiensi sistem perkebunan. Sapi yang digembalakan di area sawit diharapkan dapat membantu pengendalian gulma secara alami, mengurangi biaya perawatan kebun, sekaligus menghasilkan pupuk organik dari kotoran ternak yang dapat meningkatkan kesuburan tanah.
Dalam skema pengembangan yang disiapkan pemerintah, setiap klaster SISKA dengan kapasitas sekitar 10.000 ekor sapi membutuhkan investasi kurang lebih Rp237 miliar. 
Investasi tersebut mencakup pengadaan sapi indukan, pejantan, dan bakalan, pembangunan fasilitas pakan, Rumah Potong Hewan (RPH), hingga pengembangan kebun hijauan pakan sebagai sumber nutrisi tambahan bagi ternak.
Setiap klaster juga membutuhkan dukungan lahan sekitar 28.000 hektare yang terdiri dari kebun inti milik BUMN maupun swasta serta kebun plasma masyarakat. Model ini dirancang agar mampu menciptakan sistem kemitraan yang lebih inklusif, di mana petani dan masyarakat sekitar perkebunan dapat ikut terlibat langsung dalam aktivitas peternakan.
Pemerintah menilai skema ini tidak hanya memperkuat sektor peternakan, tetapi juga membuka peluang besar bagi hilirisasi industri sawit. Limbah dan produk turunan sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan, energi biomassa, hingga substitusi impor bahan baku industri pangan dan pakan ternak.
Untuk mempercepat implementasi, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan sebesar Rp5 triliun yang difokuskan pada pengembangan 19 klaster SISKA di berbagai daerah sentra sawit. Skema ini juga dilengkapi dengan subsidi bunga kredit serta asuransi investasi untuk menekan risiko usaha dan menarik minat investor.
Melalui sinergi antara BUMN, perusahaan swasta, perbankan, akademisi, dan peternak, program SISKA diharapkan menjadi model ekonomi baru berbasis perkebunan yang tidak hanya meningkatkan produksi daging nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia secara jangka panjang.