Jakarta, elaeis.co - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyorot peran iklan-iklan liar yang mengakibatkan pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Diminta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa duduk bersama untuk membicarakan pengawasan perlindungan PMI," kata Felly usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Denpasar, Provinsi Bali, Senin (8/5).

"Menurut saya, untuk mencegah hal tersebut, yang pertama adalah iklankan bagaimana prosedur untuk bisa mereka mendapatkan pekerjaan di luar negeri untuk ditempatkan," katanya.

"Selanjutnya, prosedur seperti apa yang ilegal, tetapi jangan juga menutup keluhan dari masyarakat yang dibilang birokrasi lama dan terlalu berbelit-belit,” imbuh Felly, dikutip elaeis.co dari website resmi DPR RI, Selasa (9/5) kemarin.

Politisi Partai NasDem dari daerah pemilihan Sulawesi Utara itu mengatakan bahwa sosialisasi tentang prosedur itu penting untuk diketahui oleh calon PMI sebelum mereka ditempatkan di luar negeri.

Pihaknya, menurut Felly, akan mengundang Kemenaker, BP2MI dan Dirjen Imigrasi untuk duduk bersama mengklasifikasikan persoalan PMI.

“Jadi jangan bekerja sendiri-sendiri, kalau bekerja sendiri banyak lubangnya yang masyarakat itu tidak tahu. Kemudian dia bekerja dimana, siapa penanggung jawabnya, apakah G to G atau B to B, nah inikan penting ya untuk mereka ketahui sendiri, dan sekali lagi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.

“Perlu adanya sinergitas antar pihak pemerintah, jangan sampai terjadi lagi kasus modus penipuan PMI seperti di Kamboja beberapa hari silam,” kata Felly mengingatkan.