Aturan
Sorotan terbaru dari Tag # Aturan
Aspek-Pir Dukung Adanya UU Khusus Kelapa Sawit
Dorongan lahirnya Undang- Undang (UU) khusus kelapa sawit terus digaungkan di DPR RI. Bahkan sejumlah asosiasi juga mendukung lahirnya aturan khusus di sektor perkebunan kelapa sawit tersebut.
Pemerintah Kudu Tegas Terhadap PKS Tidak Taat Aturan di Aceh Timur
Tata niaga harga kelapa sawit masih belum juga maksimal di Aceh Bagian Timur. Pasalnya masih banyak perusahaan atau PKS yang belum menetapkan harga sesuai dengan ketetapan Dinas Perkebunan Provinsi.
Aturan Plasma Sawit 30 Persen, Anggota KPPU: Kebijakan Populis yang Tidak Rasional
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerapkan aturan baru terkait kewajiban perusahaan sawit membangun kebun plasma bagi masyarakat sekitar. Kewajiban plasma akan dinaikkan menjadi 30 persen bagi perusahaan yang mengajukan pembaruan HGU (Hak Guna Usaha) tahap ketiga selama 35 tahun.
Aturan Penanaman Sawit Mandiri di Kubu Raya Butuh Sosialisasi
Pj Bupati Kubu Raya Syarif Kamaruzaman menggelar coffee morning dan diskusi pagi bersama jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Diskusi di Ruang Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya ini dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Kubu Raya.
Perkuat Kemitraan, Kementan Ganti Aturan Penetapan Harga Pembelian TBS Sawit
Kementerian Pertanian (kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (ditjenbun) telah merilis Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 13 tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra. Aturan baru ini menggantikan Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
Banyak Maladministrasi, Ombudsman Terus Dorong Perbaikan Tata Kelola Sawit
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyebutkan bahwa sektor kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat. Karena itu dia menekankan pentingnya pencegahan maladministrasi dalam tata kelola sawit.
Pengusaha Sawit Diminta Jalankan Regulasi Ketenagakerjaan
Para pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Barat (kalbar) diminta konsisten melaksanakan semua aturan ketenagakerjaan.
Intervensi dari Regulator untuk Aturan Bursa Sawit Harus Diminimalisir
Bursa CPO atau Bursa Sawit rencananya akan dihadirkan pemerintah. Namun hingga kini kebijakan yang ditargetkan akhir Juni lalu itu belum juga diluncurkan
Jadi Sorotan, Kepala Disnakertrans Seluma Minta Perusahaan Sawit Patuhi Aturan Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, memberikan penekanan kepada perusahaan kelapa sawit di wilayah tersebut untuk mematuhi undang-undang tenaga kerja.
Petani Nilai Dana Sarpras Otomatis Didapat Usai PSR sebagai Aturan yang Aneh dan Pilih Kasih
Sekretaris DPW Apkasindo Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Daru Widiyatmoko menilai kebijakan dana sarpras otomatis didapat usai peremajaan sawit rakyat (PSR) sebagai aturan yang aneh dan pilih kasih.