Sorotan terbaru dari Tag # Jadi...
Sumatera
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, memberikan penekanan kepada perusahaan kelapa sawit di wilayah tersebut untuk mematuhi undang-undang tenaga kerja.
Sumatera
Pemerintah akan memutihkan atau melegalkan 3,3 juta hektar lahan ilegal yang ditemukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Apkasindo Provinsi Aceh meminta agar langkah itu dikaji lebih dalam kembali. Terutama terkait kepemilikan jutaan lahan ilegal tersebut.
Lingkungan
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Genman S Hasibuan menyebutkan bahwa Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil yang ditetapkan sebagai Cagar Biosfer oleh UNESCO saat ini sudah banyak dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit.
Sumatera
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa seharusnya Indonesia tak lagi mengekspor bahan mentah hasil dari perkebunan kelapa sawit. Menurutnya akan lebih maksimal jika bahan yang diekspor merupakan bahan setengah jadi.
Serba-Serbi
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) saat ini terus mengajak seluruh pihak untuk mensosialisasikan program beasiswa pengembangan sumber daya manusia (SDM) sawit.
Kalimantan
Sepekan usai lebaran Idul Fitri, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) turun. Berdasarkan penetapan Dinas Perkebunan Kalbar kini harganya hanya Rp2.378,46/kg.
Nasional
Ada dua jabatan strategis baru yang ada di Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Kementerian Pertanian. Yaitu Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan serta Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma.
Nasional
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengharapkan jajaran ATR/BPN harus punya integritas dan bekerja secara profesional agar mafia tanah tidak bisa bergerak.
Nasional
Sejumlah pihak menilai sertifikasi RSPO dan ISPO justru menghambat capaian masing-masing. Sebab biaya yang dikeluarkan cukup tinggi.
Nasional
Musyawarah Nasional (Munas) XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sukses digelar dan menetapkan Eddy Martono sebagai Ketua Umum untuk periode 2023-2028.