86% Pekerja Sawit Ternyata Perempuan, Ini Peran Besar yang Jarang Dibahas
Fakta mengejutkan, ternyata 86% pekerja di industri sawit adalah perempuan. Mereka punya peran besar dari kebun hingga pabrik, tapi sering tidak banyak diketahui publik.
Sorotan terbaru dari Tag # pekerja perempuan
Fakta mengejutkan, ternyata 86% pekerja di industri sawit adalah perempuan. Mereka punya peran besar dari kebun hingga pabrik, tapi sering tidak banyak diketahui publik.
Pekerja perempuan di perkebunan sawit kini bisa bekerja dengan aman dan nyaman. GAPKI dan BPDP Sulawesi hadirkan panduan praktis perlindungan hak, K3, dan kesejahteraan pekerja.
Perempuan memiliki peran penting dalam industri perkebunan kelapa sawit, baik di sektor hulu maupun hilir. Memastikan hak-hak pekerja perempuan terpenuhi tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Bahkan, Syaiful selaku Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kantor Wilayah (Kanwil) Sumut punya pandangan tersendiri mengenai isu yang sangat penting tersebut.
Karena itu tidak heran kalau BPDPKS terus menyuarakan agar prinsip kesetaaan dan nondiskrominasi gender di industri sawit harus terus disuarakan.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memastikan industri perkebunan kelapa sawit berkomitmen melindungi pekerja perempuan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (kalsel) mengapresiasi digelarnya sosialisasi dan workshop Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit yang diikuti oleh perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Sawit Kelapa Indonesia (GAPKI).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) berkolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) melaksanakan Sosialisasi dan Workshop Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit Kalsel.
Harus diingat bahwa perlindungan terhadap pekerja perempuan sebenarnya juga sudah diatur dalam aturan perundang-undangan