Perpres
Sorotan terbaru dari Tag # Perpres
Nasional
Nasional
Tidak Cukup Dengan Perpres, DPR Dorong UU Khusus Sawit
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mendorong pemerintah segera membentuk Undang-Undang (UU) lex specialis perkelapasawitan. Ini bertujuan memperkuat tata kelola sektor kelapa sawit nasional.
Nusantara
Nusantara
Gara-gara Penertiban Sawit, Kepala Desa di Babel Ramai-ramai Datangi Kementerian Kehutanan
46 kepala desa dari seluruh kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mendatangi Kementerian Kehutanan di Jakarta. Para kelapa desa ini didampingi Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya SH MH, serta Ketua Komisi II dan III DPRD Bangka Belitung. Rombongan ini ingin bertemu langsung dengan Dirjen Planologi Kehutanan, Doni Sri Putra Shut ME. Kedatangan para kepala desa dan legislator ini terkait dengan isu penertiban kebun sawit di dalam kawasan
Nasional
Nasional
Dorong Partisipasi Petani Sawit, Insentif Biaya Sertifikasi ISPO Diperluas
Pemerintah akan memperluas cakupan pembiayaan untuk sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sehingga tak lagi terbatas pada biaya audit.
Nasional
Nasional
Aturan ISPO Dirombak, Sertifikasi Sawit Libatkan Tiga Kementerian
Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dipastikan akan mengalami perombakan besar. Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini tengah menyusun Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) baru sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
Nasional
Nasional
Perkuat Tata Kelola Sawit Berkelanjutan, BSN Susun Aturan Sanksi Administratif ISPO
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) pada 19 Maret 2025. Dalam Perpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) diberikan mandat untuk menyusun ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengenaan sanksi administratif melalui Peraturan BSN.
Nasional
Nasional
Perpres 16/2025 Wajibkan Sertifikasi ISPO untuk Semua Rantai Usaha Sawit
Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sudah diteken Presiden Prabowo Subianto. Aturan ini mulai berlaku sejak 19 Maret 2025.
Nasional
Nasional
Penertiban Sawit di Kawasan Hutan, Pakar: Perpres Tidak Mengatur Soal Penyitaan
Polemik penertiban lahan sawit di kawasan hutan terus bergulir. Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Dr Sadino, turut mengkritik implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Nusantara
Nusantara
Petani Sawit yang Tersandera Status Kawasan Hutan Harus Dibebaskan
Sampai saat ini tidak sedikit petani kelapa sawit yang tersandera status kawasan hutan. Akibatnya ruang gerak petani tidak leluasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Nusantara
Nusantara
Terbitnya Perpres Nomor 5/2025 Ibarat Menyembelih Angsa Bertelur Emas
Polemik terkait Peraturan Presiden (Perpres) nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan belum usai. Perpres itu sampai saat ini masih menjadi bahan diskusi petani kelapa sawit.
Nasional
Nasional
One Map Policy Dinilai Bisa Bereskan Kisruh Sawit dalam Kawasan Hutan
Polemik penyelesaian kebun sawit dalam kawasan hutan masih berlanjut. Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Namun regulasi baru ini pun makin memperpanjang pro dan kontra.