Sorotan terbaru dari Tag # Terlantar
Nasional
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima instruksi khusus terkait pencapaian aset under management yang telah berhasil dikonsolidasi dalam aset negara.
Nusantara
Terbitnya Surat Edaran (SE) Dirjenbun Kementerian Pertanian Nomor 21 tahun 2025 membuat isu Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) sebesar 20% kembali menghangat.
Sumatera
Pucuk pimpinan adat sekaligus Ketua KAN Nagari Kapa, Alman Gampo Alam, mengeluarkan pernyataan terkait sengketa lahan antara warga Nagari Kapa, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasbar, Sumatera Barat, dengan perusahaan sawit PT Permata Hijau Pasaman (PHP) I. Alman menegaskan bahwa legalitas PT PHP I sah secara hukum.
Sumatera
Kapolres Pasaman Barat (pasbar) AKBP Agung Tribawanto menghadiri kegiatan rapat Tim GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria) Kabupaten Pasaman Barat terkait permasalahan tanah antara perusahaan sawit PT Permata Hijau Pasaman (PHP) I dengan masyarakat Nagari Kapa, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasbar, Sumatera Barat. Rapat dilaksanakan di Kantor Bupati Pasbar di Simpang Empat.
Kalimantan
Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas penataan aset sumber TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) di daerah tersebut.
Serba-Serbi
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali terjadi di lahan PT Gelora Sawita Makmur (GSM) di Desa Sumber Bakti, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Lahan kebun kelapa sawit tersebut menjadi langganan terjadi karhutla tiap tahun lantaran ditelantarkan oleh perusahaan tersebut.
Nusantara
penanaman kelapa sawit harus dilakukan di lahan yang telah ditentukan dan sesuai untuk perkebunan
Nasional
Ada ketidakadilan struktural di balik konflik agraria selama ini. Tidak sedikit tanah rakyat dirampas untuk kepentingan elit oligarki
Nusantara
Masyarakat Bakal Garap Lahan PT ASL karena Terlantar
Sumatera
Nama PT Wana Subur Sawit Indah (WSSI) sudah akrab di telinga warga Kabupaten Siak, Riau. Perusahaan perkebunan kelapa sawit ini merupakan pemegang izin usaha perkebunan (IUP) seluas 5.000 hektare di Kabupaten Siak berdasarkan SK Menteri Pertanian No: 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII2001 tanggal 24 Juli 2001