Jakarta, elaeis.co - Program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dinilai belum mampu menarik minat petani sawit secara luas meski sudah berjalan selama 15 tahun. 

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) menilai persoalan utamanya terletak pada belum adanya perbedaan harga tandan buah segar (TBS) antara sawit bersertifikat ISPO dan non-ISPO.

Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Medali Emas Manurung, mengatakan petani sawit membutuhkan manfaat nyata agar tertarik mengikuti sertifikasi ISPO. 

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini belum menyentuh persoalan utama di lapangan.

“Ikan tidak akan memakan pancing jika tidak ada umpan. Umpan itu saya analogikan sebagai manfaat yang diterima petani sawit jika sudah ISPO,” ujar Gulat dalam keterangannya, Kamis (15/5).

Ia menjelaskan, hingga kini ISPO masih dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi petani. Sebab, petani harus mengeluarkan biaya bukan hanya saat proses awal sertifikasi, tetapi juga selama kebun sawit masih berproduksi.

Menurut Gulat, kondisi itu membuat petani enggan mengejar sertifikasi karena tidak ada keuntungan ekonomi langsung yang diperoleh setelah mengantongi ISPO.

“Setelah petani memenuhi standar ISPO, ternyata harga TBS sawit bersertifikat tetap sama dengan non-ISPO. Jadi bagaimana alur berpikir jika petani diwajibkan ISPO, tetapi tidak ada pembeda harga?” katanya.

Gulat yang juga Auditor ISPO menilai rendahnya capaian sertifikasi petani sawit menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut belum berjalan efektif. Dari total sekitar 6,8 juta hektare kebun sawit rakyat di Indonesia, baru sekitar 1,1 persen yang telah mengantongi sertifikat ISPO.

Ia menegaskan, solusi untuk mempercepat adopsi ISPO sebenarnya sederhana, yakni memberikan insentif harga bagi TBS bersertifikat.

“Bedakan saja harga TBS ISPO dengan non-ISPO, pasti petani akan berebut mengikuti sertifikasi. Itu kuncinya,” tegasnya.