Jakarta, elaeis.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya hubungan kuat antara lemahnya pendataan lahan perkebunan kelapa sawit dengan potensi tindak pidana korupsi perpajakan yang merugikan keuangan negara di berbagai wilayah Indonesia. 

Temuan ini mencuat setelah kasus tangkap tangan terkait restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor perkebunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, yang melibatkan 
oknum petugas pajak dan pihak korporasi.

Hasil kajian Direktorat Monitoring KPK periode 2020–2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian luas lahan pada Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan kondisi nyata di lapangan, yang menjadi celah manipulasi. 

Ketimpangan data ini memicu ruang transaksional antara wajib pajak dengan fiskus, terutama jika proses pengawasan tidak didukung oleh sistem digitalisasi yang transparan dan akuntabel.

Beberapa temuan utama KPK terkait kelemahan administratif di sektor sawit meliputi perbedaan luasan lahan antara dokumen perizinan dengan kondisi aktual di lapangan, lemahnya regulasi terkait dokumen pendukung pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), serta belum optimalnya integrasi basis data antara kementerian teknis dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kajian di Provinsi Riau mengungkap selisih signifikan pada luasan lahan objek pajak, termasuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral atau batubara, dan sektor lain (P5L). 

KPK menekankan bahwa tanpa integrasi sistem yang mumpuni, potensi konflik kepentingan akan selalu muncul, mengancam optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Kendala lain ditemukan di sisi hilir industri sawit, karena tidak semua Koperasi Unit Desa (KUD) maupun pedagang pengumpul memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) resmi. 

Untuk menutup celah ini, KPK mendorong pembangunan sistem aplikasi pajak yang terintegrasi dengan data produksi real-time setiap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di seluruh Indonesia.

Selain itu, percepatan pembuatan Peta Indikatif Tumpang Tindih (PITTI) antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Pertanian (Kementan) diusulkan untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan. 

Langkah taktis lain meliputi sinkronisasi data antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan pemerintah daerah terkait batas izin konsesi, revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2021 untuk mewajibkan digitalisasi dokumen pendukung pajak, serta pendataan ulang seluruh pelaku usaha tingkat petani dan koperasi agar terdaftar sebagai wajib pajak sah.

Pemantauan kepatuhan wajib pajak sawit harus berbasis data digital untuk meminimalisir interaksi fisik yang rawan praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. 

KPK menegaskan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan data lahan dan pajak menjadi kunci utama agar kekayaan alam nasional dikelola secara jujur dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, KPK berharap celah manipulasi PPN sawit dapat ditutup, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional, serta memastikan industri perkebunan beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab.