Jakarta, elaeis.co – Wacana penguatan peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam tata niaga sawit nasional kembali memantik respons dari pelaku di lapangan. 

Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menegaskan agar DSI tidak ditempatkan sebagai otoritas tunggal yang mengendalikan ekspor, melainkan cukup sebagai lembaga pengawas dan verifikator.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menilai arah kebijakan yang terlalu tersentralisasi justru berisiko memperumit rantai perdagangan sawit yang selama ini sudah berjalan dengan berbagai tantangan. 

Ia menekankan bahwa posisi petani kecil sangat rentan terhadap perubahan struktur tata niaga, terutama jika melibatkan sistem baru yang terlalu dominan.

“Petani sawit selama ini sudah menanggung banyak beban. Harga tandan buah segar (TBS) tertekan oleh panjangnya rantai pasok, lalu masih dibebani pungutan dan bea ekspor,” ujar Mansuetus dalam keterangan di Jakarta, Jumat (29/5).

Menurutnya, kehadiran skema baru seperti single window ekspor melalui PT DSI dikhawatirkan justru menambah lapisan birokrasi baru dalam distribusi sawit nasional. Kondisi ini dinilai bisa berdampak pada harga di tingkat petani yang semakin tertekan.

POPSI juga menyoroti potensi munculnya peran perantara atau trader baru dalam sistem yang lebih terpusat. 

Dalam skema tersebut, crude palm oil (CPO) dari pabrik kelapa sawit bisa berpindah tangan dengan harga yang lebih rendah di tingkat awal, yang akhirnya berimbas pada penurunan harga TBS di tingkat petani.

“Kalau rantai baru ini makin panjang, risiko tekanan harga di petani juga makin besar. Ini yang kami khawatirkan,” kata dia.