Jakarta, elaeis.co - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menduga adanya kepentingan politik terkait rencana kenaikan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Rp60 juta per hektar dari BPDPKS.

Menurut Ketua Umum SPKS, Sabarudin, usulan kenaikan dana hibah sebetulnya sudah dilakukan pihaknya sejak 2 tahun lalu. Namun pemerintah tidak kunjung menyetujui usulan yang juga diusulkan asosiasi petani kelapa sawit lainya.

"Seharusnya pemerintah tidak melakukan politisasi dana peremajaan sawit dengan menaikkannya disaat musim Pemilu. Ini menjadi janggal lantaran kita sudah ajukan sejak 2 tahun lalu namun tidak kunjung disetujui," terangnya dalam siaran pers yang diterima elaeis.co, Kamis (29/2).

Seyogyanya kata Sabarudin, kenaikan ini direalisasikan usai adanya kejelasan politik saat ini, minimal sesudah Oktober mendatang. Ia menilai jika realisasi ini dipaksakan justru akan memunculkan dugaan adanya kepentingan electoral dengan memanfaatkan dana hibah tersebut.

"Sebetulnya banyak hal juga yang tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Joko Widodo walaupun sudah ada peraturannya di sektor sawit. Contohnya saja hilirisasi, selama ini hilirisasi hanya meningkatkan added value bagi industry dan tidak berdampak ke petani dan masyarakat. Jika ingin berdampak ke masyarakat dan petani, koperasi rakyat dan Badan Usaha Milik Desa harus diprogramkan untuk menjalankan hilirisasi tersebut juga. Akhirnya, kesejahteraan hanya berhenti pada sektor industri saja," paparnya

SPKS justru mengapresiasi Komisi IV DPR dan DPD yang telah berjuang bersama untuk menaikkan dana peremajaan sawit selama 2 tahun terakhir.

Sabarudin juga mengatakan keberadaan program PSR telah menjadi bagian dari kemajuan sawit rakyat, sebagai bentuk dukungan pemerintah Indonesia dalam membangun keadilan bagi rakyat Indonesia untuk peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan petani sawit skala kecil. Lantaran melalui program PSR, keberadaan Perkebunan kelapa sawit milik petani menjadi roda ekonomi rakyat di pedesaan.

Menurutnya, keberadaan petani swadaya menurutnya selama ini selalu terpinggirkan. Sebab itu, program PSR dapat memberikan rasa keadilan bagi petani kelapa sawit di Indonesia. Terutama penggunaan dana sawit yang dihimpun BPDPKS yang selama ini, penggunaannya tidak adil bagi petani.